Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Pengarang Menggugat Negara

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Para pengarang Indonesia belum bisa bernapas lega. Pasalnya, profesi mengarang di mata masyarakat masih dipandang sebagai kerja sambilan atau pengisi waktu.

Begitu pula, belum banyak pengarang yang benar-benar menggantungkan hidup dari pekerjaan mengarang.

Ya, menulis, mempublikasikan karya atau menerbitkan buku. Meski ada beberapa pengarang yang berhasil mencapai best seller atas buku yang ditulisnya.

Sebutlah, pengarang fenomenal Habiburrahman el-Shirazy dengan debut  novel Ayat-ayat Cinta atau Andrea Hirata dengan novel Laskar Pelangi.

Oleh sebab itu, tak banyak pengarang yang percaya diri mencantumkan pekerjaan “penulis” atau “pengarang” saat mengisi data-data pribadi untuk identitas diri.  

Ada  kisah menarik ketika sejumlah  pengarang (baca: penulis, sastrawan) ditanya soal pekerjaan itu. Rasa gugup pasti memuncak  bila yang bertanya itu calon mertua yang berharap mendapat menantu yang mampu menghidupi anaknya seumur hidupnya.  

Bisa dibayangkan, masih banyak  pertanyaan sejenis  dari masyarakat lingkungan terdekat. Ujung-ujungnya berkaitan dengan  status sosial.

Kalau tak salah,  WS Rendra merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang terang-terangan mengaku  pekerjaannya sebagai penyair atau penulis.

Sementara  di luar negeri, pekerjaan writer  lazim bagi penulis yang sudah memperlihatkan keunggulan karya-karyanya. Didukung pula oleh  publik yang mengakui  mengarang merupakan  kerja intelektual. Para pengarang sejajar dengan  pemikir yang memberikan sumbangan besar bagi kehidupan.

Persoalan keberadaan  profesi  pengarang itulah mencuat ke permukaan  selama Pertemuan Pengarang Indonesia (PPI) di Makassar, 25-27 November 2012 lalu.

Pertemuan yang diikuti seklitar 120 pengarang dari seluruh Indonesia itu ditaja oleh Bale Sastra Indonesia bekerja sama dengan Kemendikbud.

Sastrawan Radhar Panca Dahana selaku penanggung jawab acara mengemukakan kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim para pengarang untuk membicarakan eksistensi profesi dan langkah-langkah strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

PPI Makassar memang berhasil mempertemuan pemikiran-pemikiran para pengarang Indonesia lintas-generasi. Para pengarang itu mewakili berbagai genre sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan esai.

Sejumlah pengarang yang sudah punya nama besar dengan berbagai latar belakang dari berbagai kota di Indonesia menyatu dalam membicarakan topik-topik yang membedah keberadaan profesinya.

Di antara pengarang yang hadir, ada Presiden Penyair Indonesia Sutardji Calzoum Bachri, Gerson Poyk, Budi Darma, Abdul Hadi WM, Ahamdun Yosi Herfanda, Taufik Ikram Jamil, Oka Rusmini, Eka Kurniawan, Sosiawan Leak dan masih banyak lagi.

Selama PPI berlangsung, ada pembahasan soal estetika sastra yang melandasi pijakan berkarya. Ada yang membahas bagaimana organisasi kepengarangan dan eksistensi profesi mengarang. Ada pula yang berkutat soal apresiasi berbagai stakeholder termasuk pemerintah dan negara terhadap profesi mengarang.

Ihwal hubungan pengarang dengan pemerintah (baca: negara) inilah yang paling seru jadi perbincangan  yang cukup menyita waktu.

Profesi mengarang selama ini memang nyaris tak pernah jelas sebagai profesi yang  mestinya ditempatkan sejajar dengan profesi lain seperti wartawan, pengacara, bidan, dokter, arsitek, dan sebagainya.

Sebagai profesi, tentulah pekerjaan mengarang harus dijalankan dengan prinsip profesional yang patut dihargai secara sosio-ekonomi. Artinya mengarang pun bisa dijadikan sandaran hidup bagi diri dan keluarganya sepanjang hidupnya.

Pengarang yang hadir dalam PPI itu memang berbelah kubu pendapat soal apakah pekerjaan mengarang itu sebuah profesi yang patut dihargai secara layak atau hanya pekerjaan intelektual yang bisa memberi ruh terhadap profesi lain yang lebih menjamin perekonomian pengarang itu sendiri.

Sebutlah, para pengarang yang juga merangkap kerja sebagai birokrat, wartawan, dokter, dan sebagainya.

Salah seorang pengarang Indonesia, Noorca M Massardi yang selama ini terlibat juga dalam pekerjaan sebagai wartawan dan orang film, secara tegas pekerjaan mengarang mesti diakui sejajar dengan profesi lain.

Oleh sebab itu, pengarang mesti mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau negara ketika menghadapi berbagai persoalan sebagai konsekuensi atas apa yang dikarang atau ditulisnya.

Termasuk soal perhatian dari pihak pemerintah terhadap pengarang yang menderita sakit dan harus menanggung beban biaya yang cukup besar. Contohnya, apa yang kini dialami sastrawan Putu Wijaya, Hamsad Rangkuti, dan masih banyak lagi.

Cukup beralasan bila  Noorca antusias sekali menggiring para pengarang untuk berjuang secara konstitusional melalui insiatif pembentukan RUU Kesusastraan.

Alasannya, berbagai profesi yang sudah ada, baru benar-benar mendapat perhatian pemerintah karena ada payung hukum yang jelas.

Misalnya, profesi wartawan melalui wadah organisasi pers seperti PWI, AJI, IJTI dan lain-lain yang dinaungi oleh UU Pers di bawah tanggung jawab pembinaan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Begitu pula profesi dokter  dan bidan yang diwadahi melalui IDI dan organisasi profesi lainnya dinaungi pula oleh UU Kesehatan. Profesi perfilman melalui wadah seperti PARFI dll dengan naungan hukum UU Perfilman.

Sementara sastrawan Eka Budianta yang lebih memandang profesi pengarang sebagai ruh yang memberi warna atas profesi atau pekerjaan pokok yang dipandang lebih menjamin hidup dan kehidupannya.

Bahkan, Eka mengajak para pengarang untuk mengintrospeksi diri lebih dulu soal kontribusi yang sudah disumbangkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para peserta PPI Makassar lebih bersepakat untuk menempatkan pekerjaan mengarang sebagai profesi yang bermartabat dan bisa memberikan jaminan hidup tanpa perlu meminta atau mengemis dengan pihak lain.

Oleh sebab itu, para pengarang harus memiliki wadah organisasi yang diharapkan dapat memikirkan dan memberdayakan dirinya dalam pertarungan hidup yang penuh tantangan baik secara sosial, budaya maupun ekonomi. Hanya pengarang yang dapat menentukan masa depannya sendiri.

Pertemuan para pengarang di Makassar ini akhirnya berhasil menyepakati pembentukan organisasi Perhimpunan Pengarang Indonesia (PPI).

Sejumlah pengarang seperti Radhar sendiri, Kurnia Efendi, Aslan Abidin, Binhad Nurohmat dipercaya sebagai tim formatur. Tugasnya memperjelas prinsip-prinsip dasar, struktur dan persyaratan keanggotaan agar menjadikan organisasi ini benar-benar profesional dan bermartabat di mata stake-holder terutama pihak pemerintah.

Beginilah para pengarang atau sastrawan menggugat pemerintah dan negara sembari memperjuangkan eksistensi dan nasib dirinya agar mendapat pengakuan secara konstitusional.

Lebih-lebih lagi, bagaimana pengarang bisa hidup layak dengan jaminan kesehatan dan masa depan yang pasti. Hal ini terkait pula dengan gugatan terhadap pemerintah agar memberikan penghargaan (award) bagi para pengarang yang dipandang berjasa dengan santunan hadiah yang dapat meringankan beban hidupnya dalam jangka pandang.

Gugatan itu juga menyoal  kepedulian media massa dalam memberikan honorarium pantas bagi karya-karya sastra para pengarang yang dipublikasi. Atau, meningkatkan besaran royalti dari penerbit yang menerbitkan buku para pengarang.

Akankah PPI mampu menampung keluh-kesah para anggotanya yang diterpa berbagai cobaan dan masalah selama ini? Entahlah, diperlukan kerja keras dan kesungguhan para penggerak PPI ini sejak kini hingga masa depan. ****

Fakhrunas MA Jabbar, Sastrawan Riau, Salah Seorang Peserta PPI di Makassar.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer