Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sanksi Setimpal Buat Aparat Brutal

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kekerasan saat meliput berita lagi-lagi dialami wartawan. Pelaku tindak kekerasan pun lagi-lagi dari aparat, yang notabene semestinya jadi contoh dan teladan dalam semua hal, apalagi soal penegakan hukum atau yang ada kaitannya dengan prilaku tidak terpuji alias brutal.

Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sering didengung-dengungkan, bahwa aparat itu dekat dengan masyarakat, pengayom masyarakat, contoh yang baik dari segala hal, kedisiplinan, hormat-menghormati dan banyak lagi.

Pastinya ini memunculkan pertanyaan besar dan kekecewaan.

Aksi brutal yang dipertontonkan layaknya petarung hebat —sayang yang dilawan itu wartawan pula, yang bertugas meliput berita untuk konsumsi publik— oleh personel TNI AU Letkol Adm Robert Simanjuntak, Selasa (16/10) pagi, seperti terlihat jelas di tayangan televisi dan di-blow up besar-besaran di media cetak, betul-betul membuka tabir yang selama ini tertutup.  Jangan-jangan jargon dekat dengan masyarakat itu cuma semu belaka.

Begitu masyarakat lengah, ya aksi brutal pun terjadi.

Karena wartawan juga masyarakat biasa, kan. Ya, untungnya profesi ini dilindungi undang-undang. Kalau tidak, entah apalah jadinya.

Kasus memalukan sekaligus memilukan ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Sebelumnya, kekerasan juga dialami beberapa jurnalis saat meliput pesawat foker milik TNI AU yang jatuh di komplek Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat marinir terhadap beberapa jurnalis di Padang. Yah, makin brutal saja!

Anehnya, sudah brutal begitu langsung membuat pernyataan damai. Wartawan yang sudah diperlakukan brutal, di depan murid sekolah dasar (SD) pula, dan tidak hanya satu orang wartawan yang mengalami tindak brutal seperti ini, diminta untuk memaafkan perbuatan tak terpuji tersebut. Apakah bisa semudah itu?

Memang, secara institusi TNI AU sudah menyampaikan permohonan maaf. Tapi seperti yang disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono, apapun alasannya, kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum.

Permintaan maaf yang disampaikan pihak TNI atas kejadian tersebut, kata Margiono, patut diapresiasi dan dihormati, tapi proses hukumnya harus berjalan sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga dengan tegas dalam pernyataan sikapnya menilai, yang dilakukan oleh aparat TNI AU ini merupakan bentuk pelanggaran UU Pers No 40/1999 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.”

Pelanggaran pasal ini diancam dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp500 juta, seperti tercantum pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja dan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nah, sekarang kejadian brutal ini nyata-nyata terjadi di depan mata. Pelakunya pun aparat penegak hukum. Masyarakat cuma  ingin sanksi setimpal buat aparat brutal, apapun dan siapapun mereka, wajib menerima risiko dari perbuatannya itu.

 Siapa yang akan memutuskannya nanti? Ya, atasannya dan penegak hukum juga. Jangan perparah dan semakin menurunkan citra aparat di mata masyarakat lagi. Hidup wartawan. Mari tegakkan keadilan, dan perangi kebrutalan.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer