Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Melodrama kasus pemerasan yang disinyalir dilakukan anggota DPR terhadap BUMN seperti yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR, nampaknya akan semakin panjang dengan setiap episode yang menarik.
Episode yang terkini adalah ketika Fraksi Partai Amanat Rakyat (F-PAN) kebakaran jenggot ketika anggotanya, Ikhlas El Qudsi, dilaporkan Dahlan ke BK. Rencananya, Senin (12/11) hari ini mereka akan bertemu BK.
Yang menarik, para petinggi F-PAN sudah yakin bahwa anggotanya tidak terlibat dan malah akan menyomasi Dahlan. Siapa yang berani menjamin mereka tak terlibat? Ketemu BK belum, dibuktikan di pengadilan juga belum.
Artinya, jika Dahlan berani membuka persoalan itu, dia juga sudah siap dengan konsekuensi apapun, termasuk jika persoalan ini nanti masuk ke ranah hukum.
Dahlan juga bukan orang bodoh yang hanya menduga-duga tanpa bukti, karena dia pasti sudah memperhitungkan jika persoalan ini akan ramai dan bisa masuk pengadilan.
Dahlan –sekali lagi— juga pasti sadar bahwa yang dihadapi juga bukan “rakyat” sembarangan, tetapi “wakil rakyat” yang punya banyak jurus, termasuk “jurus mabok” sekalipun.
Rencananya hari ini El Qudsi akan didampingi pimpinan F-PAN menemui BK dan meminta fotokopi surat laporan Dahlan ke BK. Kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua F-PAN DPR, jika nama El Qudsi ada dalam laporan tersebut, pihaknya akan melakukan somasi kepada Dahlan untuk minta maaf, karena mereka yakin kadernya tak melakukan pemerasan atau minta jatah ke BUMN.
Kesimpulan yang tergesa-gesa ini memperlihatkan kalau PAN sedang panik karena selama ini banyak anggota PAN yang terjegal kasus.
Salah satunya yang paling dekat adalah Wa Ode Nurhayati dalam Dana Penyesuaian Infrastuktur Daerah. Wa Ode sudah diganjar 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor. Kasus ini sangat mencoreng muka PAN, partai yang didirikan oleh pendekar Reformasi, Amin Rais.
PAN yang sedari awal mengusung semangat Reformasi dan bercita-cita membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, ternyata dinodai oleh beberapa kadernya yang masih kemaruk dengan KKN, salah satunya korupsi.
Maka, jika El Qudsi benar-benar menjadi salah satu dari anggota DPR yang memang menjadikan BUMN sebagai ATM selama ini, maka posisi PAN sebagai partai reformis anti KKN akan semakin tersudut.
Mungkin itu yang melatarbelakangi Viva dan Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno yakin kadernya tak seperti itu.
Dalam siaran persnya Teguh Juwarno mengatakan bahwa FPAN meyakini anggotanya tersebut tak terlibat pemerasan BUMN. “Saudara M Ikhlas El Qudsi tidak pernah terlibat dalam tindakan pemerasan BUMN.
Nama baik saudara M Ikhlas El Qudsi dan Fraksi PAN telah sangat dirugikan akibat perbuatan Dahlan Iskan tersebut,” tegas Teguh seperti dikutip banyak media.
Teguh dan Viva lupa, bahwa proses hukum harus dihormati. Keyakinan terlalu tinggi akan membuat blunder. Apa yang dilakukan Golkar dan PDIP yang tak terburu-buru melakukan klarifikasi ketika nama Idris Laena (Golkar) dan Sumaryoto (PDIP) disebut, patut ditiru. Kedua partai itu akan menunggu proses hukum, dan setelah itu baru mengambil keputusan.
Sekali lagi, FPAN tak seharusnya terburu-buru melakukan klarifikasi, terlalu yakin kadernya tak salah, dan akan melakukan somasi.
Jika percaya dengan proses hukum, maka sebagai partai yang mengaku reformis, PAN mestinya lebih arif. Sekali lagi, lebih arif dan tak terburu-buru.***
Episode yang terkini adalah ketika Fraksi Partai Amanat Rakyat (F-PAN) kebakaran jenggot ketika anggotanya, Ikhlas El Qudsi, dilaporkan Dahlan ke BK. Rencananya, Senin (12/11) hari ini mereka akan bertemu BK.
Yang menarik, para petinggi F-PAN sudah yakin bahwa anggotanya tidak terlibat dan malah akan menyomasi Dahlan. Siapa yang berani menjamin mereka tak terlibat? Ketemu BK belum, dibuktikan di pengadilan juga belum.
Artinya, jika Dahlan berani membuka persoalan itu, dia juga sudah siap dengan konsekuensi apapun, termasuk jika persoalan ini nanti masuk ke ranah hukum.
Dahlan juga bukan orang bodoh yang hanya menduga-duga tanpa bukti, karena dia pasti sudah memperhitungkan jika persoalan ini akan ramai dan bisa masuk pengadilan.
Dahlan –sekali lagi— juga pasti sadar bahwa yang dihadapi juga bukan “rakyat” sembarangan, tetapi “wakil rakyat” yang punya banyak jurus, termasuk “jurus mabok” sekalipun.
Rencananya hari ini El Qudsi akan didampingi pimpinan F-PAN menemui BK dan meminta fotokopi surat laporan Dahlan ke BK. Kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua F-PAN DPR, jika nama El Qudsi ada dalam laporan tersebut, pihaknya akan melakukan somasi kepada Dahlan untuk minta maaf, karena mereka yakin kadernya tak melakukan pemerasan atau minta jatah ke BUMN.
Kesimpulan yang tergesa-gesa ini memperlihatkan kalau PAN sedang panik karena selama ini banyak anggota PAN yang terjegal kasus.
Salah satunya yang paling dekat adalah Wa Ode Nurhayati dalam Dana Penyesuaian Infrastuktur Daerah. Wa Ode sudah diganjar 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor. Kasus ini sangat mencoreng muka PAN, partai yang didirikan oleh pendekar Reformasi, Amin Rais.
PAN yang sedari awal mengusung semangat Reformasi dan bercita-cita membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, ternyata dinodai oleh beberapa kadernya yang masih kemaruk dengan KKN, salah satunya korupsi.
Maka, jika El Qudsi benar-benar menjadi salah satu dari anggota DPR yang memang menjadikan BUMN sebagai ATM selama ini, maka posisi PAN sebagai partai reformis anti KKN akan semakin tersudut.
Mungkin itu yang melatarbelakangi Viva dan Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno yakin kadernya tak seperti itu.
Dalam siaran persnya Teguh Juwarno mengatakan bahwa FPAN meyakini anggotanya tersebut tak terlibat pemerasan BUMN. “Saudara M Ikhlas El Qudsi tidak pernah terlibat dalam tindakan pemerasan BUMN.
Nama baik saudara M Ikhlas El Qudsi dan Fraksi PAN telah sangat dirugikan akibat perbuatan Dahlan Iskan tersebut,” tegas Teguh seperti dikutip banyak media.
Teguh dan Viva lupa, bahwa proses hukum harus dihormati. Keyakinan terlalu tinggi akan membuat blunder. Apa yang dilakukan Golkar dan PDIP yang tak terburu-buru melakukan klarifikasi ketika nama Idris Laena (Golkar) dan Sumaryoto (PDIP) disebut, patut ditiru. Kedua partai itu akan menunggu proses hukum, dan setelah itu baru mengambil keputusan.
Sekali lagi, FPAN tak seharusnya terburu-buru melakukan klarifikasi, terlalu yakin kadernya tak salah, dan akan melakukan somasi.
Jika percaya dengan proses hukum, maka sebagai partai yang mengaku reformis, PAN mestinya lebih arif. Sekali lagi, lebih arif dan tak terburu-buru.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

