Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berbagai isu dan wacana muncul seputar penundaan Permendag No 60/2012 yang berisi tentang ketentuan impor produk hortikultura.
Permendag itu yang semula Permendag nomor 30/2012 merupakan komitmen pemerintah dalam memperketat regulasi (aturan main) produk impor hortikultura yang sudah membanjiri pasar moderen maupun tradisional di negeri ini.
Bahkan dalam sebuah survei cepat yang dilakukan perwakilan Bank Indonesia di Pulau Jawa menunjukkan ada ketergantungan masyarakat terhadap komoditas hortikultura impor.
Tentu ini merupakan masalah serius yang harus mendapat penanganan yang serius pula. Siapa sangka, tingginya angka impor produk hortikultura semakin menanjak naik tiap tahunnya.
Dalam catatan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2006 mencapai 600 juta dolar AS. Hingga 2011, total nilai impor itu meningkat jadi 1,7 miliar dolar AS. Sungguh mencengangkan, bukan?
Berbicara mengenai Bumi Indonesia, dalam dongeng-dongeng ketika kita kecil sering diceritakan betapa suburnya tanah di negeri ini.
Hingga dalam lirik lagu Koes Plus yang legendaris disebutkan: “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.
Namun, saat ini kenyataan berbicara lain. Tanah yang subur tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga bangsa ini menjadi sasaran empuk gempuran produk hortikultura impor yang notabene berkualitas rendah dan diindikasi mengandung racun.
Fakta mencengangkan bisa dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Karantina Kementrian Pertanian selama dua tahun terakhir telah menemukan 19 penyakit dan unsur berbahaya yang terkandung dalam buah jeruk dan apel asing yang dipasarkan di Indonesia (Detikfinance, 18 Juni 2012). Fakta inilah yang menjadi salah satu alasan untuk segera diterapkannya Permendag tersebut.
Selain itu, isi dari Permendag nomor 60/2012 yang ditunda pemberlakukannya karena masih menuai kritikan dari beberapa pihak terutama dari petani lokal.
Pasalnya, di dalam aturan tersebut belum mengatur secara tegas soal kuota impor. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan pada pihak petani lokal bahwa kecendrungan ketergantungan pada produk impor masih ada.
Imbasnya, petani lokal akan tetap berada pada pusaran persaingan pasar yang tidak sehat dikarenakan produk hortikultura impor jauh lebih murah daripada produk hortikultura lokal.
Dalam keadaan seperti ini tentunya peran proaktif pemerintah dalam menjaga hak petani lokal melalui regulasi impor yang jelas, tegas dan adil harus segera diwujudkan.
Selain itu, upaya untuk menciptakan struktur pasar yang sehat (workable comptetition) juga harus segera diwujudkan.
Liberalisasi yang berlebihan dengan regulasi hukum yang lemah akan melahirkan tirani dari kekuatan ekonomi yang lebih besar, sehingga tidak menutup kemungkinan kedaulatan hortikultura kita akan tergadai.
Peran Pemerintah
Komitmen pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian yang diarahkan terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan areal produksi terbukti belum dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Permasalahan yang terkadang muncul adalah persoalan independensi (kedaulatan) dalam interaksi dengan kepentingan lain. Ada anggapan bahwa pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan pemodal besar daripada kepentingan petani.
Permasalahan produk hortikultura dengan menilik pada Permendag nomor 60/2012 belum mampu mengakomodir hak petani lokal, bahkan cenderung akan menuai masalah yang lebih besar lagi.
Usulan yang disampaikan oleh Jabar Nono S Sambas, Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) yang mengatakan bahwa semestinya pemerintah membuat kebijakan yang dapat menguntungkan petani lokal. Seperti pada pembatasan impor hortikultura (Sindonews, 2 Oktober 2012)
Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa produk hortikultura lokal masih bisa memasok kebutuhan dalam negeri. Seyogyanya pemerintah harus lebih memprioritaskan produk lokal tersebut dengan membatasi volume impor produk luar.
Jika ada alasan bahwa kualitas produk lokal yang mengalami penurunan sehingga kalah saing dengan produk impor, maka di sinilah peran penting pemerintah kita butuhkan untuk bisa memacu semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas produk dengan memberikan jaminan harga yang juga seimbang.
Kecendrungan petani lokal dalam menghasilkan produk unggulan adalah jika ada jaminan harga yang relatif stabil.
Di sisi lain, gempuran produk hortikultura impor akibat ketergantungan masyarakat selain memberikan dampak pelemahan secara ekonomi bagi petani lokal, dan tentunya cita-cita untuk kemandirian ekonomi sangat jauh dari harap.
Republik ini seperti tidak lagi memiliki kedaulatan, terombang-ambing oleh permasalahan remeh temeh. Masih lekang dalam ingatan kita tatkala krisis kedelai menjadi isu nasional, dan kini persoalan hortikultura impor yang kembali menjadi polemik.
Perlu ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan hasil produk hortikultura yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi atau aturan main terkait impor produk luar saja, akan tetapi harus konsentrasi pada bebagai bidang seperti perbaikan akses lahan, anggaran, dan perbaikan kelembagaan untuk pertanian.
Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, tentunya secara sadar masyarakat akan bisa terlepas dari ketergantungan produk impor.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII JogJakarta Asal Indragiri Hilir, Riau.
Permendag itu yang semula Permendag nomor 30/2012 merupakan komitmen pemerintah dalam memperketat regulasi (aturan main) produk impor hortikultura yang sudah membanjiri pasar moderen maupun tradisional di negeri ini.
Bahkan dalam sebuah survei cepat yang dilakukan perwakilan Bank Indonesia di Pulau Jawa menunjukkan ada ketergantungan masyarakat terhadap komoditas hortikultura impor.
Tentu ini merupakan masalah serius yang harus mendapat penanganan yang serius pula. Siapa sangka, tingginya angka impor produk hortikultura semakin menanjak naik tiap tahunnya.
Dalam catatan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2006 mencapai 600 juta dolar AS. Hingga 2011, total nilai impor itu meningkat jadi 1,7 miliar dolar AS. Sungguh mencengangkan, bukan?
Berbicara mengenai Bumi Indonesia, dalam dongeng-dongeng ketika kita kecil sering diceritakan betapa suburnya tanah di negeri ini.
Hingga dalam lirik lagu Koes Plus yang legendaris disebutkan: “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.
Namun, saat ini kenyataan berbicara lain. Tanah yang subur tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga bangsa ini menjadi sasaran empuk gempuran produk hortikultura impor yang notabene berkualitas rendah dan diindikasi mengandung racun.
Fakta mencengangkan bisa dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Karantina Kementrian Pertanian selama dua tahun terakhir telah menemukan 19 penyakit dan unsur berbahaya yang terkandung dalam buah jeruk dan apel asing yang dipasarkan di Indonesia (Detikfinance, 18 Juni 2012). Fakta inilah yang menjadi salah satu alasan untuk segera diterapkannya Permendag tersebut.
Selain itu, isi dari Permendag nomor 60/2012 yang ditunda pemberlakukannya karena masih menuai kritikan dari beberapa pihak terutama dari petani lokal.
Pasalnya, di dalam aturan tersebut belum mengatur secara tegas soal kuota impor. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan pada pihak petani lokal bahwa kecendrungan ketergantungan pada produk impor masih ada.
Imbasnya, petani lokal akan tetap berada pada pusaran persaingan pasar yang tidak sehat dikarenakan produk hortikultura impor jauh lebih murah daripada produk hortikultura lokal.
Dalam keadaan seperti ini tentunya peran proaktif pemerintah dalam menjaga hak petani lokal melalui regulasi impor yang jelas, tegas dan adil harus segera diwujudkan.
Selain itu, upaya untuk menciptakan struktur pasar yang sehat (workable comptetition) juga harus segera diwujudkan.
Liberalisasi yang berlebihan dengan regulasi hukum yang lemah akan melahirkan tirani dari kekuatan ekonomi yang lebih besar, sehingga tidak menutup kemungkinan kedaulatan hortikultura kita akan tergadai.
Peran Pemerintah
Komitmen pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian yang diarahkan terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan areal produksi terbukti belum dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Permasalahan yang terkadang muncul adalah persoalan independensi (kedaulatan) dalam interaksi dengan kepentingan lain. Ada anggapan bahwa pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan pemodal besar daripada kepentingan petani.
Permasalahan produk hortikultura dengan menilik pada Permendag nomor 60/2012 belum mampu mengakomodir hak petani lokal, bahkan cenderung akan menuai masalah yang lebih besar lagi.
Usulan yang disampaikan oleh Jabar Nono S Sambas, Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) yang mengatakan bahwa semestinya pemerintah membuat kebijakan yang dapat menguntungkan petani lokal. Seperti pada pembatasan impor hortikultura (Sindonews, 2 Oktober 2012)
Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa produk hortikultura lokal masih bisa memasok kebutuhan dalam negeri. Seyogyanya pemerintah harus lebih memprioritaskan produk lokal tersebut dengan membatasi volume impor produk luar.
Jika ada alasan bahwa kualitas produk lokal yang mengalami penurunan sehingga kalah saing dengan produk impor, maka di sinilah peran penting pemerintah kita butuhkan untuk bisa memacu semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas produk dengan memberikan jaminan harga yang juga seimbang.
Kecendrungan petani lokal dalam menghasilkan produk unggulan adalah jika ada jaminan harga yang relatif stabil.
Di sisi lain, gempuran produk hortikultura impor akibat ketergantungan masyarakat selain memberikan dampak pelemahan secara ekonomi bagi petani lokal, dan tentunya cita-cita untuk kemandirian ekonomi sangat jauh dari harap.
Republik ini seperti tidak lagi memiliki kedaulatan, terombang-ambing oleh permasalahan remeh temeh. Masih lekang dalam ingatan kita tatkala krisis kedelai menjadi isu nasional, dan kini persoalan hortikultura impor yang kembali menjadi polemik.
Perlu ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan hasil produk hortikultura yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi atau aturan main terkait impor produk luar saja, akan tetapi harus konsentrasi pada bebagai bidang seperti perbaikan akses lahan, anggaran, dan perbaikan kelembagaan untuk pertanian.
Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, tentunya secara sadar masyarakat akan bisa terlepas dari ketergantungan produk impor.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII JogJakarta Asal Indragiri Hilir, Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

