Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Menarik memperhatikan pemberitaan beberapa hari terakhir terkait jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU di Pekanbaru.
Jatuhnya pesawat tempur tersebut di tengah perumahan warga tentu saja mengagetkan semua pihak dan menimbulkan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun sangat disayangkan insiden jatuhnya pesawat temput tersebut harus dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU terhadap beberapa orang jurnalis yang sedang meliput peristiwa tersebut apalagi dilakukan di hadapan beberapa orang anak Sekolah Dasar (SD).
Anak SD yang semestinya mendapatkan contoh yang baik dari sang aparat dalam memperlakukan sesama manusia, terpaksa harus dihadapkan pada tindakan brutal sang aparat terhadap jurnalis.
Sungguh tindakan yang tidak terpuji dan tidak layak untuk ditiru oleh generasi bangsa ini kedepannya.
Jurnalis yang tengah menjalankan tugas mulia dalam mengambil berita, terpaksa dikagetkan dengan serangan dari salah seorang oknum anggota TNI AU.
Berbagai alibi dikemukakan untuk membenarkan serangan tersebut, antara lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan demi mensterilkan lokasi dari adanya kemungkinan benda berbahaya di pesawat tempur tersebut yang dikhawatirkan bisa membahayakan nyawa masyarakat sekitar termasuk jurnalis.
Bahkan ada juga alibi yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga rahasia negara. Yang menjadi pertanyaannya adalah hal mana yang mesti dirahasiakan dari kejadian tersebut?
Bukankah alangkah lebih baik jika disiarkan kepada publik secara transparan dan memberi peringatan agar tidak mendekati area jatuhnya pesawat untuk menghindari kemungkinan adanya bahan peledak yang dikhawatirkan bisa membahayakan.
Seharusnya melalui jurnalislah, pihak militer dapat bekerja sama dalam menyampaikan kondisi objektif terkait hal tersebut, sehingga publik mengetahui secara jernih dan paham akan penyebab jatuhnya pesawat tersebut serta segala hal yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, bukan malah melakukan kekerasan dan perampasan kamera.
Justeru dengan melakukan tindakan kekerasan dan perampasan kamera, malah menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat: kenapa kekerasan tersebut mesti dilakukan, apa motif yang melatar belakanginya.
Semua pihak tentu saja menyayangkan tindakan kekerasan tersebut mengingat aparat adalah pelindung dan pengayom masyarakat yang juga digaji dari uang masyarakat.
Bila diperhatikan secara seksama, alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut, seakan-akan memperlihatkan alasan tersebut sengaja didesain untuk mengakali publik.
Kalaulah seandainya benar bahwa oknum yang bersangkutan ingin mesterilkan lokasi dan menjaga rahasia negara, tidaklah perlu dilakukan dengan menggunakan kekerasan apalagi sampai merampas kamera, alangkah bijak bila dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan (persuasif).
Namun menurut saya, secara normatif tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan terhadap jurnalis dan perampasan kamera.
Jangankan untuk melakukan kekerasan dan perampasan kamera, menghalang-halangi jurnalis untuk melaksanakan tugasnya saja merupakan sebuah perbuatan pidana, mengingat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun terhadap perbuatan tersebut.
Selain UU Pers tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh sang oknum tersebut juga melanggar beberapa ketentuan hukum lainnya, antara lain ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352 bahkan hingga Pasal 406 KUHP, dan Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan hak kepada publik untuk mendapatkan informasi, kecuali informasi yang dirahasiakan.
Bila diperhatikan secara komprehensif dalam beberapa pasal UU KIP tersebut tidak satupun menyebutkan bahwa kecelakaan peralatan tempur dari angkatan bersenjata merupakan informasi yang wajib dirahasiakan apalagi jika kecelakaannya terjadi di ruang publik seperti areal pemukiman penduduk.
Sehingga tidak perlu ada alibi demi menjaga rahasia negara.
Ke depannya, publik tentunya berharap agar TNI AU secara institusi minta maaf secara terbuka kepada jurnalis dan masyarakat atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
Dan kepada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) diharapkan agar secepatnya mengambil tindakan tegas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait tindakan kekerasan dan perampasan kamera yang dilakukan oleh sang oknum, bila perlu tidak hanya dicopot, tapi juga diberikan sanksi tegas berupa penurunan pangkat dan mutasi.
Sedangkan terkait laporan pidananya, alangkah baiknya bila diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dan kepada publik juga diharapkan agar terus melakukan pemantauan agar kasus tersebut ditengah jalan tidak masuk angin dan mampu memberikan keadilan bagi sang jurnalis.
Penulis berharap agar tidak ada lagi peristiwa-pertiwa kekerasan terhadap jurnalis yang terus menghiasi negeri ini. Sehingga impian akan adanya negeri yang anti kekerasan terhadap jurnalis dapat terwujud. Semoga.***
Endang Suparta, Dosen dan Sekretaris Jenderal LBH UIR
Jatuhnya pesawat tempur tersebut di tengah perumahan warga tentu saja mengagetkan semua pihak dan menimbulkan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun sangat disayangkan insiden jatuhnya pesawat temput tersebut harus dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU terhadap beberapa orang jurnalis yang sedang meliput peristiwa tersebut apalagi dilakukan di hadapan beberapa orang anak Sekolah Dasar (SD).
Anak SD yang semestinya mendapatkan contoh yang baik dari sang aparat dalam memperlakukan sesama manusia, terpaksa harus dihadapkan pada tindakan brutal sang aparat terhadap jurnalis.
Sungguh tindakan yang tidak terpuji dan tidak layak untuk ditiru oleh generasi bangsa ini kedepannya.
Jurnalis yang tengah menjalankan tugas mulia dalam mengambil berita, terpaksa dikagetkan dengan serangan dari salah seorang oknum anggota TNI AU.
Berbagai alibi dikemukakan untuk membenarkan serangan tersebut, antara lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan demi mensterilkan lokasi dari adanya kemungkinan benda berbahaya di pesawat tempur tersebut yang dikhawatirkan bisa membahayakan nyawa masyarakat sekitar termasuk jurnalis.
Bahkan ada juga alibi yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga rahasia negara. Yang menjadi pertanyaannya adalah hal mana yang mesti dirahasiakan dari kejadian tersebut?
Bukankah alangkah lebih baik jika disiarkan kepada publik secara transparan dan memberi peringatan agar tidak mendekati area jatuhnya pesawat untuk menghindari kemungkinan adanya bahan peledak yang dikhawatirkan bisa membahayakan.
Seharusnya melalui jurnalislah, pihak militer dapat bekerja sama dalam menyampaikan kondisi objektif terkait hal tersebut, sehingga publik mengetahui secara jernih dan paham akan penyebab jatuhnya pesawat tersebut serta segala hal yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, bukan malah melakukan kekerasan dan perampasan kamera.
Justeru dengan melakukan tindakan kekerasan dan perampasan kamera, malah menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat: kenapa kekerasan tersebut mesti dilakukan, apa motif yang melatar belakanginya.
Semua pihak tentu saja menyayangkan tindakan kekerasan tersebut mengingat aparat adalah pelindung dan pengayom masyarakat yang juga digaji dari uang masyarakat.
Bila diperhatikan secara seksama, alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut, seakan-akan memperlihatkan alasan tersebut sengaja didesain untuk mengakali publik.
Kalaulah seandainya benar bahwa oknum yang bersangkutan ingin mesterilkan lokasi dan menjaga rahasia negara, tidaklah perlu dilakukan dengan menggunakan kekerasan apalagi sampai merampas kamera, alangkah bijak bila dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan (persuasif).
Namun menurut saya, secara normatif tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan terhadap jurnalis dan perampasan kamera.
Jangankan untuk melakukan kekerasan dan perampasan kamera, menghalang-halangi jurnalis untuk melaksanakan tugasnya saja merupakan sebuah perbuatan pidana, mengingat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun terhadap perbuatan tersebut.
Selain UU Pers tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh sang oknum tersebut juga melanggar beberapa ketentuan hukum lainnya, antara lain ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352 bahkan hingga Pasal 406 KUHP, dan Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan hak kepada publik untuk mendapatkan informasi, kecuali informasi yang dirahasiakan.
Bila diperhatikan secara komprehensif dalam beberapa pasal UU KIP tersebut tidak satupun menyebutkan bahwa kecelakaan peralatan tempur dari angkatan bersenjata merupakan informasi yang wajib dirahasiakan apalagi jika kecelakaannya terjadi di ruang publik seperti areal pemukiman penduduk.
Sehingga tidak perlu ada alibi demi menjaga rahasia negara.
Ke depannya, publik tentunya berharap agar TNI AU secara institusi minta maaf secara terbuka kepada jurnalis dan masyarakat atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
Dan kepada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) diharapkan agar secepatnya mengambil tindakan tegas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait tindakan kekerasan dan perampasan kamera yang dilakukan oleh sang oknum, bila perlu tidak hanya dicopot, tapi juga diberikan sanksi tegas berupa penurunan pangkat dan mutasi.
Sedangkan terkait laporan pidananya, alangkah baiknya bila diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dan kepada publik juga diharapkan agar terus melakukan pemantauan agar kasus tersebut ditengah jalan tidak masuk angin dan mampu memberikan keadilan bagi sang jurnalis.
Penulis berharap agar tidak ada lagi peristiwa-pertiwa kekerasan terhadap jurnalis yang terus menghiasi negeri ini. Sehingga impian akan adanya negeri yang anti kekerasan terhadap jurnalis dapat terwujud. Semoga.***
Endang Suparta, Dosen dan Sekretaris Jenderal LBH UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

