Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Satpol PP ricuh dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru bukan merupakan hal yang aneh lagi.
Sudah menjadi pemandangan dan tontonan yang umum di kota ini PKL dimusuhi tanpa ada solusi yang kreatif.
Suara jerit tangis para pedagang, tidak mengusik hati dan nurani sang petugas yang sedang menjalankan tugas negara. Mereka bekerja berdasarkan SK dengan dasar hukum yang jelas yakni Perda Keamanan dan Ketertiban.
Naluri kemanusiaan mereka pun seperti ruang kosong yang hampa, karena jika tidak bertindak ia akan mendapat teguran dari atasan yang berisiko pada hilangnya pekerjaan.
Penggusuran akan semakin menggila bila pemerintah sedang mempunyai target untuk meraih penghargaan Adipura.
Program Relokasi
Sifat perdagangan yang dikelola PKL adalah bersifat subsistensi, yaitu usaha yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya.
Untuk hari esok mereka optimis bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Mereka bukan konglomerat yang akan membawa lari uang negara, tetapi mereka warga negara miskin namun memiliki kreativitas untuk bertahan hidup di perkotaan guna menghidupi sanak keluarganya.
Karena itu ia sangat takut dan khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.
Pemerintah perlu mencari cara yang tepat sebagai solusi mengatasi persoalan pedagang kaki lima. Di satu sisi keberadaan mereka dinilai mengganggu kenyamanan kota, sehingga mereka sering diusir, namun di sisi lain ia terkadang dicari-cari.
Terutama ketika ada suksesi pemilihan kepala daerah termasuk juga pemilihan wakil rakyat. Seolah PKL sebagai anak haram hasil hubungan gelap antara peraturan dan kebijakan.
PKL sering diperlakukan sebagai anak tiri oleh pemerintah, namun terkadang PKL sering juga dimanja oleh pemerintah, jika sedang diperlukan.
Selama ini program relokasi terhadap PKL selalu berujung dengan kekerasan, antara petugas Satpol PP sebagai eksekutor lapangan dengan para pedagang.
Seharusnya ketegangan yang berujung pada adu kekuatan fisik tidak perlu terjadi, jika pemerintah mampu memberikan spirit dan angin segar terhadap perkembangan mereka.
Hakikinya yang diperlukan PKL sebenarnya bukan lokasi strategis, tetapi yang mereka perlukan adalah bagaimana barang dagangannya laku di pasarkan dan ia mendapatkan keuntungan untuk menghidupi anak dan keluarganya.
Mungkin pemerintah perlu mengkaji kembali dan perlu belajar banyak bahwa program relokasi tidak bisa dilakukan secara instant, perlu waktu, perlu strategi dan perlu pemahaman serta kata sepakat dari semua pihak yang terlibat dalam proses relokasi tersebut.
Pahlawan Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah dan masyarakat patut memberikan “acungan jempol” dan kita harus menghargai kerja keras PKL, dimana mereka tumbuh sendiri dengan modal sendiri, kreativitas sendiri, dan risiko pun mereka tanggung sendiri.
Ia layak dan pantas disebut sebagai pahlawan penggerak ekonomi kerakyatan. Mereka tidak disubsidi pemerintah, mereka tidak mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, mereka justru membantu pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.
Namun kenapa kehadiran mereka selalu dinilai negatif, sebagai pedagang liar, pengganggu ketertiban lalulintas, perusak kebersihan dan masih banyak penilaian negatif lainnya?
Karakteristik usaha yang melekat pada pedagang kaki lima akan mencerminkan budaya mereka dalam memasuki dan mencari peluang pasar, sehingga strategi yang diterapkan tentu saja berbeda dengan strategi dari usaha lain yang bersifat formal.
Secara umum karakteristik usaha dari pedagang kaki lima di antaranya adalah: bidang usahanya mudah untuk dimasuki siapa saja yang berminat tanpa memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, tidak menuntut harus memiliki surat-surat izin untuk usaha, ia memiliki keleluasaan, setiap saat bisa membuka usaha dan menutup usahanya, tidak memiliki toko dan tempat kerjanya tidak tetap, jarang mendapat proteksi secara resmi dari pemerintah sebagaimana sektor usaha lainnya, sulit mendapat tempat yang strategis, sehingga untuk mencari pembeli ia sering menempati trotoar pejalan kaki atau sarana dan fasilitas umum lainnya.
Karakteristik tersebut yang perlu dipahami pemerintah untuk menata mereka dengan baik. Salah satu bukti dari belum tepatnya penertiban dan penanganan pemerintah terhadap PKL dapat dilihat dari belum adanya kesadaran dari pedagang kaki lima dalam me-manage usahanya.
Akibatnya sudah sekian tahun dan sekian kali mereka ditertibkan, hasilnya masih terjadi kucing-kucingan antara petugas dengan para pedagang. Hari ini mereka ditertibkan, besok pagi mereka datang lagi, demikian seterusnya.
Kenapa mereka dikejar-kejar? Padahal sifat usaha yang dikelolanya hanya sekadar untuk mempertahankan hidup. Adilkah mereka ditindak? Sementara itu banyak pengusaha besar yang jelas-jelas merugikan negara namun tidak ditindak dengan tegas. Haruskah mereka dimusuhi dan digusur?
Oleh karena itu, pemerintah harus serius merancang program penataan pedagang kaki lima dengan spirit wirausaha, sehingga keberadaan pedagang kaki lima betul-betul dihargai sebagai pahlawan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
Pertama, penataan manajemen kota sebenarnya bukan dimulai dari penataan terhadap pedagang kaki lima, akan tetapi dimulai dari konsistensi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang telah dibuat.
Idealnya RUTRK telah mencakup wilayah operasi pedagang kaki lima, sehingga petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban tetap konsisten dengan RUTRK yang dimiliki.
Jika pada RUTRK belum mempertimbangkan keberadaan wilayah operasi pedagang kaki lima, maka perlu dipertimbangkan kebijaksanaan yang berpihak pada mereka.
Kedua, Sosialisasi program manajemen kota, sebenarnya tidak saja dialamatkan kepada pedagang kaki lima akan tetapi yang sangat penting adalah sosialisasi pada masyarakat secara umum.
Sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kesadaran dan taat terhadap hukum. Selama masyarakat sebagai pembeli produk belum sadar dan taat hukum, maka selama itu pula pedagang kaki lima akan muncul di tengah-tengah keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan kota.
Ketiga, keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan pedagang kaki lima perlu diwujudkan secara nyata, oleh karena upaya penertiban harus diikuti dengan pendataan secara lengkap, dan memfasilitasi kehadirannya dengan memberikan bantuan guna membantu mereka, baik dalam wujud peralatan usaha maupun modal kerja.
Tindakan penertiban tanpa diikuti dengan pendataan secara lengkap akan sia-sia, hari ini digusur besok pagi akan datang pedagang baru yang melihat lokasi kosong, demikian seterunya. Mana yang lebih efisien, memfasilitasi mereka dengan konsekuensi menambah anggaran, atau harus melakukan razia terus-menerus.
Keempat, kalaulah wakil rakyat berkenan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membina pedagang kaki lima upaya penertiban akan lebih mudah dilakukan.
Demikian juga kalau pemerintah mampu menetapkan suatu kawasan Sentra PKL maka Pekanbaru akan tertata secara baik. Tentunya kawasan sentra pedagang kaki lima tidak ditempatkan pada wilayah yang jauh dari keramaian.
Kelima, model penertiban dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap, seperti memberikan izin berdagang khusus hari-hari libur, atau memberi izin berusaha untuk waktu-waktu tertentu, misalnya pagi atau malam hari.
Kebijakan frontal yang telah diambil untuk melarang pedagang berjualan di lokasi yang mereka nilai strategis, akan menimbulkan kesengsaraan para pedagang. Ke mana lagi mereka akan berusaha, sementara itu tuntutan kehidupan terus meningkat.
Kita tidak menghendaki keputusan relokasi terhadap PKL akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Mereka adalah penggerak ekonomi kerakyatan. Semoga…***
Machasin, Dosen Program Pascasarjana FE Unri.
Sudah menjadi pemandangan dan tontonan yang umum di kota ini PKL dimusuhi tanpa ada solusi yang kreatif.
Suara jerit tangis para pedagang, tidak mengusik hati dan nurani sang petugas yang sedang menjalankan tugas negara. Mereka bekerja berdasarkan SK dengan dasar hukum yang jelas yakni Perda Keamanan dan Ketertiban.
Naluri kemanusiaan mereka pun seperti ruang kosong yang hampa, karena jika tidak bertindak ia akan mendapat teguran dari atasan yang berisiko pada hilangnya pekerjaan.
Penggusuran akan semakin menggila bila pemerintah sedang mempunyai target untuk meraih penghargaan Adipura.
Program Relokasi
Sifat perdagangan yang dikelola PKL adalah bersifat subsistensi, yaitu usaha yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya.
Untuk hari esok mereka optimis bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Mereka bukan konglomerat yang akan membawa lari uang negara, tetapi mereka warga negara miskin namun memiliki kreativitas untuk bertahan hidup di perkotaan guna menghidupi sanak keluarganya.
Karena itu ia sangat takut dan khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.
Pemerintah perlu mencari cara yang tepat sebagai solusi mengatasi persoalan pedagang kaki lima. Di satu sisi keberadaan mereka dinilai mengganggu kenyamanan kota, sehingga mereka sering diusir, namun di sisi lain ia terkadang dicari-cari.
Terutama ketika ada suksesi pemilihan kepala daerah termasuk juga pemilihan wakil rakyat. Seolah PKL sebagai anak haram hasil hubungan gelap antara peraturan dan kebijakan.
PKL sering diperlakukan sebagai anak tiri oleh pemerintah, namun terkadang PKL sering juga dimanja oleh pemerintah, jika sedang diperlukan.
Selama ini program relokasi terhadap PKL selalu berujung dengan kekerasan, antara petugas Satpol PP sebagai eksekutor lapangan dengan para pedagang.
Seharusnya ketegangan yang berujung pada adu kekuatan fisik tidak perlu terjadi, jika pemerintah mampu memberikan spirit dan angin segar terhadap perkembangan mereka.
Hakikinya yang diperlukan PKL sebenarnya bukan lokasi strategis, tetapi yang mereka perlukan adalah bagaimana barang dagangannya laku di pasarkan dan ia mendapatkan keuntungan untuk menghidupi anak dan keluarganya.
Mungkin pemerintah perlu mengkaji kembali dan perlu belajar banyak bahwa program relokasi tidak bisa dilakukan secara instant, perlu waktu, perlu strategi dan perlu pemahaman serta kata sepakat dari semua pihak yang terlibat dalam proses relokasi tersebut.
Pahlawan Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah dan masyarakat patut memberikan “acungan jempol” dan kita harus menghargai kerja keras PKL, dimana mereka tumbuh sendiri dengan modal sendiri, kreativitas sendiri, dan risiko pun mereka tanggung sendiri.
Ia layak dan pantas disebut sebagai pahlawan penggerak ekonomi kerakyatan. Mereka tidak disubsidi pemerintah, mereka tidak mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, mereka justru membantu pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.
Namun kenapa kehadiran mereka selalu dinilai negatif, sebagai pedagang liar, pengganggu ketertiban lalulintas, perusak kebersihan dan masih banyak penilaian negatif lainnya?
Karakteristik usaha yang melekat pada pedagang kaki lima akan mencerminkan budaya mereka dalam memasuki dan mencari peluang pasar, sehingga strategi yang diterapkan tentu saja berbeda dengan strategi dari usaha lain yang bersifat formal.
Secara umum karakteristik usaha dari pedagang kaki lima di antaranya adalah: bidang usahanya mudah untuk dimasuki siapa saja yang berminat tanpa memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, tidak menuntut harus memiliki surat-surat izin untuk usaha, ia memiliki keleluasaan, setiap saat bisa membuka usaha dan menutup usahanya, tidak memiliki toko dan tempat kerjanya tidak tetap, jarang mendapat proteksi secara resmi dari pemerintah sebagaimana sektor usaha lainnya, sulit mendapat tempat yang strategis, sehingga untuk mencari pembeli ia sering menempati trotoar pejalan kaki atau sarana dan fasilitas umum lainnya.
Karakteristik tersebut yang perlu dipahami pemerintah untuk menata mereka dengan baik. Salah satu bukti dari belum tepatnya penertiban dan penanganan pemerintah terhadap PKL dapat dilihat dari belum adanya kesadaran dari pedagang kaki lima dalam me-manage usahanya.
Akibatnya sudah sekian tahun dan sekian kali mereka ditertibkan, hasilnya masih terjadi kucing-kucingan antara petugas dengan para pedagang. Hari ini mereka ditertibkan, besok pagi mereka datang lagi, demikian seterusnya.
Kenapa mereka dikejar-kejar? Padahal sifat usaha yang dikelolanya hanya sekadar untuk mempertahankan hidup. Adilkah mereka ditindak? Sementara itu banyak pengusaha besar yang jelas-jelas merugikan negara namun tidak ditindak dengan tegas. Haruskah mereka dimusuhi dan digusur?
Oleh karena itu, pemerintah harus serius merancang program penataan pedagang kaki lima dengan spirit wirausaha, sehingga keberadaan pedagang kaki lima betul-betul dihargai sebagai pahlawan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
Pertama, penataan manajemen kota sebenarnya bukan dimulai dari penataan terhadap pedagang kaki lima, akan tetapi dimulai dari konsistensi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang telah dibuat.
Idealnya RUTRK telah mencakup wilayah operasi pedagang kaki lima, sehingga petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban tetap konsisten dengan RUTRK yang dimiliki.
Jika pada RUTRK belum mempertimbangkan keberadaan wilayah operasi pedagang kaki lima, maka perlu dipertimbangkan kebijaksanaan yang berpihak pada mereka.
Kedua, Sosialisasi program manajemen kota, sebenarnya tidak saja dialamatkan kepada pedagang kaki lima akan tetapi yang sangat penting adalah sosialisasi pada masyarakat secara umum.
Sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kesadaran dan taat terhadap hukum. Selama masyarakat sebagai pembeli produk belum sadar dan taat hukum, maka selama itu pula pedagang kaki lima akan muncul di tengah-tengah keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan kota.
Ketiga, keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan pedagang kaki lima perlu diwujudkan secara nyata, oleh karena upaya penertiban harus diikuti dengan pendataan secara lengkap, dan memfasilitasi kehadirannya dengan memberikan bantuan guna membantu mereka, baik dalam wujud peralatan usaha maupun modal kerja.
Tindakan penertiban tanpa diikuti dengan pendataan secara lengkap akan sia-sia, hari ini digusur besok pagi akan datang pedagang baru yang melihat lokasi kosong, demikian seterunya. Mana yang lebih efisien, memfasilitasi mereka dengan konsekuensi menambah anggaran, atau harus melakukan razia terus-menerus.
Keempat, kalaulah wakil rakyat berkenan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membina pedagang kaki lima upaya penertiban akan lebih mudah dilakukan.
Demikian juga kalau pemerintah mampu menetapkan suatu kawasan Sentra PKL maka Pekanbaru akan tertata secara baik. Tentunya kawasan sentra pedagang kaki lima tidak ditempatkan pada wilayah yang jauh dari keramaian.
Kelima, model penertiban dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap, seperti memberikan izin berdagang khusus hari-hari libur, atau memberi izin berusaha untuk waktu-waktu tertentu, misalnya pagi atau malam hari.
Kebijakan frontal yang telah diambil untuk melarang pedagang berjualan di lokasi yang mereka nilai strategis, akan menimbulkan kesengsaraan para pedagang. Ke mana lagi mereka akan berusaha, sementara itu tuntutan kehidupan terus meningkat.
Kita tidak menghendaki keputusan relokasi terhadap PKL akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Mereka adalah penggerak ekonomi kerakyatan. Semoga…***
Machasin, Dosen Program Pascasarjana FE Unri.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

