Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Setiap bangsa melahirkan pahlawan. Dan setiap pahlawan melahirkan suatu prestasi. Itu pernyataan logis untuk menggambarkan sosok seseorang yang disebut pahlawan.
Namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili makna secara baku. Ada perbedaan barometer yang menyebabkan pro dan kontra terhadap pemaknaan tersebut ketika diberikan kepada seseorang.
Beberapa waktu lalu kita masih ingat perdebatan panjang tentang rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh nasional seperti mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, dan juga kepada tokoh gerakan reformasi, Gus Dur (KHAbdurrahman Wahid).
Dari segi kepantasan, Soeharto telah meletakan landasan politik yang kuat. Keamanan tercipta dengan baik di masyarakat. Dan dari segi ekonomi, Indonesia termasuk swasembada pangan, dan juga kewibawaan di mata internasional sangat baik.
Sehingga nyaris tidak ada negara yang berani mengganggu kedaulatan NKRI.
Begitu juga Gus Dur sebagai pembuka kran demokrasi. Dia telah meletakan dasar-dasar demokrasi melalui prinsip-prinsip persamaaan hak setiap warga negara untuk merdeka.
Beberapa kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya yaitu diakui agama konghucu sebagai agama sah dan juga juga hari Raya Imlek sebagai hari raya nasional.
Atas keberhasilan meletakan nilai-nilai demokrasi ini, Gus Dur merupakan lokomotif bagi pembela kaum tertindas.
Tidak secepatnya pengabdian mereka diakui sebagai seorang pahlawan. Soeharto telah dihujat oleh para mahasiswa. Pada saat krisis moneter melanda dunia dan turut serta menghancurkan sendi-sendi ekonomi Indonesia, Soeharto dituding salah satu penyebabnya.
Begitu juga Orde Baru telah melakukan praktik KKN yang telah melibatkan keluarga dan kroni-kroninya turut merusak sistem good goverment.
Hal senada juga pada Gus Dur. Sumbangsihnya dengan mengangkat kesamaan hak di masyarakat minoritas tidak sebanding dengan “dosa-dosa” seperti skandal Bulogate dan keinginan untuk membubarkan DPR yang berujung impeachment pada dirinya dari kursi kepresidenan.
Peristiwa yang menimpa Soeharto dan Gus Dur sebenarnya juga terjadi pada pendahulunya, Soekarno. Catatan sejarah, Soekarno merupakan tokoh yang sangat menonjol.
Dia sebagai kreator dan aktor sentral pejuang kemerdekaan. Ketegasan dan kejeniusannya telah mampu mempersatukan berbagai golongan politik yang mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Dan hasilnya Indonesia memperoleh kemerdekaan.
Keberhasilan Soekarno pun tidak lepas dari catatan politiknya yang kelam. Beberapa pelanggaran yang pernah dilakukan yaitu merubah sistem presidensil menjadi parlementer, pengangkatan dirinya menjadi presiden seumur hidup, kerja sama Jakarta-Peking, pembentukan Nasakom, yang berujung penguatan komunisme di Indonesia.
Lalu di kemudian hari melahirkan G 30 S/PKI. Semua ini bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Soekarno.
Kesalahan tersebut bukan berarti dia tidak disebut sebagai pahlawan. Ajaran leluhur bahwa, “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya” merupakan bukti bangsa Indonesia tidak begitu saja melupakan sumbangsih para tokoh.
Pengakuan yang tulus atas jasa Soekarno mampu meredam kesalahannya.
Toh merupakan hal yang wajar, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Soekarno. Sehingga sampai sekarang masyarakat lebih senang memanggilnya sebagai Bapak Proklamator.
Demikian juga Soeharto dan Gus Dur adalah pelaku sejarah yang telah memperjuangkan bangsa ini dengan caranya masing-masing.
Keberhasilannya juga tidak lepas dari kekurangan yang mereka lakukan. Namun budaya bangsa ini sangat tidak senang untuk membuka aib orang lain.
Ajaran “mikul duwur mendem jero” berlaku bagi siapa saja dan untuk setiap warga negara, termasuk dalam hal ini Soeharto, Gus Dur dan tokoh-tokoh lainnya.
Kalau bangsa ini bisa melupakan kesalahan Soekarno, maka sebenarnya kesalahan mereka mempunyai posisi yang sama. Sehingga tidak perlu menjadi perdebatan untuk memberi gelar sebagai pahlawan pada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.
Melahirkan Pahlawan
Penulis juga tidak mengharapkan bahwa bangsa ini sebatas memberi penghargaan para pahlawan yang telah mendahui kita. Bangsa yang besar tentunya banyak melahirkan para pahlawan.
Artinya seorang disebut pahlawan tidak harus ketika dia telah meninggal dunia. Memang kematian sering cara yang efektif untuk menyebutnya sebagai pahlawan.
Kematian aktivis Munir melahirkan sebutan baginya sebagai pahlawan HAM oleh para pendukungnya. Padahal perjuangannya tentu tidak sebanding dengan para pelaku yang masih hidup.
Maka penulis sangat setuju apabila pemerintah memberi gelar pahlawan kepada anak bangsa yang telah berjasa membangun negeri ini. Mereka tersebar seluruh penjuru tanah air.
Profesi mereka mulai dari pejabat yang semangat memberantas korupsi dan membangun daerahnya, sampai seorang guru yang mengajar di pedalaman yang telah mengabdikan segenap hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Mereka perlu diangkat ke permukaan, agar mereka mampu memberi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang terbaik baik. Karena seringkali motivasi lebih mudah ditularkan oleh pelaku yang masih hidup ketimbang yang sudah meninggal.
Tentu saja syarat untuk disebut seorang pahlawan paling tidak mempunyai komitmen membangun bangsa ini disertai dengan kredibiltas moralitas yang bersih, tegas, merakyat, professional dan anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
Apabila sekarang ada orang-orang seperti ini, maka tidak menjadi masalah disebut pahlawan, walaupun masih hidup. Wassalam.***
Imam Gozali, Mahasiswa Program Doktoral UIN Suska RIau.
Namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mewakili makna secara baku. Ada perbedaan barometer yang menyebabkan pro dan kontra terhadap pemaknaan tersebut ketika diberikan kepada seseorang.
Beberapa waktu lalu kita masih ingat perdebatan panjang tentang rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh nasional seperti mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, dan juga kepada tokoh gerakan reformasi, Gus Dur (KHAbdurrahman Wahid).
Dari segi kepantasan, Soeharto telah meletakan landasan politik yang kuat. Keamanan tercipta dengan baik di masyarakat. Dan dari segi ekonomi, Indonesia termasuk swasembada pangan, dan juga kewibawaan di mata internasional sangat baik.
Sehingga nyaris tidak ada negara yang berani mengganggu kedaulatan NKRI.
Begitu juga Gus Dur sebagai pembuka kran demokrasi. Dia telah meletakan dasar-dasar demokrasi melalui prinsip-prinsip persamaaan hak setiap warga negara untuk merdeka.
Beberapa kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya yaitu diakui agama konghucu sebagai agama sah dan juga juga hari Raya Imlek sebagai hari raya nasional.
Atas keberhasilan meletakan nilai-nilai demokrasi ini, Gus Dur merupakan lokomotif bagi pembela kaum tertindas.
Tidak secepatnya pengabdian mereka diakui sebagai seorang pahlawan. Soeharto telah dihujat oleh para mahasiswa. Pada saat krisis moneter melanda dunia dan turut serta menghancurkan sendi-sendi ekonomi Indonesia, Soeharto dituding salah satu penyebabnya.
Begitu juga Orde Baru telah melakukan praktik KKN yang telah melibatkan keluarga dan kroni-kroninya turut merusak sistem good goverment.
Hal senada juga pada Gus Dur. Sumbangsihnya dengan mengangkat kesamaan hak di masyarakat minoritas tidak sebanding dengan “dosa-dosa” seperti skandal Bulogate dan keinginan untuk membubarkan DPR yang berujung impeachment pada dirinya dari kursi kepresidenan.
Peristiwa yang menimpa Soeharto dan Gus Dur sebenarnya juga terjadi pada pendahulunya, Soekarno. Catatan sejarah, Soekarno merupakan tokoh yang sangat menonjol.
Dia sebagai kreator dan aktor sentral pejuang kemerdekaan. Ketegasan dan kejeniusannya telah mampu mempersatukan berbagai golongan politik yang mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Dan hasilnya Indonesia memperoleh kemerdekaan.
Keberhasilan Soekarno pun tidak lepas dari catatan politiknya yang kelam. Beberapa pelanggaran yang pernah dilakukan yaitu merubah sistem presidensil menjadi parlementer, pengangkatan dirinya menjadi presiden seumur hidup, kerja sama Jakarta-Peking, pembentukan Nasakom, yang berujung penguatan komunisme di Indonesia.
Lalu di kemudian hari melahirkan G 30 S/PKI. Semua ini bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Soekarno.
Kesalahan tersebut bukan berarti dia tidak disebut sebagai pahlawan. Ajaran leluhur bahwa, “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya” merupakan bukti bangsa Indonesia tidak begitu saja melupakan sumbangsih para tokoh.
Pengakuan yang tulus atas jasa Soekarno mampu meredam kesalahannya.
Toh merupakan hal yang wajar, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Soekarno. Sehingga sampai sekarang masyarakat lebih senang memanggilnya sebagai Bapak Proklamator.
Demikian juga Soeharto dan Gus Dur adalah pelaku sejarah yang telah memperjuangkan bangsa ini dengan caranya masing-masing.
Keberhasilannya juga tidak lepas dari kekurangan yang mereka lakukan. Namun budaya bangsa ini sangat tidak senang untuk membuka aib orang lain.
Ajaran “mikul duwur mendem jero” berlaku bagi siapa saja dan untuk setiap warga negara, termasuk dalam hal ini Soeharto, Gus Dur dan tokoh-tokoh lainnya.
Kalau bangsa ini bisa melupakan kesalahan Soekarno, maka sebenarnya kesalahan mereka mempunyai posisi yang sama. Sehingga tidak perlu menjadi perdebatan untuk memberi gelar sebagai pahlawan pada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.
Melahirkan Pahlawan
Penulis juga tidak mengharapkan bahwa bangsa ini sebatas memberi penghargaan para pahlawan yang telah mendahui kita. Bangsa yang besar tentunya banyak melahirkan para pahlawan.
Artinya seorang disebut pahlawan tidak harus ketika dia telah meninggal dunia. Memang kematian sering cara yang efektif untuk menyebutnya sebagai pahlawan.
Kematian aktivis Munir melahirkan sebutan baginya sebagai pahlawan HAM oleh para pendukungnya. Padahal perjuangannya tentu tidak sebanding dengan para pelaku yang masih hidup.
Maka penulis sangat setuju apabila pemerintah memberi gelar pahlawan kepada anak bangsa yang telah berjasa membangun negeri ini. Mereka tersebar seluruh penjuru tanah air.
Profesi mereka mulai dari pejabat yang semangat memberantas korupsi dan membangun daerahnya, sampai seorang guru yang mengajar di pedalaman yang telah mengabdikan segenap hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Mereka perlu diangkat ke permukaan, agar mereka mampu memberi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang terbaik baik. Karena seringkali motivasi lebih mudah ditularkan oleh pelaku yang masih hidup ketimbang yang sudah meninggal.
Tentu saja syarat untuk disebut seorang pahlawan paling tidak mempunyai komitmen membangun bangsa ini disertai dengan kredibiltas moralitas yang bersih, tegas, merakyat, professional dan anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
Apabila sekarang ada orang-orang seperti ini, maka tidak menjadi masalah disebut pahlawan, walaupun masih hidup. Wassalam.***
Imam Gozali, Mahasiswa Program Doktoral UIN Suska RIau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

