Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Terobosan Kebijakan Haji Kemenag

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kementerian Agama (Kemenag) pada musim haji 2013 bakal menaikkan batasan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta hingga Rp32,5 juta.

Kebijakan yang rencananya diberlakukan per 1 Januari 2013 tersebut diharapkan bisa memperpendek daftar antrean (waiting list) calon pendaftar jamaah haji.

Manfaat lain adalah kenaikan subsidi untuk calon haji, khususnya penggratisan biaya pengurusan paspor dan katering selama di Arab Saudi.

Tentu saja, kita harus mengacungi jempol langkah kementerian pimpinan Suryadharma Ali tersebut dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji, khususnya pada tahap penerimaan setoran.

Membeludaknya antrean haji merupakan fenomena tahunan. Sisi positifnya adalah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia makin meningkat.

Sisi negatifnya, untuk naik haji, masyarakat harus menunggu giliran bertahun-tahun. Ini berkaitan dengan keterbatasan kuota jamaah haji Indonesia yang ditetapkan oleh Arab Saudi.

Dari catatan Kemenag, antrean jamaah calon haji rata-rata 15 tahun hingga 17 tahun. Trennya akan terus meningkat. Di balik permasalahan tersebut, Kemenag belum mengeluarkan terobosan berarti untuk mengurangi penumpukan antrean calon jamaah tersebut.

Solusi yang ditawarkan kurang tuntas, termasuk di antaranya memprioritaskan jamaah berusia lanjut dan menaikkan setoran awal BPIH.

Sudah saatnya Kemenag mengeluarkan terobosan. Misalnya, memprioritaskan jamaah yang sama sekali belum berhaji daripada yang sudah bergelar haji.

Selain itu, menjatuhkan sanksi tegas kepada bank penerima setoran yang memberikan talangan BPIH. Ketegasan Kemenag diperlukan karena penalangan biaya haji acapkali memberatkan jamaah haji saat masa pelunasan.

Yang terakhir adalah membatasi usia jamaah. Usul ini memang berpeluang mengundang kontroversi, khususnya dari sisi hak asasi manusia (HAM) di bidang kebebasan menjalankan syariat agama.

Meski demikian, langkah ini lebih baik jika memang tidak ada lagi solusi untuk membatasi antrean calon jamaah.

Terlepas dari berbagai terobosan tersebut, Kemenag tetap perlu mengoptimalkan lagi pelayanan terhadap jamaah haji. Sosialisasi perlu dimantapkan.

Berbagai kasus klasik seputar perhajian, seperti laporan adanya pungli oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), pemalsuan paspor, titipan barang larangan untuk jamaah, dan standarisasi layanan haji, masih saja terjadi. Ini perlu dikaji Kemenag.

Arah kebijakan terobosan perhajian harus tetap untuk kemashalatan umat. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji meliputi berbagai aspek.

Haji tidak hanya ritualitas pelaksanaan rukun Islam ke-5. Tetapi, banyak bersinggungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Pendek kata, haji adalah cerminan masyarakat kita. Kemenag tentu sangat memahami berbagai aspek yang mengiringi ibadah haji. Kini yang ditunggu adalah bagaimana visi kemashlahatan umat itu benar-benar dirasakan masyarakat. Semoga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer