Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kasus pemukulan wartawan oleh oknum anggota TNI AU di Pekanbaru, Riau, baru-baru ini, semakin menambah deretan panjang kasus serupa di tanah air.
Kasus memalukan ini tentu saja merusak wibawa dan nama baik korps TNI, khususnya TNI AU.
Padahal baru saja jajaran TNI memperingati dengan gegap-gempita hari lahirnya yang ke-67 pada 5 Oktober lalu, yang seharusnya mengingatkan seluruh anggota berbaju loreng itu bahwa TNI lahir dari rahim rakyat Indonesia.
TNI hadir untuk melindungi dan mengayomi. Bukan untuk menganiaya, apalagi memukuli rakyatnya sendiri.
Mungkin jatuhnya pesawat Jet Sky Hawk 200 milik TNI-AU di Riau adalah aib bagi TNI AU. Apalagi, belum lama ini kecelakaan udara juga terjadi di acara Bandung Airshow yang juga digelar TNI AU. K
ecelakaan demi kecelakaan pada pesawat milik TNI AU seakan tidak pernah berhenti.
Sudah sekian banyak korban berjatuhan, termasuk warga sipil, seperti pada kasus jatuhnya pesawat milik TNI AU di permukiman warga di kawasan Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, beberapa bulan yang lalu.
Tidak hanya rumah yang ludes terbakar, beberapa penghuni yang bahkan masih belita juga harus menghembuskan napas terakhir.
Barangkali maksud dan tujuan oknum anggota TNI AU yang “ringan tangan” itu ingin agar kasus kecelakaan atau jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 tidak terekspos secara luas ke masyarakat.
Sehingga nama baik korps TNI AU bisa terselamatkan. Makanya, sang oknum berusaha mencegah setiap orang yang mencoba mengabadikan kasus tersebut.
Termasuk kalangan wartawan tentunya. Namun, di era keterbukaan seperti saat ini, apakah mungkin hal itu bisa dicegah? Apalagi pesawat itu jatuh bukan di tengah hutan belantara atau di area TNI, tapi di area publik, di permukiman warga.
Wajar bila banyak pihak, termasuk kalangan Komisi I DPR RI (yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan) mengecam keras tindakan tidak terpuji tersebut.
Bahkan, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Panglima TNI menyebut tindakan anak buahnya itu sudah di luar kepatutan, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perwira menengah.
Menilik ke belakang. Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan seperti tidak ada habisnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pernah mencatat bahwa aksi kekerasan terhadap wartawan di tanah air selama tahun 2012 ini saja sudah mencapai puluhan kali.
Para pelakunya meliputi oknum polisi, TNI, anggota DPRD, PNS, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, massa/warga hingga oknum petugas keamanan perusahaan.
Beberapa kasus kekerasan yang pernah terjadi sepajang tahun ini, misalnya kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di kawasan Bukit Lampu, Kelurahan Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, pada Selasa, 29 Mei 2012 lalu.
Ketika itu, puluhan oknum prajurit TNI AL Padang memukuli dan merampas kamera, kaset video, dan memori kamera beberapa wartawan.
Aksi kekerasan itu sempat melukai tujuh wartawan, yakni Budi Sunandar (Global TV), Sy Ridwan (Padang Ekspres), Jamaldi (Favorit Tv), Andora Khew (SCTV), Julian (Trans 7), Afriandi (Metro TV), dan Deden (Trans TV). Pada hari yang sama, juga terjadi kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Wartawan Kompas, Reny Sri Ayu, dan Harian Mercusuar Moechtar Mahyuddin, dikeroyok saat meliput antrian warga di SPBU Bungku. Sejumlah orang yang antri membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen diduga sebagai pelakunya.
Sebelumnya lagi, pada Senin, 28 Mei 2012 lalu, terjadi perampasan kamera wartawan Batam TV, Bagong Sastra Negara, yang meliput kelangkaan bahan bakar minyak di Batam.
Perampasan kamera oleh seseorang berpakaian mirip seragam tentara itu terjadi di SPBU Simpang Tobing, Batam.
Sementara pada Rabu, 23 Mei 2012 lalu, wartawan Harian Bongkar, Darwis Yusuf, malah kena bacok oleh Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara, Kadarsyah, di depan kantor sang pelaku.
Pembacokan diduga terkait pemberitaan Harian Bongkar mengenai dugaan penipuan proyek dan penyalahgunaan anggaran pembuatan kolam senilai Rp3,4 miliar yang terletak di lahan warga di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
Akibat perbuatan biadab sang kepala dinas, bahu Darwis mengalami luka dan mendapat 23 jahitan.
Dan, beberapa hari yang lalu (Selasa, 17/10), publik kembali dikejutkan. Fotografer Riau Pos, Didik Herwanto, kamerawan Rtv Fakhry Rubiyanto (Robby), wartawan Antara Ryan Anggoro dan wartawan TV One serta dua warga sipil mendapat perlakuan tidak pantas dari oknum TNI AU di lokasi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Desa Pasir Putih, Kampar, Riau.
Didik, seperti yang sudah banyak diberitakan, diperlakukan secara kasar dengan ditendang, dipukul, dan dirampas kameranya saat tengah mengambil gambar pesawat Hawk 200 yang jatuh di tengah permukiman warga itu.
Lalu, mengapa kasus kekerasan terhadap wartawan ini terus berulang? Hemat saya, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya hukuman setimpal yang semestinya diterima sang pelaku.
Sehingga, tidak ada efek jera. Orang tidak takut memukul atau menganiaya wartawan karena biasanya, sang pelaku pada akhirnya cukup meminta maaf kepada sang wartawan atau korban. Perkara pun dianggap selesai.
AJI Indonesia pernah mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak jelas juntrungannya alias dipetieskan. Misalnya, kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (wartawan Harian Bernas di Jogyjakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (wartawan Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (wartawan Asia Press di Timor Timur, tewas pada 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (wartawan TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar (wartawan RCTI, tewas di Nangroe Aceh Darussalam pada 29 Desember 2003), Herliyanto (wartawan lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (wartawan tv lokal di Merauke, Papua, ditemukan tewas pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (wartawan tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010). Menurut AJI, kedelapan kasus pembunuhan terhadap wartawan tersebut hingga kini menguap begitu saja.
Lalu, apa urgensinya negara ini melindungi dan menjamin tugas-tugas kewartawanan? Jawabannya sangat jelas dan tegas. Indonesia ini telah mendeklarasikan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Bahkan, dengan bangga para petinggi negara kita mengklaim bahwa Indonesia kini menjadi negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia, setelah India dan Amerika Serikat!
Padahal seperti kita ketahui, salah satu pilar utama sebuah negara demokrasi ditandai dengan adanya pers yang bebas. Wartawan harus mendapatkan kebebasan dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik dan hal itu harus dijamin oleh undang-undang.
Semakin maju dan beradab demokrasi di suatu negara, ditandai dengan adanya kebebasan pers. Karena pers dianggap mampu mengontrol seluruh pilar demokrasi agar bekerja sesuai dengan keinginan rakyat.
Jadi, bila kita sebagai bangsa masih memperlakukan wartawan sebagai musuh yang harus dipukul, ditendang bahkan dibunuh, maka kita sejatinya telah mencederai demokrasi itu sendiri.
Kita adalah pelaku kejahatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, selayaknya kita malu, bahwa kita sebagai bangsa masih saja mengklaim diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Otokritik
Harus kita akui, bahwa kebebasan pers di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan berganti ke Era Reformasi cukup mengalami kemajuan yang signifikan.
Indonesia bahkan sudah memiliki UU tentang Pers yakni UU Nomor 40 Tahun 1999. UU ini menjamin kebebasan pers. Kebebasan ini juga ditandai dengan bertumbuh-kembangnya banyak media baik cetak, elektronik maupun online.
Pemerintah juga tidak lagi bisa seenaknya mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti di era Orde Lama atau Orde Baru.
Begitu juga dengan organisasi kewartawanan yang di era sebelumnya hanya satu, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tapi sejak era reformasi muncul organisasi kewartawanan yang lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan lainnya.
Namun, seiring dengan terbukanya kran kebebasan pers di Indonesia, muncul kasus-kasus baru yang justru dapat merusak dunia pers itu sendiri. Misalnya, longgarnya kualifikasi untuk menjadi seorang wartawan.
Kini, dengan kasat mata kita sering menyaksikan orang dengan gampangnya mengklaim diri sebagai seorang wartawan hanya dengan bermodalkan sebuah ID card yang mungkin ia cetak sendiri.
Perilakunya pun seringkali tidak mengacu kepada etika jurnalistik. Sok tahu, arogan, dan biasanya suka jual beli berita alias tidak punya idealisme.
Harus kita akui, bahwa saat ini jamak kita jumpai model wartawan yang seperti ini.
Di negeri ini, sebagian pers kita ternyata juga sangat suka dengan berita-berita yang buruk.
Sementara berita-berita yang baik, yang sekiranya bisa menimbulkan optimisme di tengah masyarakat, biasanya agak kurang diapresiasi. Idiom bad news is good news benar-benar menjadi pedoman utama.
Padahal dalam Islam, agama mayoritas masyarakat di negeri ini, seorang wartawan sebenarnya adalah juga seorang da’i atau mubalig.
Ketika ia mengungkap suatu berita yang kurang baik, ia harus benar-benar melakukan cek dan ricek, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan berita yang objektif dan cover both side (dua sisi).
Agaknya kasus-kasus di atas dapat dicarikan solusinya oleh semua pihak terkait, terutama Dewan Pers dan organisasi-organisasi kewartawanan, sehingga pers kita benar-benar berwibawa dan berfungsi sebagai pembela serta penyambung lidah rakyat. Dan tidak lagi diremehkan oleh siapapun.***
Erisman Yahya, PNS Perwakilan Pemprov Riau di Jakarta.
Kasus memalukan ini tentu saja merusak wibawa dan nama baik korps TNI, khususnya TNI AU.
Padahal baru saja jajaran TNI memperingati dengan gegap-gempita hari lahirnya yang ke-67 pada 5 Oktober lalu, yang seharusnya mengingatkan seluruh anggota berbaju loreng itu bahwa TNI lahir dari rahim rakyat Indonesia.
TNI hadir untuk melindungi dan mengayomi. Bukan untuk menganiaya, apalagi memukuli rakyatnya sendiri.
Mungkin jatuhnya pesawat Jet Sky Hawk 200 milik TNI-AU di Riau adalah aib bagi TNI AU. Apalagi, belum lama ini kecelakaan udara juga terjadi di acara Bandung Airshow yang juga digelar TNI AU. K
ecelakaan demi kecelakaan pada pesawat milik TNI AU seakan tidak pernah berhenti.
Sudah sekian banyak korban berjatuhan, termasuk warga sipil, seperti pada kasus jatuhnya pesawat milik TNI AU di permukiman warga di kawasan Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, beberapa bulan yang lalu.
Tidak hanya rumah yang ludes terbakar, beberapa penghuni yang bahkan masih belita juga harus menghembuskan napas terakhir.
Barangkali maksud dan tujuan oknum anggota TNI AU yang “ringan tangan” itu ingin agar kasus kecelakaan atau jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 tidak terekspos secara luas ke masyarakat.
Sehingga nama baik korps TNI AU bisa terselamatkan. Makanya, sang oknum berusaha mencegah setiap orang yang mencoba mengabadikan kasus tersebut.
Termasuk kalangan wartawan tentunya. Namun, di era keterbukaan seperti saat ini, apakah mungkin hal itu bisa dicegah? Apalagi pesawat itu jatuh bukan di tengah hutan belantara atau di area TNI, tapi di area publik, di permukiman warga.
Wajar bila banyak pihak, termasuk kalangan Komisi I DPR RI (yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan) mengecam keras tindakan tidak terpuji tersebut.
Bahkan, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Panglima TNI menyebut tindakan anak buahnya itu sudah di luar kepatutan, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perwira menengah.
Menilik ke belakang. Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan seperti tidak ada habisnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pernah mencatat bahwa aksi kekerasan terhadap wartawan di tanah air selama tahun 2012 ini saja sudah mencapai puluhan kali.
Para pelakunya meliputi oknum polisi, TNI, anggota DPRD, PNS, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, massa/warga hingga oknum petugas keamanan perusahaan.
Beberapa kasus kekerasan yang pernah terjadi sepajang tahun ini, misalnya kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di kawasan Bukit Lampu, Kelurahan Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, pada Selasa, 29 Mei 2012 lalu.
Ketika itu, puluhan oknum prajurit TNI AL Padang memukuli dan merampas kamera, kaset video, dan memori kamera beberapa wartawan.
Aksi kekerasan itu sempat melukai tujuh wartawan, yakni Budi Sunandar (Global TV), Sy Ridwan (Padang Ekspres), Jamaldi (Favorit Tv), Andora Khew (SCTV), Julian (Trans 7), Afriandi (Metro TV), dan Deden (Trans TV). Pada hari yang sama, juga terjadi kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Wartawan Kompas, Reny Sri Ayu, dan Harian Mercusuar Moechtar Mahyuddin, dikeroyok saat meliput antrian warga di SPBU Bungku. Sejumlah orang yang antri membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen diduga sebagai pelakunya.
Sebelumnya lagi, pada Senin, 28 Mei 2012 lalu, terjadi perampasan kamera wartawan Batam TV, Bagong Sastra Negara, yang meliput kelangkaan bahan bakar minyak di Batam.
Perampasan kamera oleh seseorang berpakaian mirip seragam tentara itu terjadi di SPBU Simpang Tobing, Batam.
Sementara pada Rabu, 23 Mei 2012 lalu, wartawan Harian Bongkar, Darwis Yusuf, malah kena bacok oleh Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara, Kadarsyah, di depan kantor sang pelaku.
Pembacokan diduga terkait pemberitaan Harian Bongkar mengenai dugaan penipuan proyek dan penyalahgunaan anggaran pembuatan kolam senilai Rp3,4 miliar yang terletak di lahan warga di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
Akibat perbuatan biadab sang kepala dinas, bahu Darwis mengalami luka dan mendapat 23 jahitan.
Dan, beberapa hari yang lalu (Selasa, 17/10), publik kembali dikejutkan. Fotografer Riau Pos, Didik Herwanto, kamerawan Rtv Fakhry Rubiyanto (Robby), wartawan Antara Ryan Anggoro dan wartawan TV One serta dua warga sipil mendapat perlakuan tidak pantas dari oknum TNI AU di lokasi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Desa Pasir Putih, Kampar, Riau.
Didik, seperti yang sudah banyak diberitakan, diperlakukan secara kasar dengan ditendang, dipukul, dan dirampas kameranya saat tengah mengambil gambar pesawat Hawk 200 yang jatuh di tengah permukiman warga itu.
Lalu, mengapa kasus kekerasan terhadap wartawan ini terus berulang? Hemat saya, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya hukuman setimpal yang semestinya diterima sang pelaku.
Sehingga, tidak ada efek jera. Orang tidak takut memukul atau menganiaya wartawan karena biasanya, sang pelaku pada akhirnya cukup meminta maaf kepada sang wartawan atau korban. Perkara pun dianggap selesai.
AJI Indonesia pernah mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak jelas juntrungannya alias dipetieskan. Misalnya, kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (wartawan Harian Bernas di Jogyjakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (wartawan Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (wartawan Asia Press di Timor Timur, tewas pada 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (wartawan TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar (wartawan RCTI, tewas di Nangroe Aceh Darussalam pada 29 Desember 2003), Herliyanto (wartawan lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (wartawan tv lokal di Merauke, Papua, ditemukan tewas pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (wartawan tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010). Menurut AJI, kedelapan kasus pembunuhan terhadap wartawan tersebut hingga kini menguap begitu saja.
Lalu, apa urgensinya negara ini melindungi dan menjamin tugas-tugas kewartawanan? Jawabannya sangat jelas dan tegas. Indonesia ini telah mendeklarasikan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Bahkan, dengan bangga para petinggi negara kita mengklaim bahwa Indonesia kini menjadi negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia, setelah India dan Amerika Serikat!
Padahal seperti kita ketahui, salah satu pilar utama sebuah negara demokrasi ditandai dengan adanya pers yang bebas. Wartawan harus mendapatkan kebebasan dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik dan hal itu harus dijamin oleh undang-undang.
Semakin maju dan beradab demokrasi di suatu negara, ditandai dengan adanya kebebasan pers. Karena pers dianggap mampu mengontrol seluruh pilar demokrasi agar bekerja sesuai dengan keinginan rakyat.
Jadi, bila kita sebagai bangsa masih memperlakukan wartawan sebagai musuh yang harus dipukul, ditendang bahkan dibunuh, maka kita sejatinya telah mencederai demokrasi itu sendiri.
Kita adalah pelaku kejahatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, selayaknya kita malu, bahwa kita sebagai bangsa masih saja mengklaim diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Otokritik
Harus kita akui, bahwa kebebasan pers di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan berganti ke Era Reformasi cukup mengalami kemajuan yang signifikan.
Indonesia bahkan sudah memiliki UU tentang Pers yakni UU Nomor 40 Tahun 1999. UU ini menjamin kebebasan pers. Kebebasan ini juga ditandai dengan bertumbuh-kembangnya banyak media baik cetak, elektronik maupun online.
Pemerintah juga tidak lagi bisa seenaknya mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti di era Orde Lama atau Orde Baru.
Begitu juga dengan organisasi kewartawanan yang di era sebelumnya hanya satu, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tapi sejak era reformasi muncul organisasi kewartawanan yang lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan lainnya.
Namun, seiring dengan terbukanya kran kebebasan pers di Indonesia, muncul kasus-kasus baru yang justru dapat merusak dunia pers itu sendiri. Misalnya, longgarnya kualifikasi untuk menjadi seorang wartawan.
Kini, dengan kasat mata kita sering menyaksikan orang dengan gampangnya mengklaim diri sebagai seorang wartawan hanya dengan bermodalkan sebuah ID card yang mungkin ia cetak sendiri.
Perilakunya pun seringkali tidak mengacu kepada etika jurnalistik. Sok tahu, arogan, dan biasanya suka jual beli berita alias tidak punya idealisme.
Harus kita akui, bahwa saat ini jamak kita jumpai model wartawan yang seperti ini.
Di negeri ini, sebagian pers kita ternyata juga sangat suka dengan berita-berita yang buruk.
Sementara berita-berita yang baik, yang sekiranya bisa menimbulkan optimisme di tengah masyarakat, biasanya agak kurang diapresiasi. Idiom bad news is good news benar-benar menjadi pedoman utama.
Padahal dalam Islam, agama mayoritas masyarakat di negeri ini, seorang wartawan sebenarnya adalah juga seorang da’i atau mubalig.
Ketika ia mengungkap suatu berita yang kurang baik, ia harus benar-benar melakukan cek dan ricek, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan berita yang objektif dan cover both side (dua sisi).
Agaknya kasus-kasus di atas dapat dicarikan solusinya oleh semua pihak terkait, terutama Dewan Pers dan organisasi-organisasi kewartawanan, sehingga pers kita benar-benar berwibawa dan berfungsi sebagai pembela serta penyambung lidah rakyat. Dan tidak lagi diremehkan oleh siapapun.***
Erisman Yahya, PNS Perwakilan Pemprov Riau di Jakarta.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

