Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sanksi Berhenti untuk PNS Korup

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Wacana sanksi pemberhentian bagi PNS yang divonis sebagai pelaku tindak pidana korupsi patut diduga sebagai reaksi atas pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Azirwan yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pelepasan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau setelah lama tak terdengar beritanya, justru menjadi berita kembali ketika yang bersangkutan dikabarkan dipromosikan  sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di provinsi kepulauan tersebut.

Pranata hukum pemberhentian PNS yang terbukti melakukan tindak pidana sesungguhnya bukanlah hal baru, melainkan telah diatur lama dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP Nomor 65 Tahun 2008.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun.

Salah Tafsir
Klausul melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun inilah yang sering disalahtafsirkan atau sengaja digunakan untuk tidak memberhentikan seorang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Banyak pemahaman yang berkembang bahwa pejabat yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan untuk mengangkat dan memberhentikan seorang PNS hanya boleh mengusulkan pemberhentian jika putusan pidananya adalah lebih atau sama dengan 4 tahun.

Padalah dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan kata-kata melakukan tindak pidana kejahatan “yang ancaman hukumannya” lebih  dari 4 (empat) tahun.

Jika dipahami maksud yang terkandung dalam peraturan pemerintah tersebut ukurannya bukanlah berapa lama seorang divonis tetapi berapa lama ancaman tindak pidana yang dilakukan seorang PNS.

Umpamanya seorang PNS melakukan pembunuhan yang ancaman hukumannya 15 tahun, walaupun dalam putusan pengadilan ia hanya dihukum 3,5 tahun, seharusnya vonis 3,5 tahun sebagai pelaku tindak pidana pembuhan telah dapat membuat ia diberhentikan sebagai seorang PNS.

Karena seringkali terjadi misinterpretasi di dalam taraf implementasi, dan pranata hukum di atas bersifat fakultatif bukan imperatif yang tidak mengandung sanksi jika diabaikan oleh pengambil kebijakan, maka wacana penegasan peraturan tentang sanksi pemberhentian bagi PNS yang melakukan tindak pidana dalam hal ini khususnya tindak pidana korupsi, dalam konteks ini patut disambut gembira.

Tujuan Pemidanaan
Namun jika dilihat dari aspek pembinaan narapidana, tidak sedikit juga kalangan yang mengkhawatirkan wacana tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM warga negara.

Bukankah seorang yang telah menjalani pidana seharusnya dikembalikan hak-hak dan martabatnya sebagai warga negara biasa. Jika ia sudah menebus kesalahannya dengan menjalai pidana dalam kurun waktu tertentu, masih patutkah ia menerima sanksi berikutnya?

Ketika Sahardjo Menteri Kehakiman pada waktu itu di tahun 1964 mengubah nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP), sesungguhnya sejak itu hak-hak narapidana dan bekas narapidana dipulihkan.

Hak asasi terpidana tidak berhenti di depan pintu lembaga pemasyarakatan.

Mereka yang menjadi terpidana diyakini sebagai orang tersesat dan karenanya perlu dibina dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjadi masyarakat biasa.

Dengan demikian, LP seolah menjadi tempat pencucian mereka yang tersesat sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dipidana dalam kurun waktu tertentu.

Spirit Sahardjo sejalan dengan teori rehabilitasi yang telah meninggalkan teori retributive dan teori detterence sebagai tujuan pemidanaan.

Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat,   memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta   membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ini menunjukkan bahwa RKUHP telah lama meninggalkan konsep pemidanaan sebagai sarana balas dendam dan atau penjeraan melainkan menjadikan pidana sebagai sarana pembinaan.

Lalu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret 2009 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilu yang melarang seorang bekas narapidana menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional) (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Walaupun secara yuridis putusan MK tersebut hanya tentang pencalonan legislatif, secara filosofis semangat yang dikandung oleh putusan tersebut menganut prinsip tujuan pemidanaan modern yaitu mengembalikan hak-hak keperdataan dan hak-hak politik seorang bekas terpidana.

Dengan demikian, semestinya hak-hak mereka dipulihkan ketika selesai menjalani pidana penjara.

Apalagi fakta menunjukkan bahwa tidak selamanya para narapidana disebut jahat secara moral. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian membuat orang masuk penjara.

Dalam kasus tindak pidana korupsi banyak kesalahan administrasi membuat orang tervonis menjadi koruptor. Lebih jauh, dalam kondisi sistem peradilan pidana kita dewasa ini, banyak kasus salah vonis, salah tangkap dan sejenisnya.

Dan juga tidak ada jaminan bahwa mereka yang belum pernah masuk penjara lebih bermoral daripada mereka yang pernah masuk penjara.

Berangkat dari dua paradigma yang bertolak belakang tersebut, perlu dikemukan pendapat dan jalan tengah sebagai berikut.

Pertama, pandangan tentang adanya kekhawatiran sanksi ganda bagi PNS yang terbukti korup yaitu sanksi administrasi pemberhentian sebagai PNS sekaligus sanksi pidana tidak perlu dikhawatirkan sebagai pelanggaran HAM, karena tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana subsidaritas dimana sanksi pidana hanyalah sebagai ultimum remedium.

Dalam tindak pidana korupsi, pidana adalah sanksi yang bersifat primum remedium yang tidak menghapuskan sanksi yang lain di luar hukum pidana.

Kedua, tidak serta merta semua PNS yang telah terbukti menjadi pelaku tindak pidana harus diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS, melainkan harus ada kriteria-kriteria tertentu, tetapi bukan diukur berdasarkan berapa lama ia divonis.

Ketiga,  berdasarkan kepatutan moral, idealnya PNS yang pernah menjadi terpidana sebaiknya tidak perlu diberikan jabatan.***

Erdianto Effendi, Dosen Hukum Pidana FH Unri, Kandidat Doktor di Universitas Padjadajaran.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer