Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tidak Selamanya Saling Memberi Itu Indah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tanah air Indonesia sedang dihangatkan oleh kabar tentang begitu “terhormatnya” para wakil rakyat. Dari masalah sekeadar kunjungan studi (refreshing) di negeri orang dengan modal uang rakyat hingga kasus pemerasan terhadap para direksi BUMN.

Kasus BUMN sendiri ditiup dengan kencang langsung oleh puncak kordinasi BUMN, Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.

Dalam menyikapi kasus tersebut, salah satu instruksi yang dikeluarkan oleh menteri BUMN adalah laporan ke KPK terkait tindak-tanduk anggota DPR tersebut.

Hanya saja jika dicermati secara mendalam melalu kaca mata hukum, pihak-pihak dalam BUMN sendiri berpeluang menjadi pihak yang bermasalah dan mengingat bentuk take and give antara BUMN dan anggota dewan hukum yang diaplikasikan akan lebih kompleks.

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa banyak direksi BUMN, sebagai penanggung jawab BUMN, memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR RI.

Dalam hal ini, Menteri BUMN sendiri telah bersaksi bahwa para anggota dewan memeras atau dikatakan meminta uang langsung kepada para direksi BUMN.

Pertanyaan terbesar dalam hal ini adalah dalam hal dan posisi apa yang dimiliki anggota dewan sehingga mereka begitu yakin memiliki bargaining position yang lebih tinggi dari para direksi BUMN untuk “meminta dana”?

Apakah sebenarnya ada kartu “AS” milik BUMN yang dipegang oleh para anggota dewan? Tidak bisa dipungkiri, dalam setahun belakangan banyak sekali para punggawa BUMN yang terlibat korupsi dan bahkan Dahlan Iskan sendiri sempat menyebutkan bahwa beberapa BUMN sangat rawan korupsi.

Lebih lanjut banyak BUMN menempati peringkat teratas dalam persaingan angka korupsi di Indonesia. Dalam hal ini pendalaman kasus harus lebih terukur dan objektif.

Secara kasat mata anggota DPR memang sudah memiliki banyak kesalahan, tetapi jangan pernah lengah untuk menilai BUMN.

Karena sistem take and give sangat populer diterapkan dalam dunia politik di Indonesia dan ini sangat mungkin terjadi pada kasus BUMN dan DPR RI.

Permasalahan yang lebih mendalam lagi adalah mengenai rumusan delik yang paling mungkin diterapkan pada kasus BUMN vs DPR ini.

Sebagaimana telah diterangkan di awal, KPK akan dilibatkan dalam menyelesaikan perkara ini, sehingga rumusan delik mungkin dapat dibatasi pada tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya konsep take and give dalam tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan suap atau gratifikasi. Dalam hal ini gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU tindak pidana korupsi hanya menjerat penerima gratifikasi, namun penyerahan gratifikasi tersebut harus bersifat sukarela atau sebagaimana dirumuskan dalam UU tersebut sebagai “hadiah”.

Melihat bentuk pemerasan tersebut, sangat sulit untuk dikatakan bahwa kasus tersebut adalah tentang gratifikasi. Bagaimana dengan suap?

Suap melibatkan pemberi dan penerima, dalam hal ini penerima akan melakukan hal di luar kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan sang pemberi.

Dalam hal ini kedua belah pihak baik anggota dewan sebagai penerima maupun direksi BUMN sebagai pemberi dapat terjerat. Namun pembatasannya adalah dalam hal apa uang yang diperas oleh anggota dewan akan digunakan, dalam hal apa BUMN akan diuntungkan.

Hal ini sama sekali belum jelas dan Dahlan Iskan wajib menjelaskan secara detil posisi mengapa BUMN dapat diperas oleh anggota dewan dan jikalau BUMN tidak memiliki kepentingan apa-apa mengapa anggota dewan meminta dana dari para direksi.

Dalam hal ini masyarakat diharuskan menerima data yang lengkap dan tidak membingungkan.

Secara objektif pihak-pihak di BUMN juga harus menjabarkan peran mereka dalam kasus tersebut. Langkah menteri BUMN sangat baik dan dibutuhkan namun hal itu tetap harus dilihat dari kedua sisi, baik DPR maupun BUMN.

Menyikapi keseluruhan hal tersebut, sudah dapat dipahami bahwa saling memberi yang tidak wajar dalam dunia politik di Indonesia sudah mengakar di sistem penyelenggaraan negara.

Keberanian yang dimiliki Dahan Iskan sangat luar biasa, namun pencegahan yang sangat mungkin dilakukan dalam mencegah korupsi di Internal BUMN maupun eksternal (terkait dengan pihak lain) sangat diperlukan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia juga harus dikembangkan dalam bentuk preventif, seperti memperbaiki sistem administrasi. BUMN sebagai aset negara juga sangat perlu untuk memperbaiki sistem keuangan dan administrasinya untuk mencegah terjadinya segala bentuk korupsi.***

Muhammad Fatahillah Akbar, Mahasiswa Master of Laws the University of Adelaide, Australia.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer