Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengawal Pengadilan Aparat yang Bersalah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tak hanya kepada masyarakat, hingga saat ini, tindakan kekerasan masih dipertontonkan oknum aparat kepada jurnalis.

Aparat yang seharusnya melindungi, malah menunjukkan kegarangannya.

Empat bulan terakhir ini saja, sudah ada tiga kasus kekerasan (berat) yang dilakukan aparat kepada jurnalis. Salah satunya di Pekanbaru, Riau.

Sidang perdana yang mengadili anggota Marinir di Mahkamah Militer 103 Padang, Kamis (22/11) menjadi kabar bahagia bagi warga Bungus dan wartawan Sumbar; korban kekerasan aparat saat menertibkan kafe-kafe liar di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Lubukbegalung, Selasa (29/5).

Publik berharap, aparat yang bersalah harus dihukum, tanpa pandang bulu. Mestinya, alat negara melindungi jurnalis dalam tugas peliputan sesuai undang-undang, malah melakukan hal yang tidak semestinya.

Hal tersebut jelas melanggar sumpah anggota TNI yang seharusnya bersikap ramah terhadap rakyat.

Namun kenyataannya, tidak demikian. Didik Herwanto, fotografer Riau Pos mengalami aksi kekerasan oleh oknum Provost TNI AU di Pekanbaru, Riau, saat mengambil foto jatuhnya pesawat tempur jenis Capung di daerah Perumahan Pandau Permai, Kabupaten Kampar, Selasa (16/10).

Selang satu bulan kemudian, Rabu (21/11), giliran fotografer Sumatera Ekspres, Kris Samiaji dan wartawan Berita Pagi, Adi Kurniawan, yang diserang  oknum aparat TNI AU saat peliputan sengketa lahan dengan warga di Kelurahan Kebun Bunga, Sumsel.

Semua ini jelas telah melanggar UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Berbunyi, kekerasan pada wartawan atau jurnalis merupakan kekerasan dan merampas hak publik untuk memperoleh informasi. Indonesia adalah negara hukum.

Tindakan represif jelas tidak dibenarkan kepada jurnalis yang sedang melakukan liputan.

Khusus kasus di Riau dan Sumsel, aparat berdalih melakukan tindakan tersebut untuk melindungi wartawan. Jika benar melindungi, mengapa Kadispers Lanud Pekanbaru, Letkol Robert menganiaya Didik Herwanto,  salah seorang rekannya mengambil kameranya, dan kemudian oknum lain melakukan kekerasan lainnya kepada Fakri Robiyanto (kameramen Rtv) dan wartawan lainnya?

Begitupula halnya dengan penganiayaan terhadap jurnalis di Padang dan Palembang saat akan mengambil gambar bentrok warga dengan anggota TNI AU. Kenapa harus dianiaya dan kameranya dirampas?

Publik kini menunggu sidang Mahkamah Militer bagi aparat di Riau dan Sumsel. Begitu pula halnya terhadap sidang yang sama di Padang,  harus kita kawal bersama hingga tuntas.

Bagi warga, peristiwa penyerangan ini sebagai salah satu tindakan premanisme. Bagi jurnalis, ini jelas menghalangi kebebasan pers. Ini semua harus dilawan.

Profesi wartawan memang rentan bila memberitakan kasus yang sensitif, apalagi membongkar bobrok atau aib seseorang. Tapi, inilah tugas mulia wartawan. Hanya pers yang bisa menjembatani informasi publik.

Karena itu, semua pihak, khususnya aparat agar tidak pernah mencoba menzalimi profesi wartawan selama tidak melanggar kode etik jurnalistik, terutama saat mereka melakukan tugas jurnalistik.

Padahal, baik aparat keamanan maupun dunia jurnalistik memiliki peran masing-masing dalam upaya mengabdi kepada negaranya. Aparat keamanan adalah patriot bangsa yang harus melindungi rakyatnya, siapapun dia --termasuk pekerja media (wartawan)-- dari serangan musuh.

Di sisi lain, sebagai pilar keempat demokrasi, pers juga punya peran besar dalam ikut membangun negara dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan iklim demokrasi yang benar, yang menjadi cita-cita bersama seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya aparat keamanan.

Jika dua kekuatan ini saling mendukung, maka akan tercipta sebuah sinergitas yang baik dan kuat untuk Indonesia lebih baik di masa datang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer