Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Walaupun negara kita telah memiliki Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah (lahan), namun sengketa lahan terus terjadi dan semakin mengental terutama sejak reformasi digulirkan, tahun 1998.
Sebenarnya sengketa lahan sudah berlangsung dan beranak -pinak di zaman Orde Baru, tetapi karena kuatnya otoritas rezim ketika itu, sebagian besar sengketa lahan tidak muncul ke permukaan.
Tidak ada yang berani bersuara dan menentang.
Pasca lengsernya Soeharto, sengketa lahan yang ibarat api dalam sekam muncul ke permukaan. Lahan milik masyarakat yang selama ini telah digadaikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lain-lainnya kepada para pemodal oleh rezim berkuasa ketika itu, satu demi satu digugat oleh masyarakat.
Dalam perjuangannya, sebagian masyarakat ada yang berjaya mendapatkan lahannya kembali, namun tidak sedikit yang bernasib malang. Bahkan di antaranya ada yang sampai tewas dalam usaha memperjuangkan lahannya.
Data Serikat Petani Indonesia (SPI) memperlihatkan bahwa sampai saat ini jumlah petani yang menjadi korban kriminalisasi, baik didakwa maupun ditahan dalam perjuangannya menuntut hak mereka ada 35 orang.
Petani yang tergusur dari tanahnya seramai 68.472 keluarga petani atau 273.888 orang, dengan jumlah korban meninggal 18 orang.
Di Riau, sengketa lahan juga masih terus terjadi hingga kini, terutama antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Di pedesaan, sengketa lahan kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Sementara di perkotaan sengketa lahan sering terjadi antara masyarakat dengan industri, pusat-pusat perdagangan dan komersial.
Sengketa lahan antar sesama masyarakat, masyarakat dan aparat, masyarakat dan pemerintah juga ada, tetapi tidak sekental sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Hampir semua daerah di Riau yang memiliki perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan memiliki sengketa lahan dengan masyarakat, seperti sengketa lahan antara PT RAKA dengan masyarakat Desa Danau Lancang, Kampar.
Sengketa lahan antara PT SBAL dan PT Rama Jaya Mukti dengan masyarakat di Tapung, Kampar. Sengketa lahan antara PT Tribakti Mas dengan masyarakat di Kuantan Singigi.
Sengketa lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat di Kabupaten Siak. Antara PT Torusganda dengan masyarakat Desa Mahato, Rokan Hulu. Dan masih banyak contoh lainnya.
Hal ini sebagiannya adalah akibat kebijaksanaan rezim Orde Baru yang banyak mengambil lahan masyarakat secara paksa ketika mereka berkuasa.
Namun malangnya, kebiasaaan buruk rezim Orde Baru dalam merampas lahan masyarakat terus berlanjut di era Reformasi.
Perampasan lahan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan trik. Tidak bisa secara kasar dilakukan dengan cara-cara halus dan terpelajar yang berujung dengan penipuan dan pengelabuan terhadap lahan masyarakat.
Bagi yang akhirnya ketahuan dan terbukti bersalah di depan pengadilan, sudah banyak yang masuk penjara, termasuk para pejabat, elit politik, dan para pengusaha.
Land Reform
Mau tidak mau, pemerintah harus serius dan bersungguh-sungguh di dalam menuntaskan sengketa lahan yang ada. Memang sukar dan menemupuh jalan terjal dan berliku.
Selain harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku juga harus dapat memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha.
Dalam waktu yang bersamaan hak-hak masyarakat di dalam kepemilikan dan penguasaan lahan juga mesti dipenuhi.
Sejatinya, lahan (tanah) adalah modal utama bagi masyarakat , terutama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu salah satu pintu masuk untuk menyejahteraan masyarakat desa adalah mempastikan mereka memiliki lahan yang mencukupi untuk melakukan usaha.
Bagi para petani yang tidak lagi memiliki lahan atau pemilikan lahan yang sempit perlu diupayakan agar mereka dapat memiliki lahan yang memadai. Untuk itu land reform (reformasi lahan) mutlak diperlukan.
Inti dari land reform adalah penataan ulang pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan, dan selanjutnya didisribusikan secara merata dan berkeadilan kepada para petani yang tidak memiliki lahan (tanah) atau lahan sempit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 24,3 juta menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga.
Dan sisanya, sekitar 13 juta petani tidak memiliki lahan. Mayoritas petani berlahan sempit atau tidak memiliki lahan adalah kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Mereka ini, terutama yang sama sekali tidak memiliki lahan pada hakekatnya bukan petani, tetapi adalah buruh tani atau petani penggarap, yang menjual tenaga kepada pemilik modal.
Bagaimana mereka ini akan dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan, karena tidak mampu untuk menciptakan modal atau melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas lahannya.
Jika land reform tidak dilakukan maka ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan antara masyarakat dan pemilik modal besar (perusahaan dan industri) akan makin melebar.
Sebagai catatan, hingga kini dari 11,5 juta hektare luas hutan sawit, sebanyak 52 persen dimiliki swasta, 11,69 persen milik negara dan hanya sekitar 35,56 persen milik masyarakat.
Sementara kepemilikan dan penggunaan lahan di sektor kehutanan juga menunjukkan ketimpangan. Penguasaan swasta di sektor kehutanan mencapai 35,8 juta hektar dengan 531 izin HPH dan HTI.
Sementara pengelolaan hutan oleh masyarakat hanya dengan keluasan 0,25 juta hektare. Angka ini menunjukkan jurang yang sangat terjal antara masyarakat dan swasta di dalam pengelolaan dan akses atas kawasan hutan.
Jika ini terus berlanjut, maka ketimpangan sosial-ekonomi pedesaan akan meningkat, produktivitas petani menurun, stabilitas keamanan terganggu, dan menghambat pembangunan pertanian.
Terhambatnya pembangunan pertanian bermakna tergugatnya pembangunan nasional.
Jika pembangunan nasional tergugat, maka kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan semakin menjauh dari kenyataan.
Semoga petani makin maju dan bermartabat. Maju terus pandang mundur. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencana Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UIR.
Sebenarnya sengketa lahan sudah berlangsung dan beranak -pinak di zaman Orde Baru, tetapi karena kuatnya otoritas rezim ketika itu, sebagian besar sengketa lahan tidak muncul ke permukaan.
Tidak ada yang berani bersuara dan menentang.
Pasca lengsernya Soeharto, sengketa lahan yang ibarat api dalam sekam muncul ke permukaan. Lahan milik masyarakat yang selama ini telah digadaikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lain-lainnya kepada para pemodal oleh rezim berkuasa ketika itu, satu demi satu digugat oleh masyarakat.
Dalam perjuangannya, sebagian masyarakat ada yang berjaya mendapatkan lahannya kembali, namun tidak sedikit yang bernasib malang. Bahkan di antaranya ada yang sampai tewas dalam usaha memperjuangkan lahannya.
Data Serikat Petani Indonesia (SPI) memperlihatkan bahwa sampai saat ini jumlah petani yang menjadi korban kriminalisasi, baik didakwa maupun ditahan dalam perjuangannya menuntut hak mereka ada 35 orang.
Petani yang tergusur dari tanahnya seramai 68.472 keluarga petani atau 273.888 orang, dengan jumlah korban meninggal 18 orang.
Di Riau, sengketa lahan juga masih terus terjadi hingga kini, terutama antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Di pedesaan, sengketa lahan kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Sementara di perkotaan sengketa lahan sering terjadi antara masyarakat dengan industri, pusat-pusat perdagangan dan komersial.
Sengketa lahan antar sesama masyarakat, masyarakat dan aparat, masyarakat dan pemerintah juga ada, tetapi tidak sekental sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Hampir semua daerah di Riau yang memiliki perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan memiliki sengketa lahan dengan masyarakat, seperti sengketa lahan antara PT RAKA dengan masyarakat Desa Danau Lancang, Kampar.
Sengketa lahan antara PT SBAL dan PT Rama Jaya Mukti dengan masyarakat di Tapung, Kampar. Sengketa lahan antara PT Tribakti Mas dengan masyarakat di Kuantan Singigi.
Sengketa lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat di Kabupaten Siak. Antara PT Torusganda dengan masyarakat Desa Mahato, Rokan Hulu. Dan masih banyak contoh lainnya.
Hal ini sebagiannya adalah akibat kebijaksanaan rezim Orde Baru yang banyak mengambil lahan masyarakat secara paksa ketika mereka berkuasa.
Namun malangnya, kebiasaaan buruk rezim Orde Baru dalam merampas lahan masyarakat terus berlanjut di era Reformasi.
Perampasan lahan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan trik. Tidak bisa secara kasar dilakukan dengan cara-cara halus dan terpelajar yang berujung dengan penipuan dan pengelabuan terhadap lahan masyarakat.
Bagi yang akhirnya ketahuan dan terbukti bersalah di depan pengadilan, sudah banyak yang masuk penjara, termasuk para pejabat, elit politik, dan para pengusaha.
Land Reform
Mau tidak mau, pemerintah harus serius dan bersungguh-sungguh di dalam menuntaskan sengketa lahan yang ada. Memang sukar dan menemupuh jalan terjal dan berliku.
Selain harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku juga harus dapat memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha.
Dalam waktu yang bersamaan hak-hak masyarakat di dalam kepemilikan dan penguasaan lahan juga mesti dipenuhi.
Sejatinya, lahan (tanah) adalah modal utama bagi masyarakat , terutama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu salah satu pintu masuk untuk menyejahteraan masyarakat desa adalah mempastikan mereka memiliki lahan yang mencukupi untuk melakukan usaha.
Bagi para petani yang tidak lagi memiliki lahan atau pemilikan lahan yang sempit perlu diupayakan agar mereka dapat memiliki lahan yang memadai. Untuk itu land reform (reformasi lahan) mutlak diperlukan.
Inti dari land reform adalah penataan ulang pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan, dan selanjutnya didisribusikan secara merata dan berkeadilan kepada para petani yang tidak memiliki lahan (tanah) atau lahan sempit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 24,3 juta menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga.
Dan sisanya, sekitar 13 juta petani tidak memiliki lahan. Mayoritas petani berlahan sempit atau tidak memiliki lahan adalah kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Mereka ini, terutama yang sama sekali tidak memiliki lahan pada hakekatnya bukan petani, tetapi adalah buruh tani atau petani penggarap, yang menjual tenaga kepada pemilik modal.
Bagaimana mereka ini akan dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan, karena tidak mampu untuk menciptakan modal atau melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas lahannya.
Jika land reform tidak dilakukan maka ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan antara masyarakat dan pemilik modal besar (perusahaan dan industri) akan makin melebar.
Sebagai catatan, hingga kini dari 11,5 juta hektare luas hutan sawit, sebanyak 52 persen dimiliki swasta, 11,69 persen milik negara dan hanya sekitar 35,56 persen milik masyarakat.
Sementara kepemilikan dan penggunaan lahan di sektor kehutanan juga menunjukkan ketimpangan. Penguasaan swasta di sektor kehutanan mencapai 35,8 juta hektar dengan 531 izin HPH dan HTI.
Sementara pengelolaan hutan oleh masyarakat hanya dengan keluasan 0,25 juta hektare. Angka ini menunjukkan jurang yang sangat terjal antara masyarakat dan swasta di dalam pengelolaan dan akses atas kawasan hutan.
Jika ini terus berlanjut, maka ketimpangan sosial-ekonomi pedesaan akan meningkat, produktivitas petani menurun, stabilitas keamanan terganggu, dan menghambat pembangunan pertanian.
Terhambatnya pembangunan pertanian bermakna tergugatnya pembangunan nasional.
Jika pembangunan nasional tergugat, maka kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan semakin menjauh dari kenyataan.
Semoga petani makin maju dan bermartabat. Maju terus pandang mundur. Wallahu a’lam.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencana Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

