Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komoditas Perkebunan Versus Revisi Regulasi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Turun dan tak stabilnya harga komoditas kelapa sawit dan kelapa, sesungguhnyalah merupakan momok yang mengkhawatirkan.

Khusus harga buah kelapa, penurunan drastis mulai terjadi pada pekan kedua Oktober lalu.

Sementara untuk kelapa sawit, penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) telah dimulai sejak pertengahan tahun ini. Banyak faktor penyebab sebagai pemicu.

Baik faktor dalam negeri maupun faktor yang datang dari luar negeri. Dampak pasti akibat semua itu, adalah kerugian ekonomis yang dirasakan petani, terutama petani swadaya atau petani non-mitra.

Upaya penyelamatan harga harus dilakukan. Petani sektor perkebunan mesti diberikan kepastian tentang kecerahan masa depan perkebunan. Itu sangat wajar, sebab, komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor.

Pemasaran produknya ke luar negeri. Makanya, jangan padamkan harapan petani kita untuk berusaha di sektor perkebunan, ketika kepastian dan kejelasan masa depan kecerahan perkebunan memang sangat menjanjikan.

Sektor perkebunan adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Selaku Kepala Dinas Perkebunan Riau, saya memang acapkali berkunjung ke berbagai daerah lumbung pertanian sektor perkebunan di Riau.

Saya bertemu, berbincang, dan menyerap langsung aspirasi dari para petani terutama petani swadaya. Dari berbagai perjalanan ke beberapa kabupaten/kota, saya menarik kesimpulan bahwa cukup banyak faktor penyebab yang membuat turun dan tidak stabilnya harga kelapa dan TBS kelapa sawit; dua dari tiga komoditas perkebunan unggulan Riau selain karet.

Meski demikian, tetap ada jalan keluar untuk mengatasinya.

Sesungguhnyalah, dalam konteks stabilisasi ekononomi petani, berbagai solusi dapat dilakukan. Tergantung keinginan dan niat baik semua komponen terkait; mulai dari komponen masyarakat petani, pemerintah, serta pengusaha industri perkebunan.

Bagi pemerintah, di antara yang perlu dilakukan untuk membuat nilai ekonomis tinggi terhadap hasil produksi komoditas perkebunan di antarantya dengan merevisi terhadap berbagai regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Sejauh ini, berbagai regulasi yang ada, menurut hemat saya, belumlah menguntungkan petani.

Perlu Revisi Regulasi
Saya mencatat, setidaknya ada tiga regulasi yang perlu direvisi dan disempurnakan untuk menyelamatkan harga komoditas kelapa sawit dan kelapa rakyat.

Tiga regulasi tersebut masing-masing Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun; Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Kepmenhutbun) Nomor 628/Kpts-II/1998 tentang Pedoman Harga Pembelian Kelapa Hibrida oleh Perusahaan.

Bila terus diterapkan, ada beberapa pasal dalam tiga regulasi tersebut yang menurut  saya akan tetap sangat merugikan petani dan membuat harga komoditas kelapa dan TBS kelapa sawit tidak menjanjikan secara ekonomis bagi petani. Padahal, pembangunan perkebunan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Di dalam Permentan Nomor 17 Tahun 2010, misalnya, dimaktubkan bahwa penetapan harga TBS kelapa sawit didasarkan pada nilai jual Cruide Palm Oil (CPO) dan kernel.

Padahal, dua variabel itu sangat ditentukan pasaran luar negeri. Bila harga CPO dan kernel di luar negeri membaik, maka akan membaik pula nilai harga TBS kelapa sawit di dalam negeri.

Sebaliknya, bila mengalami penurunan, maka alamat akan berkeluh-kesahlah petani kita akibat turun drastisnya harga TBS.

Padahal, bagi perusahaan industri penerima produk TBS kelapa sawit, beberapa variabel lainnya sangat bernilai ekonomis. Sebut saja, misalnya, tandan kosong (Tankos), cangkang, fiber dan limbah cairnya yang bernilai jual tinggi. Bahkan di antaranya malah ada yang diekspor ke luar negeri.

Di sisi lain, ketika petani kelapa sawit menjual TBS kelapa sawitnya ke pabrik, empat variabel sejauh ini tidak masuk ke dalam hitungan harga. Variabel-variabel tersebut juga tidak menjadi dasar penetapan harga oleh tim penetapan harga, karena memang tidak ada payung hukumnya.

Kondisi demikian, hanya membuat keuntungan sepihak bagi perusahaan industri perkebunan kelapa sawit, yang secara bersamaan sangat merugikan petani.

Pasalnya, petani memberikan empat variabel tersebut secara gratis padahal sangat bernilai ekonomis tinggi bagi perusahaan. Oleh karenanya, untuk menyeimbangkan pendapatan petani, empat variabel tersebut sangat perlu dijadikan sebagai tolok ukur dalam penetapan harga TBS kelapa sawit.

Tankos, cangkang, fiber dan limbah cair perlu dimasukkan dan dijadikan sebagai dasar penetapan harga dengan melakukan revisi Permentan Nomor 17 Tahun 2010. Bila ada revisi, jelas saja Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit akan menjadikannya sebagai variabel penentuan harga TBS karena memang ada dasar hukumnya.

Selanjutnya, mengapa Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan juga perlu disempurnakan?

Dalam catatan saya, ada dua komponen penting yang perlu dimasukkan ke dalam Permentan tersebut, yakni kewajiban membangun industri hilir bagi perusahaan perkebunan dan kemudahan pemberian izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bagi perusahaan non-kebun.

Ketika harga TBS kelapa sawit Indonesia ditentukan pasar luar negeri, maka sangat bijak, saya kira, jika dalam Permentan tersebut dimasukkan ketentuan bahwa ada kewajiban bagi perusahaan perkebunan —termasuk hitungan holding company— yang memiliki kebun seluas 50 ribu hektare ke atas untuk membangun industri hilir.

Keberadaan industri hilir kelapa sawit yang dibangun perusahaan-perusahaan perkebunan swasta nasional dan perusahaan besar negara, jelas akan membawa dampak penentuan harga CPO dan kernel yang ditentukan oleh pasar dalam negeri.

Nilai ekonomis pun akan lebih tinggi disebabkan produk ekspor hanyalah produk jadi yang merupakan produk luncuran dari CPO dan Kernel Palm Oil (KPO).

Bila itu terjadi, harga TBS kelapa sawit kita tentu tidak lagi diintervensi pasar luar negeri. Di pihak lain, kontrol dan upaya stabilisasi harga TBS kelapa sawit oleh pemerintah akan lebih mudah dilakukan, sehingga berdampak positif kepada ketenangan dan keyakinan petani perkebunan bahwa berkebun memang salah satu upaya menuju kesejahteraan.

Komponen lainnya yang perlu diubah dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 adalah perlunya revisi pasal 10 yang mengharuskan usaha industri pengolahan kelapa sawit untuk memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal tersebut saya nilai kurang menguntungkan petani kelapa sawit terutama petani swadaya non-mitra. Akan sangat lebih berpihak pada kepentingan petani, bila pasal tersebut berganti bahasanya menjadi; Memberikan IUP-P terhadap PKS tanpa kebun yang menjalin kemitraan lestari dengan pekebun swadaya melalui nota perjanjian yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur.

Perubahan pasal tersebut diharapkan menguntungkan petani. Di Provinsi Riau, misalnya, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang ada, 53 persen di antaranya merupakan areal perkebunan milik petani swadaya. Selama ini, mereka menjual hasil produksi kebunnya ke PKS yang tentu saja tidak ada persaingan harga terlalu berarti antar-PKS.

Lalu, kenapa izin pendirian PKS perlu dipermudah? Jawabannya tak lain tak bukan adalah untuk menyelamatkan harga TBS kelapa sawit milik petani kelapa sawit.

Pasalnya, untuk pengembangan areal perkebunan di Riau, misalnya, masih belum memungkinkan dikarenakan belum terpaduserasinya Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Bila mengacu pada ketentuan Permentan Nomor 26 Tahun 2007, tentu tidak ada peluang berdirinya PKS di Riau disebabkan tertutupnya pemberian izin perkebunan karena ketiadaan pencadangan lahan.

Maka solusinya, untuk menciptakan harga lebih kompetitif antar-PKS dan membuat TBS kelapa sawit milik petani swadaya lebih mendapat tempat, maka upaya menyelamatkan harga TBS bagi pekebun kelapa sawit adalah dengan membuka peluang bagi perusahaan industri kelapa sawit untuk mendirikan PKS dengan pola kemitraan sejati dengan petani swadaya. Sehingga, walaupun tanpa kebun, tetap ada perusahaan yang bisa menerima TBS milik petani.

Komoditas Kelapa
Tak jauh beda dengan kelapa sawit, sektor komoditas kelapa akhir-akhir ini juga mengalami penurunan harga jual. Padahal, kelapa sangat prospektif.

Dari buah kelapa, sangat banyak produk yang bisa dihasilkan. Prospektif kelapa disebabkan sifatnya yang unik dan tidak tergantikan produk kelapa sawit.

Produk-produk tersebut di antaranya coconut milk powder, coconut jam, liquid coconut milk, coco chips, desiccated coconut, coconut pith, coconut vinegar, frozen coconut meat, nata de coco, virgin oil, fresh coconut dan coconut water concentrate. Sementara produk- produk berbasis kelapa lainnya yang bisa diimbangi oleh kepala sawit dan kedele adalah minyak goreng dan coco chemicals. Spesifikasi produk kelapa tersebut, yang sejatinya membuat harga kelapa mesti stabil.

Hanya saja, selama ini, patokan penetapan harga kelapa hibrida oleh perusahaan adalahan menggunakan Kepmenhutbun Nomor 628/Kpts-II/1998.

Dalam pasal 3 ayat (1) Kepmenhutbun nomor 628/Kpts-II/1998, disebutkan bahwa harga pembelian kelapa hibrida oleh perusahaan didasarkan pada harga penjualan kelapa parut kering, minyak kelapa, dan bungkil kelapa. Dalam hemat saya, hal tersebut masih merugikan petani kelapa.

Oleh karenanya, untuk penentuan harga kelapa perlu dimasukkan variabel lainnya yang juga bernilai ekonomis, yakni dengan menambahkan variabel tempurung dan air kelapa. Kenapa begitu? Sebab tempurung dan air kelapa juga bernilai ekonomis oleh perusahaan.

Bila saja pemerintah pusat berkenan mengubah Kepmenhutbun nomor 628/Kpts-II/1998 yang saya nilai sudah “tidak layak” diberlakukan, juga sangat perlu dimasukkan mengenai pedoman penetapan harga “kelapa dalam” yang masih tetap eksis dan terus dikembangkan petani kelapa, terutama di Riau.

Penambahan ketentuan penetapan harga buah “kelapa dalam”, akan menciptakan harmonisasi harga antara kelapa hibrida dengan “kelapa dalam”. Dua-duanya jelas akan menguntungkan petani sektor kelapa.

Sebenarnyalah, paparan tulisan ini hanyalah di antara upaya yang layak dan sepertinya memang perlu dilakukan pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk menyelamatkan harga komoditas kelapa dan TBS kelapa sawit.

Bila beberapa pasal dalam Permentan Nomor 17 Tahun 2010, Permentan Nomor 26 Tahun 2007,  serta Kepmenhutbun nomor 628/Kpts-II/1998 direvisi, insya Allah, kesejahteraan petani akan lebih cepat diwujudkan disebabkan adanya kepastian dan stabilisasi harga yang menguntungkan petani dan perusahaan.

Oleh kalangan petani sendiri, berbagai upaya penyelamatan harga tentu juga perlu dilakukan. Di antaranya dengan pembentukan kelompok tani dan koperasi untuk mendapatkan akses langsung ke perusahaan untuk menjual hasil produk perkebunannya, sehingga tidak lagi menggunakan “jasa perantara” dalam memasarkan produk perkebunannya.

Yang lebih penting adalah; terus mengupayakan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi yang dimulai dengan bibit berkualitas serta perawatan dan pemupukan yang baik dan pemenuhan infrastruktur perkebunan. Dengan izin Allah SWT, semoga kebun untuk kesejahteraan rakyat, mampu kita wujudkan.***

Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer