Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BERULANG kali pihak lembaga pendidikan, baik tinggi maupun menengah dan baik negeri maupun swasta, menghimbau kepada peserta didiknya agar saat lulus tidak hanya menggantungkan nasib untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada beberapa masukan yang kerap disampaikan, terutama membuka peluang usaha sendiri.
Ternyata, himbauan itu kebanyakan tidak digubris. Malah semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin jadi PNS. Padahal, kuotanya tidaklah besar. Maka, perbandingan antara peminat dengan kuotanya pun menjadi pincang.
Kalau benar-benar harus jadi PNS, tentunya diwajibkan siap ditempatkan di mana pun. Terutama di wilayah terisolasi. Soalnya, terkait urusan penempatan PNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, jika setiap ada daerah otonomi baru (DOB) tidak langsung mendapatkan jatah CPNS atau PNS baru.
Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, adanya pemekaran daerah baru itu bukanlah benar-benar baru (secara fisik) karena sebelumnya sudah ada juga. Di Riau, kabupaten pemekaran “terbaru” adalah Kepulauan Meranti, yang memisahkan diri dari kabupaten induknya, Bengkalis.
Contohnya, untuk urusan pendidikan. Para guru PNS di setiap kabupaten atau kecamatan yang sekarang mekar sehingga ’’berpisah’’ dengan pemda sebelumnya tetap dipertahankan dan tidak ditarik kembali pemda lama.
Begitu pula untuk tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan. Mereka yang telah bekerja di daerah pemekaran otomatis menjadi PNS pemda yang baru. Penarikan PNS di daerah pemekaran ke pemda yang lama sulit sekali terjadi. Sebab jika para PNS ini ditarik maka akan terjadi penumpukan pegawai di pemda yang lama. Kasus ini terjadi karena secara kewilayahan, luas dan jumlah penduduk di pemda yang lama juga berkurang akibat pemekaran.
Sebagai upaya pengetatan pula, ditetapkan jika di daerah pemekaran ini tidak memiliki laut atau sungai, tidak perlu mendirikan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan. Contoh lainnya adalah jika daerah pemekaran ini tidak memiliki hutan, tidak perlu pendidikan SKPD Dinas Kehutanan.
Tingginya lulusan perguruan tinggi yang masih ingin menjadi PNS, juga membuat kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) terus tumbuh dengan suburnya. Di banyak daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi lahan subur bagi pejabat daerah untuk menangguk untung. Dari tahun ke tahun, harga untuk setiap “bangku” PNS terus naik. Meski di banyak tempat sulit untuk dibuktikan, tetapi praktik untuk jual-beli bangku itu terus terjadi. Hampir jarang terjadi seorang PNS daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota yang tak “membeli” bangku tersebut. Ini berbeda dengan PNS dari lembaga pusat, yang memang kebanyakan lulus dengan tes murni, tetapi saat SK turun, kepala perwakilan daerahnya yang memainkan SK itu untuk “dibeli” oleh sang calon PNS. Maka, salah satu solusi bagi lulusan perguruan tinggi agar tak tergantung dengan pekerjaan sebagai PNS, adalah membuka lapangan kerja sendiri, atau mengasah diri untuk bertarung profesional di sektor swasta yang lebih fair dalam proses rekruitmennya.***
Ternyata, himbauan itu kebanyakan tidak digubris. Malah semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin jadi PNS. Padahal, kuotanya tidaklah besar. Maka, perbandingan antara peminat dengan kuotanya pun menjadi pincang.
Kalau benar-benar harus jadi PNS, tentunya diwajibkan siap ditempatkan di mana pun. Terutama di wilayah terisolasi. Soalnya, terkait urusan penempatan PNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, jika setiap ada daerah otonomi baru (DOB) tidak langsung mendapatkan jatah CPNS atau PNS baru.
Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, adanya pemekaran daerah baru itu bukanlah benar-benar baru (secara fisik) karena sebelumnya sudah ada juga. Di Riau, kabupaten pemekaran “terbaru” adalah Kepulauan Meranti, yang memisahkan diri dari kabupaten induknya, Bengkalis.
Contohnya, untuk urusan pendidikan. Para guru PNS di setiap kabupaten atau kecamatan yang sekarang mekar sehingga ’’berpisah’’ dengan pemda sebelumnya tetap dipertahankan dan tidak ditarik kembali pemda lama.
Begitu pula untuk tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan. Mereka yang telah bekerja di daerah pemekaran otomatis menjadi PNS pemda yang baru. Penarikan PNS di daerah pemekaran ke pemda yang lama sulit sekali terjadi. Sebab jika para PNS ini ditarik maka akan terjadi penumpukan pegawai di pemda yang lama. Kasus ini terjadi karena secara kewilayahan, luas dan jumlah penduduk di pemda yang lama juga berkurang akibat pemekaran.
Sebagai upaya pengetatan pula, ditetapkan jika di daerah pemekaran ini tidak memiliki laut atau sungai, tidak perlu mendirikan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan. Contoh lainnya adalah jika daerah pemekaran ini tidak memiliki hutan, tidak perlu pendidikan SKPD Dinas Kehutanan.
Tingginya lulusan perguruan tinggi yang masih ingin menjadi PNS, juga membuat kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) terus tumbuh dengan suburnya. Di banyak daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi lahan subur bagi pejabat daerah untuk menangguk untung. Dari tahun ke tahun, harga untuk setiap “bangku” PNS terus naik. Meski di banyak tempat sulit untuk dibuktikan, tetapi praktik untuk jual-beli bangku itu terus terjadi. Hampir jarang terjadi seorang PNS daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota yang tak “membeli” bangku tersebut. Ini berbeda dengan PNS dari lembaga pusat, yang memang kebanyakan lulus dengan tes murni, tetapi saat SK turun, kepala perwakilan daerahnya yang memainkan SK itu untuk “dibeli” oleh sang calon PNS. Maka, salah satu solusi bagi lulusan perguruan tinggi agar tak tergantung dengan pekerjaan sebagai PNS, adalah membuka lapangan kerja sendiri, atau mengasah diri untuk bertarung profesional di sektor swasta yang lebih fair dalam proses rekruitmennya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

