Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kalangan DPR, tampaknya, tidak kekurangan amunisi untuk ”menyerang” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah menghentikan rencana revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang KPK, kini sebagian anggota Komisi III DPR mengkritik anggaran pemberantasan korupsi yang diterima lembaga antikorupsi tersebut.
Anggota komisi yang membidangi hukum itu menganggap, ada perbedaan mencolok anggaran pemberantasan korupsi antara KPK dengan penyidik korupsi Polri dan Kejaksaan Agung.
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), biaya penyelidikan selama 12 bulan di KPK dianggarkan Rp8,1 miliar.
Di Kejaksaan, dengan volume penanganan perkara yang lebih besar, hanya dialokasikan Rp4 miliar. Anggaran yang lebih kecil juga diterima penyidik kasus korupsi di Bareskrim Mabes Polri.
Kita menghargai kritik anggota DPR terhadap anggaran pemberantasan korupsi tersebut. Sebab, itu memang hak DPR di bidang penyusunan anggaran (budgeting). Demikian juga hak mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Namun, langkah anggota Komisi III terkesan kurang elegan. Sebab, sorotan tersebut berbarengan dengan momentum ketegangan hubungan Polri dan KPK (meski belakangan mereda).
Publik juga menilai langkah DPR itu seolah mencari-cari kesalahan KPK setelah ”gagal” melanjutkan rencana pemangkasan berbagai kewenangan penindakan melalui revisi UU KPK.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa DPR baru menyoroti anggaran KPK sekarang. Sebab, mayoritas anggota DPR tentu tahu besaran anggaran KPK dalam pemberantasan korupsi.
Termasuk nilainya yang lebih besar daripada anggaran yang diterima Kejaksaan dan Kepolisian.
Itu tak lain karena status KPK sebagai lembaga superbodi pemberantasan korupsi yang ditunjang dengan anggaran dan kewenangan berbeda dari penyidik konvensional.
DPR seharusnya juga tidak menutup mata bahwa KPK secara historis dibentuk karena adanya kekecewaan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi. KPK membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi.
Maklum, pada 2002, merebaknya kasus korupsi tak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional.
Dalam konteks tersebut, sewajarnya KPK dibekali anggaran lebih tinggi daripada Kejaksaan dan Kepolisian. Bila DPR terus-terusan menyoroti KPK, dikhawatirkan langkah tersebut menjadi bumerang.
Publik akan semakin antipati terhadap DPR yang gilirannya akan memperburuk citranya.
Apalagi serangan terhadap KPK tidak terjadi sekali ini saja. Di luar cara-cara politis di Senayan, lembaga superbodi berkali-kali dihantam melalui uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
Para koruptor setidaknya mengajukan 14 kali permohonan uji materi UU KPK. Untung, para hakim konstitusi masih punya hati nurani dengan menolak semua uji materi tersebut. ***
Setelah menghentikan rencana revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang KPK, kini sebagian anggota Komisi III DPR mengkritik anggaran pemberantasan korupsi yang diterima lembaga antikorupsi tersebut.
Anggota komisi yang membidangi hukum itu menganggap, ada perbedaan mencolok anggaran pemberantasan korupsi antara KPK dengan penyidik korupsi Polri dan Kejaksaan Agung.
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), biaya penyelidikan selama 12 bulan di KPK dianggarkan Rp8,1 miliar.
Di Kejaksaan, dengan volume penanganan perkara yang lebih besar, hanya dialokasikan Rp4 miliar. Anggaran yang lebih kecil juga diterima penyidik kasus korupsi di Bareskrim Mabes Polri.
Kita menghargai kritik anggota DPR terhadap anggaran pemberantasan korupsi tersebut. Sebab, itu memang hak DPR di bidang penyusunan anggaran (budgeting). Demikian juga hak mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Namun, langkah anggota Komisi III terkesan kurang elegan. Sebab, sorotan tersebut berbarengan dengan momentum ketegangan hubungan Polri dan KPK (meski belakangan mereda).
Publik juga menilai langkah DPR itu seolah mencari-cari kesalahan KPK setelah ”gagal” melanjutkan rencana pemangkasan berbagai kewenangan penindakan melalui revisi UU KPK.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa DPR baru menyoroti anggaran KPK sekarang. Sebab, mayoritas anggota DPR tentu tahu besaran anggaran KPK dalam pemberantasan korupsi.
Termasuk nilainya yang lebih besar daripada anggaran yang diterima Kejaksaan dan Kepolisian.
Itu tak lain karena status KPK sebagai lembaga superbodi pemberantasan korupsi yang ditunjang dengan anggaran dan kewenangan berbeda dari penyidik konvensional.
DPR seharusnya juga tidak menutup mata bahwa KPK secara historis dibentuk karena adanya kekecewaan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi. KPK membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi.
Maklum, pada 2002, merebaknya kasus korupsi tak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional.
Dalam konteks tersebut, sewajarnya KPK dibekali anggaran lebih tinggi daripada Kejaksaan dan Kepolisian. Bila DPR terus-terusan menyoroti KPK, dikhawatirkan langkah tersebut menjadi bumerang.
Publik akan semakin antipati terhadap DPR yang gilirannya akan memperburuk citranya.
Apalagi serangan terhadap KPK tidak terjadi sekali ini saja. Di luar cara-cara politis di Senayan, lembaga superbodi berkali-kali dihantam melalui uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
Para koruptor setidaknya mengajukan 14 kali permohonan uji materi UU KPK. Untung, para hakim konstitusi masih punya hati nurani dengan menolak semua uji materi tersebut. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

