Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kita tentu sepakat apabila pendidikan menjadi salah satu kunci dari kemajuan dan keberlangsungan sebuah bangsa.
Peran pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadikan sebuah bangsa tetap eksis.
Sebab, melalui pendidikan akan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan berkualitas yang akan berperan sebagai penggerak pembangunan suatu bangsa.
Pendidikan sebagai pranata yang tidak hanya menjalankan fungsi transfer pengetahuan akan tetapi juga dapat mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.
Namun, apa jadinya jika fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan baik bahkan cenderung terkikis oleh motif kepentingan lain. Inilah fakta yang terjadi pada dunia pendidikan di negeri ini.
Sebuah fakta dari hasil survei yang dirilis oleh Bank Dunia sepekan yang lalu tentang kegagalan kegiatan belajar-mengajar pada 2011 di beberapa negara, termasuk Indonesia yang dirilis di Doha, Qatar, Kamis (15/11).
Dari hasil survei tersebut secara eksplisit menyimpulkan bahwa program yang dijalankan di republik ini seperti sertifikasi guru dianggap gagal karena tidak mengubah kualitas kegiatan belajar-mengajar di kelas.
Program pemerintah yang telah menghabiskan dana ratusan triliun rupiah tersebut hanya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan guru di negeri ini. Inilah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
Alih-alih pemerintah bermaksud menaikkan kesejahteraan para guru agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan berdedikasi, ternyata banyak dari para pendidik kita menjadi semakin tidak profesional dan produktif, bahkan kontradiktif terhadap harapan tersebut.
Motif Ekonomi
Dalam masyarakat jawa, guru sebagai orang yang digugu lan ditiru. Jadi orang yang nasihatnya didengarkan dan perilakunya patut dicontoh sehingga Ia dapat dikatakan sebagai guru.
Jadi keberadaan guru memegang peranan penting bagi kehidupan umat manusia. Maka tidak mengherankan jika pascaperistiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kaisar Jepang lebih mengkhawatirkan keberadaan guru dari pada para tentaranya.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus untuk mendongkrak kinerja guru agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi maka diadakanlah sertifikasi guru.
Namun, ironisnya, lima tahun program tersebut berjalan justru tidak membuahkan hasil nyata bagi peningkatan kualitas guru yang professional.
Tujuan utama program sertifikasi yakni meninggikan kualitas pendidik ternyata tidak berdampak positif dalam sistem pendidikan nasional kita.
Disinyalir, kegagalan program tersebut dikarenakan pendidik lebih memprioritaskan ‘uang’ tunjangan profesi daripada kualitas keilmuan.
Fakta lain di luar temuan Bank Dunia juga telah banyak di munculkan di media massa tentang maraknya penyelewangan dalam proses sertifikasi.
Temuan di lapangan menyebutkan bahwa adanya praktik “jual-beli” sertifikat. Ada pula kasus ijazah palsu yang digunakan untuk memenuhi syarat sertifikasi seperti yang ditemukan di Surabaya pada bulan Juli lalu.
Inilah bukti bahwa kualitas keilmuan tidak dianggap penting, yang terpenting adalah bagaimana tunjangan profesi itu bisa didapat.
Wajar saja, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang telah dijamin konstitusi telah menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk mensertifikat para pendidik kita di negeri ini. Penulis menilai hal ini merupakan pemborosan tanpa hasil.
Hasilnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana kualitas para pendidik dan peserta didik kita saat ini. Kekerasan antar pelajar, kasus guru mencabuli muridnya dan masih banyak lagi.
Dan yang paling penting adalah hasil survei Bank Dunia membuat kita kembali mempertanyakan efektivitas program sertifikasi guru tersebut. Apakah program sertifikasi masih layak untuk dilanjutkan? Ataukah sebaiknya di moratorium?
Moratorium
Ketika harapan tidak berjalan beriringan dengan kenyataan maka tidak ada pilihan yang pantas selain berhenti untuk sekedar berkaca diri. Kita tentu tidak ingin berlama-lama dalam keterpurukan yang semakin jauh.
Sangatlah konyol jika kita masih mempertahankan “seremoni akademik” tanpa membuahkan hasil apa-apa.
Sudah cukup banyak negeri ini mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga luar (asing). Belum terlalu lama ketika dulu kita di anggap Negara gagal (failed state) oleh lembaga survei asing. Kini, hal serupa berulang, proses kegiatan belajar-mengajar kita juga di anggap gagal.
Jika kita terus memaksakan program sertifikasi guru namun pada wilayah praksisnya peserta didik tidak merasakan adanya perbedaan cara mengajar yang lebih konstruktif dan progresif dari pendidik yang sudah bersertifikat, maka ada yang salah dalam program sertifikasi tersebut.
Tentu inilah yang penulis anggap sebagai ‘seremoni akademik’ yang sia-sia. Harapan pemerintah dengan adanya sertifikasi menjadikan pendidik menjadi lebih professional dengan tolak ukur yang teridiri dari lima komponen yakni; pertama, kualifikasi akademik; kedua, kompetensi pedagogik; ketiga, kompetensi profesional; keempat, kompetensi kepribadian; dan kelima, kompetensi sosial.
Jika kenyataannya program sertifikasi gagal dalam memenuhi lima tolak ukur tersebut, maka pilihan yang tepat adalah segera diberlakukan moratorium.
Oleh karena itu, pada momentum peringatan hari guru ini hendaknya kita segera mengevaluasi kembali dan mengambil langkah cepat, tepat, dan cermat untuk perubahan dunia pendidikan kearah yang lebih baik. Semoga.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta Asal Indragiri Hilir.
Peran pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadikan sebuah bangsa tetap eksis.
Sebab, melalui pendidikan akan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan berkualitas yang akan berperan sebagai penggerak pembangunan suatu bangsa.
Pendidikan sebagai pranata yang tidak hanya menjalankan fungsi transfer pengetahuan akan tetapi juga dapat mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.
Namun, apa jadinya jika fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan baik bahkan cenderung terkikis oleh motif kepentingan lain. Inilah fakta yang terjadi pada dunia pendidikan di negeri ini.
Sebuah fakta dari hasil survei yang dirilis oleh Bank Dunia sepekan yang lalu tentang kegagalan kegiatan belajar-mengajar pada 2011 di beberapa negara, termasuk Indonesia yang dirilis di Doha, Qatar, Kamis (15/11).
Dari hasil survei tersebut secara eksplisit menyimpulkan bahwa program yang dijalankan di republik ini seperti sertifikasi guru dianggap gagal karena tidak mengubah kualitas kegiatan belajar-mengajar di kelas.
Program pemerintah yang telah menghabiskan dana ratusan triliun rupiah tersebut hanya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan guru di negeri ini. Inilah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
Alih-alih pemerintah bermaksud menaikkan kesejahteraan para guru agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan berdedikasi, ternyata banyak dari para pendidik kita menjadi semakin tidak profesional dan produktif, bahkan kontradiktif terhadap harapan tersebut.
Motif Ekonomi
Dalam masyarakat jawa, guru sebagai orang yang digugu lan ditiru. Jadi orang yang nasihatnya didengarkan dan perilakunya patut dicontoh sehingga Ia dapat dikatakan sebagai guru.
Jadi keberadaan guru memegang peranan penting bagi kehidupan umat manusia. Maka tidak mengherankan jika pascaperistiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kaisar Jepang lebih mengkhawatirkan keberadaan guru dari pada para tentaranya.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus untuk mendongkrak kinerja guru agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi maka diadakanlah sertifikasi guru.
Namun, ironisnya, lima tahun program tersebut berjalan justru tidak membuahkan hasil nyata bagi peningkatan kualitas guru yang professional.
Tujuan utama program sertifikasi yakni meninggikan kualitas pendidik ternyata tidak berdampak positif dalam sistem pendidikan nasional kita.
Disinyalir, kegagalan program tersebut dikarenakan pendidik lebih memprioritaskan ‘uang’ tunjangan profesi daripada kualitas keilmuan.
Fakta lain di luar temuan Bank Dunia juga telah banyak di munculkan di media massa tentang maraknya penyelewangan dalam proses sertifikasi.
Temuan di lapangan menyebutkan bahwa adanya praktik “jual-beli” sertifikat. Ada pula kasus ijazah palsu yang digunakan untuk memenuhi syarat sertifikasi seperti yang ditemukan di Surabaya pada bulan Juli lalu.
Inilah bukti bahwa kualitas keilmuan tidak dianggap penting, yang terpenting adalah bagaimana tunjangan profesi itu bisa didapat.
Wajar saja, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang telah dijamin konstitusi telah menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk mensertifikat para pendidik kita di negeri ini. Penulis menilai hal ini merupakan pemborosan tanpa hasil.
Hasilnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana kualitas para pendidik dan peserta didik kita saat ini. Kekerasan antar pelajar, kasus guru mencabuli muridnya dan masih banyak lagi.
Dan yang paling penting adalah hasil survei Bank Dunia membuat kita kembali mempertanyakan efektivitas program sertifikasi guru tersebut. Apakah program sertifikasi masih layak untuk dilanjutkan? Ataukah sebaiknya di moratorium?
Moratorium
Ketika harapan tidak berjalan beriringan dengan kenyataan maka tidak ada pilihan yang pantas selain berhenti untuk sekedar berkaca diri. Kita tentu tidak ingin berlama-lama dalam keterpurukan yang semakin jauh.
Sangatlah konyol jika kita masih mempertahankan “seremoni akademik” tanpa membuahkan hasil apa-apa.
Sudah cukup banyak negeri ini mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga luar (asing). Belum terlalu lama ketika dulu kita di anggap Negara gagal (failed state) oleh lembaga survei asing. Kini, hal serupa berulang, proses kegiatan belajar-mengajar kita juga di anggap gagal.
Jika kita terus memaksakan program sertifikasi guru namun pada wilayah praksisnya peserta didik tidak merasakan adanya perbedaan cara mengajar yang lebih konstruktif dan progresif dari pendidik yang sudah bersertifikat, maka ada yang salah dalam program sertifikasi tersebut.
Tentu inilah yang penulis anggap sebagai ‘seremoni akademik’ yang sia-sia. Harapan pemerintah dengan adanya sertifikasi menjadikan pendidik menjadi lebih professional dengan tolak ukur yang teridiri dari lima komponen yakni; pertama, kualifikasi akademik; kedua, kompetensi pedagogik; ketiga, kompetensi profesional; keempat, kompetensi kepribadian; dan kelima, kompetensi sosial.
Jika kenyataannya program sertifikasi gagal dalam memenuhi lima tolak ukur tersebut, maka pilihan yang tepat adalah segera diberlakukan moratorium.
Oleh karena itu, pada momentum peringatan hari guru ini hendaknya kita segera mengevaluasi kembali dan mengambil langkah cepat, tepat, dan cermat untuk perubahan dunia pendidikan kearah yang lebih baik. Semoga.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta Asal Indragiri Hilir.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

