Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu “Nama” dari Dahlan Iskan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SUDAH menjadi rahasia umum kalau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selama ini menjadi sapi perah atau ATM banyak pihak, termasuk pejabat negara, pejabat daerah di mana BUMN itu beroperasi, politikus parlemen, hingga politikus non-parlemen, dengan modus bermacam-macam.

Di masa Orde Baru, praktik seperti ini sangat jamak, diketahui dan gamblang, tetapi tak ada yang berani melawan. Di Era Reformasi sekarang, praktik seperti ini juga terus terjadi. Ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu. Tapi tujuannya tetap satu: minta jatah. Maka, betapa berat beban BUMN. Selain banyak yang dikelola setengah hati –hingga banyak yang “sakit”—, harus membayar gaji para komisaris, direktur atau para petinggi lainnya yang jumlahnya sangat luar biasa, juga harus terbungkuk-bungkuk menjadi ATM orang-orang di luar BUMN tersebut.

Maka, ketika Menteri BUMN Dahlan Iskan bicara bahwa ada anggota DPR yang meminta jatah kepada BUMN, mereka kebakaran jenggot. Banyak dari mereka yang marah dan meminta Dahlan agar tak asal bicara. Ada juga yang meminta supaya Dahlan langsung sebut nama, agar tak terjadi fitnah. Jika yang terakhir ini benar-benar dibuka oleh Dahlan, maka kalangan DPR harus menanggung risiko: jangan harap dipilih kembali olah rakyat dalam Pemilu mendatang, karena sebagai “wakil rakyat” sudah merampok harta negara dengan membawa-bawa nama rakyat.

Betul kata Ketua DPR Marzuki Alie, bahwa kalau Dahlan tak menyebut nama, akan membuat fitnah. Anggota Komisi I DPR yang juga Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, juga mendukung Dahlan untuk bicara terbuka dan menyebut nama. Dahlan, tegas Tjahjo, harus menjelaskan secara terbuka dan fair. “Langsung sebut saja siapa nama anggota DPR itu, dari komisi berapa, dan BUMN mana yang dimintai jatah,” ujar Tjahjo geram. Tjahjo berharap Dahlan tak berteka-teki karena ini menyangkut orang banyak, nama lembaga negara bernama DPR.

Langkah yang diambil Dahlan akan membeberkan nama-nama anggota DPR yang selama ini menjadikan BUMN sebagai sapi perah, juga didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut SBY, pengelolaan anggaran yang profesional dan efisien harus dilakukan. Jangan sampai anggaran yang didapat dengan susah-payah, tapi bocor di mana-mana.

Sebagaimana diberitakan, ketegangan muncul ketika ada dugaan oknum DPR yang memeras BUMN. Dahlan menginstruksi jajarannya untuk menolak permintaan tersebut. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 yang berkaitan dengan pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.

Persoalan lain muncul ketika inefisiensi PLN Rp37 triliun dipertanyakan. Dahlan sempat tidak menghadiri rapat kerja dengan komisi VII karena tengah mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Jogjakarta. Namun, Dahlan sudah menyatakan siap memberikan klarifikasi, bahkan siap menghadapi risiko.

Kita tunggu, siapa nama-nama yang akan disebutkan Dahlan yang selama ini menggerogoti BUMN. Sebab, sebenarnya, “tikus” itu nyata ada, tetapi selama ini dibiarkan terus terjadi karena ada banyak kepentingan di belakangnya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer