Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUR, Apex, dan Pemberdayaan Masyarakat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Senin 22 Oktober 2012, telah diselenggarakan  Konferensi Internasional Keuangan Mikro (International Microfinance Conference) yang berlangsung di Jogjakarta.

Menarik, karena pada acara tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat pernghargaan Letter Of Recognition oleh komunitas Microfinance Internasional (Global Mircocredit Summit Campaign).


Alasannya, Presiden SBY berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tentu penghargaan tersebut pantas kita apresiasi, terlebih bagi kita selaku masyarakat yang secara langsung mungkin merasakan dampak dari program KUR tersebut.

Dan tentu saja hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti program pencanangan tahun keuangan mikro pada tahun 2005 lalu.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada sidang majelis umum PBB tahun 1998 telah menetapkan pada tahun 2005 lalu sebagai “The Internasional Year of Microcredit”.

Dengan titik tekannya pada upaya penanggulangan kemiskinan yang telah tercantum dalam tujuan Millennium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan deklarasi millenium hasil kesepakatan 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di 2015 nanti.

Namun, boleh jadi sebagian masyarakat mungkin sudah dapat merasakan dampak dari program-program pengentasan kemiskinan yang salah satunya melalui KUR tersebut.

Tapi tentu saja masih banyak masyarakat yang mungkin belum tersentuh akibat dari masih adanya ketimpangan mekanisme penyaluran  hingga permasalahan prosedur pengajuan yang rumit.

Penyaluran kredit mikro baik dengan dan tanpa jaminan melalui KUR yang hingga saat ini telah mencapai Rp87 triliun atau setara 9,5 miliar dolar AS bagi 7 juta UKM. Dari Rp87 triliun hampir Rp82,3 triliun lebih banyak terserap di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.  

Selain itu, program KUR yang di nilai sukses mengurangi angka kemiskinan ternyata masih banyak mengalami kendala dalam hal penyaluran kepada kelompok UKM  yang belum bankable. Ini artinya ada mekanisme atau sistem yang masih menghambat dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Bisa jadi, mekanisme penyaluran KUR melalui sistem perbankan masih terkendala oleh prosedur-prosedur perbankan yang terkesan sulit.

Permasalahan tersebut di atas setidaknya sudah banyak dikeluhkan oleh penerima jasa pembiayaan maupun pengamat dan praktisi keuangan.

Ada pendapat bahwa pemberdayaan usaha mikro melalui penyaluran kredit usaha bagi masyarakat tidak tepat melalui sistem perbankan.

Usulan yang dimunculkan adalah dengan mendirikan lembaga Apex, yakni bank sentral untuk melayani Lembaga Keuangan Mikro (LKM) selaku lembaga yang dimungkinkan diberikan wewenang untuk menyalurkan dana pemberdayaan seperti KUR kepada masyarakat miskin dan pelaku UKM.

Sehingga, pemisahan dengan melepaskan penyaluran kredit usaha mikro dari sistem perbankan merupakan langkah tepat agar bisa memaksimalkan penyaluran kredit kepada masyarakat miskin.

Dan tentunya lembaga Apex sebagai induk yang mengayomi  lembaga keuangan mikro harus benar-benar bisa terwujud.

Dari Apex Menuju LKM Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Apex merupakan lembaga lapis kedua (second tier) atau sebuah organisasi yang menyalurkan dana kepada berbagai bentuk LKM di suatu wilayah.

Beberapa fungsi lembaga Apex seperti  fungsi pooling of funds (pengumpul dana), fungsi penyelesaian transaksi elektronik, fungsi whoesale financing (penyaluran dana dalam jumlah besar), fungsi pembinaan terhadap anggota, fungsi rating, fungsi information center (pusat informasi) dan fungsi IT service provider (penyedia layanan jasa informasi dan tekhnologi).

Apex secara terminologi dalam bahasa Yunani diartikan sebagai “pengayom”. Artinya, lembaga yang bertindak sebagai Apex akan menjadi pengayom bagi lembaga-lembaga yang menjadi anggotanya.

Secara harfiah, konotasi “mengayomi” mengandung makna positif. Dalam makna lain, mengayomi adalah membantu yang masih dianggap kurang mampu.

Ada makna pembinaan agar yang diayomi bisa mandiri dan berkembang. Konotasi “mengayomi” dan “diayomi” mengandung makna positif secara harfiah.

Mengayomi adalah membantu yang masih dianggap kurang mampu. Ada makna pembinaan agar yang diayomi bisa mandiri dan berkembang.

Jadi dengan adanya lembaga Apex bagi lembaga keuangan mikro, program KUR yang merupakan langkah inovatif dari financial inclusion (keuangan inklusif) ini bisa di reposisi dari sistem perbankan menuju sistem lembaga keuangan mikro.

Jika hal ini bisa terwujud, tentu misi pemberdayaan melalui modal usaha kredit tersebut akan bisa berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro lebih menekankan model pemberdayaan yang diwujudkan dengan sistem pendampingan.

Sistem pendampingan oleh lembaga keuangan mikro ini dilaksanakan melalui pola kelompok (community development) dengan menitik beratkan pendampingan pada pengelolaan usaha, manajemen keuangan dan pembinaan keluarga.

 Dengan sistem pendampingan yang dilakukan rutin oleh lembaga keuangan mikro tersebut, penyaluran modal usaha melalui program KUR diharapkan dapat menekan rasio kredit bermasalah.

Selain itu dengan lembaga keuangan mikro sebagai penyalur KUR, penulis menilai hal ini akan dapat memudahkan akses pemanfaatan modal usaha KUR kepada masyarakat miskin.

Sehingga program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha sektor mikro akan bisa berjalan secara maksimal. Semoga.***


Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII Jogjakarta Asal Indragiri Hilir.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer