Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di negeri orang, saya terhenyak mendengar kabar di kampung halaman. Terjadi polemik yang terjadi antara oknum TNI dengan wartawan terkait pemberitaan jatuhnya pesawat tempur yang sebenarnya tidak semata terkait dengan penganiayaan ataupun reformasi di tubuh TNI.
Semua pihak seharusnya dengan kepala dingin mencari penyebab persoalan dan menghadirkan solusi. Menurut saya, masalah ini timbul karena adanya disparitas pemahaman terkait bias antara kebebasan pers dan kegamangan terhadap konsep rahasia negara.
Berakar pada konstitusi kita yang mengatur bahwa mengeluarkan pendapat itu dijamin, pemberitaan pers yang mandiri pun tercermin dalam UU N0 40 tahun 1999 tentang Pers.
Namun aturan tidak selalu menjamin karena adagium hukum yang berbunyi het recht hink achter de feiten aan (hukum selalu tertinggal dibelakang peristiwa) masih tetap berlaku.
Sejatinya, pers yang berdaulat adalah cermin masyarakat yang berdaulat. Kedaulatan ini dibuktikan dengan adanya kemerdekaan memperoleh dan memberitakan informasi.
Dalam era modern seperti sekarang informasi merupakan kekuatan sehingga penguasaan informasi merupakan cermin kedaulatan.
Negara menyadari betul arti informasi sebagai kekuatan sehingga mencoba sedemikan rupa agar musuh-musuh negara tidak memiliki informasi vital Indonesia.
Kerahasiaan, dengan demikian, menjadi senjata. Tidak jarang, kebebasan pers diasumsikan sebagai penghambat, pers dibenturkan dengan rahasia negara.
Benturan ini tergambar sangat jelas pada insiden 16 Oktober silam. Insiden 16 Oktober menunjukkan keinginan TNI untuk menjalankan tugas bela negara, wartawan di lain sisi berkewajiban untuk mewartakan keadaan sebenarnya.
Keduanya dijamin konstitusionalitasnya dalam UUD, namun keduanya ibarat bertubrukan.
Saya tidak menyarankan untuk membuat UU baru yang mengatur kedua hal ini. Bukan pula mendorong sahnya RUU Rahasia Negara yang kontroversial itu.
Sebagai orang hukum, saya paham betul keterbatasan aturan tertulis. Oleh karenanya, pembuatan UU bukanlah solusi.
Kode Etik sebagai Solusi
Selama ini, tolok ukur keberhasilan akan jaminan hukum selalu adalah sudah atau belum adanya aturan yang menjamin hal tersebut.
Padahal keberhasilan justru seharusnya diukur dengan selarasnya kehidupan masyarakat tanpa ada aturan tertulis yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan sistem nilai masyarakat telah berjalan dengan baik sehingga campur tangan negara tidak diperlukan.
Sebenarnya, solusi justru ditempuh dalam sistem etika profesi yang harus diperkokoh. Sapta Marga TNI, apabila dipahami secara benar, sebenarnya telah mencakup permasalahan yang hari ini mencuat.
Sapta Marga TNI sebenarnya telah cukup menjadi benteng kokoh agar setiap ksatria TNI berlaku layaknya gentleman.
Kode etik wartawan, sebenarnya juga telah mengatur tentang apa yang patut dan tidak dalam tindak-tanduk seorang wartawan. Wartawan yang bebas dan merdeka namun dibatasi dengan semangat tanggung jawab.
Jika wartawan Indonesia telah mampu mengidentifikasikan mana berita yang patut diliput atau tidak, kejadian serupa juga tidak akan terjadi.
Di balik Insiden 16 Oktober ada kepentingan bangsa yang mendesak. Bangsa ini perlu memetakan ulang kepentingan bersama yang menjadi tujuan bangsa Indonesia.
Setiap profesi perlu menyatukan bahasa tentang apa yang menjadi kepentingan segenap tumpah darah Indonesia.
Dengan adanya kesepahaman, akan tercipta keadaan kondusif untuk mencapai Indonesia madani. Baik TNI maupun wartawan adalah sama-sama anak bangsa.
Oleh karena itu, ada baiknya saat ini kedua belah pihak tidak saling serang atau tuduh. Janganlah kita malah mengadu mana yang lebih tajam, antara pena atau bedil.
Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan antara Panglima TNI dengan organisasi wartawan/pihak sebagai manifestasi wartawan, terkait tugas masing-masing.
Dalam pertemuan itu harus ditegaskan sejauh mana TNI memaknai kebebasan pers dan rahasia negara, serta sejauh mana wartawan menyikapi hal serupa.
Wartawan Riau harus menjadi pelopor atas hal ini. Wartawan Riau harus menjadi corong paling nyaring dalam menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia yang tengah dirundung kesulitan ini.
Wartawan Riau harus menjadi garda depan perjuangan wartawan dalam mempertahankan keutuhan bangsa.
Apabila jurang perbedaan pemahaman antara kebebasan pers dengan rahasia negara dapat diatasi, ke depan baik wartawan maupun TNI akan sama-sama benar menjalankan tugas masing-masing. Oleh karenanya, Insiden 16 Oktober harus menjadi momentum kebangkitan Pers Indonesia.***
Michael Herdi Hadylaya, Konsultan Hukum di Yogyakarta, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.
Semua pihak seharusnya dengan kepala dingin mencari penyebab persoalan dan menghadirkan solusi. Menurut saya, masalah ini timbul karena adanya disparitas pemahaman terkait bias antara kebebasan pers dan kegamangan terhadap konsep rahasia negara.
Berakar pada konstitusi kita yang mengatur bahwa mengeluarkan pendapat itu dijamin, pemberitaan pers yang mandiri pun tercermin dalam UU N0 40 tahun 1999 tentang Pers.
Namun aturan tidak selalu menjamin karena adagium hukum yang berbunyi het recht hink achter de feiten aan (hukum selalu tertinggal dibelakang peristiwa) masih tetap berlaku.
Sejatinya, pers yang berdaulat adalah cermin masyarakat yang berdaulat. Kedaulatan ini dibuktikan dengan adanya kemerdekaan memperoleh dan memberitakan informasi.
Dalam era modern seperti sekarang informasi merupakan kekuatan sehingga penguasaan informasi merupakan cermin kedaulatan.
Negara menyadari betul arti informasi sebagai kekuatan sehingga mencoba sedemikan rupa agar musuh-musuh negara tidak memiliki informasi vital Indonesia.
Kerahasiaan, dengan demikian, menjadi senjata. Tidak jarang, kebebasan pers diasumsikan sebagai penghambat, pers dibenturkan dengan rahasia negara.
Benturan ini tergambar sangat jelas pada insiden 16 Oktober silam. Insiden 16 Oktober menunjukkan keinginan TNI untuk menjalankan tugas bela negara, wartawan di lain sisi berkewajiban untuk mewartakan keadaan sebenarnya.
Keduanya dijamin konstitusionalitasnya dalam UUD, namun keduanya ibarat bertubrukan.
Saya tidak menyarankan untuk membuat UU baru yang mengatur kedua hal ini. Bukan pula mendorong sahnya RUU Rahasia Negara yang kontroversial itu.
Sebagai orang hukum, saya paham betul keterbatasan aturan tertulis. Oleh karenanya, pembuatan UU bukanlah solusi.
Kode Etik sebagai Solusi
Selama ini, tolok ukur keberhasilan akan jaminan hukum selalu adalah sudah atau belum adanya aturan yang menjamin hal tersebut.
Padahal keberhasilan justru seharusnya diukur dengan selarasnya kehidupan masyarakat tanpa ada aturan tertulis yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan sistem nilai masyarakat telah berjalan dengan baik sehingga campur tangan negara tidak diperlukan.
Sebenarnya, solusi justru ditempuh dalam sistem etika profesi yang harus diperkokoh. Sapta Marga TNI, apabila dipahami secara benar, sebenarnya telah mencakup permasalahan yang hari ini mencuat.
Sapta Marga TNI sebenarnya telah cukup menjadi benteng kokoh agar setiap ksatria TNI berlaku layaknya gentleman.
Kode etik wartawan, sebenarnya juga telah mengatur tentang apa yang patut dan tidak dalam tindak-tanduk seorang wartawan. Wartawan yang bebas dan merdeka namun dibatasi dengan semangat tanggung jawab.
Jika wartawan Indonesia telah mampu mengidentifikasikan mana berita yang patut diliput atau tidak, kejadian serupa juga tidak akan terjadi.
Di balik Insiden 16 Oktober ada kepentingan bangsa yang mendesak. Bangsa ini perlu memetakan ulang kepentingan bersama yang menjadi tujuan bangsa Indonesia.
Setiap profesi perlu menyatukan bahasa tentang apa yang menjadi kepentingan segenap tumpah darah Indonesia.
Dengan adanya kesepahaman, akan tercipta keadaan kondusif untuk mencapai Indonesia madani. Baik TNI maupun wartawan adalah sama-sama anak bangsa.
Oleh karena itu, ada baiknya saat ini kedua belah pihak tidak saling serang atau tuduh. Janganlah kita malah mengadu mana yang lebih tajam, antara pena atau bedil.
Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan antara Panglima TNI dengan organisasi wartawan/pihak sebagai manifestasi wartawan, terkait tugas masing-masing.
Dalam pertemuan itu harus ditegaskan sejauh mana TNI memaknai kebebasan pers dan rahasia negara, serta sejauh mana wartawan menyikapi hal serupa.
Wartawan Riau harus menjadi pelopor atas hal ini. Wartawan Riau harus menjadi corong paling nyaring dalam menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia yang tengah dirundung kesulitan ini.
Wartawan Riau harus menjadi garda depan perjuangan wartawan dalam mempertahankan keutuhan bangsa.
Apabila jurang perbedaan pemahaman antara kebebasan pers dengan rahasia negara dapat diatasi, ke depan baik wartawan maupun TNI akan sama-sama benar menjalankan tugas masing-masing. Oleh karenanya, Insiden 16 Oktober harus menjadi momentum kebangkitan Pers Indonesia.***
Michael Herdi Hadylaya, Konsultan Hukum di Yogyakarta, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

