Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peraslah Aku, Kau Dibui

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Setelah sekian lama praktik kolusi dan korupsi di negeri ini, baru Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berani terang-terangan mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya kerap dimintai “upeti” oleh para politisi di Senayan.

Dulu, ini adalah hal yang jamak terjadi. Kalau mau dapat proyek, ya harus bayar “jatah” dulu. Kini modus operandinya kian canggih.

Para anggota dewan tak lagi minta duit tunai secara tersirat ataupun terang-terangan. Sogokan itu bisa terselubung dalam berbagai topeng.

Mulai dari biaya hotel, transportasi dan honor anggota Dewan Pemerasan Rakyat hingga berkedok dana corporate social responsibility di perusahaan-perusahaan yang tak lain juga milik para legislator. Memeras, sama saja dengan korupsi bahkan lebih kasar.

Di siaran televisi, Ketua DPR RI Marzuki Alie balas menuding bahwa direksi BUMN-lah yang menggoda-goda anggota dewan untuk disuap sehingga jalan untuk mendapatkan proyek pun mulus.

Inilah yang namanya berkolusi, sama-sama bersubahat untuk melakukan kejahatan. Kolusi lebih mematikan dibanding korupsi.

Ibarat mencuri, korupsi adalah mengambil sebagian uang dari brankas, sedangkan kolusi mengambil semua brankasnya tanpa harus mengangkutnya.

Cukup dengan memainkan aturan hukum, brankas tadi sudah berpindah hak tanpa yang bersangkutan harus mengotori tangannya atau berkeringat menggotongnya.

Dan negeri ini sudah terlalu kenyang dengan praktik-praktik seperti itu. Mulai dari para istri dan anak pejabat yang menjadi makelar proyek, hingga kian merajalela yang diawali dengan liberalisasi ekonomi dan privatisasi usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Maka muncullah berbagai berbagai tataniaga, penguasaan sumber daya alam, pemerasan secara legal dengan memperdaya konsumen, praktik monopoli dan oligopoli dan seterusnya. Inilah sejatinya pemerasan terhadap rakyat.

Diperparah lagi ketika penguasa dan kroninya tak tersentuh hukum dan dilindungi kaki tangan militer yang juga tiba-tiba mendadak jadi pengusaha.

Mari berkaca ke Korea Selatan yang  sama-sama memulai pembangunan ekonomi pada akhir tahun 60-an seperti Indonesia.

Situasi dan kondisi keduanya hampir mirip: sama-sama negara agraris, situasi ekonomi morat-marit, sedang transisi politik, menjadi satelit Barat, dipimpin rezim militer, tak ada kepastian hukum dan sama-sama tercekik korupsi.

Korupsi di Negeri Ginseng juga tak kalah parah dibanding Indonesia. Bedanya hanya dua: Korsel sudah menghukum tiga presidennya (Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Kim Young-sam) lantaran terlibat korupsi dan di sana tak ada praktik kolusi seperti di Indonesia. Jadi, peraslah aku, kau dibui. Berani? ***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer