Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berangus Nila Setitik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kita semua tahu dengan adagium ”semua orang sama di depan hukum (equality before the law).”

Prinsip dasar hukum pidana itu begitu fasih diucapkan para penguasa eksekutif, legislatif dan yudikatif  negeri ini, bila hendak menjerat lawan-lawan politiknya.

Tapi giliran korps mereka dibidik hukum, para penguasa kita berbuih-buih mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Hukum tak ubahnya permainan kata-kata di negara hukum bernama Indonesia ini. Untung masih ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang relatif  tanpa pandang bulu menjerat tikus-tikus pengerat uang rakyat di republik ini.

Karena itu pula, publik tidak kaget bila “anak kandung” Reformasi ini menahan ”saudara tuanya” yang diduga terbelit korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Penahanan jenderal bintang dua aktif di Polri adalah sejarah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlepas sebelumnya, seorang bintang tiga aktif, Susno Duadji pernah ditahan korps sendiri lantaran “memakan buah simalakama”.

Seperti pameo di tengah masyarakat, sebaik-sebaiknya seorang polisi, boleh jadi memiliki ”dosa lama” yang sewaktu-waktu bisa diungkap kembali.

Kasus Djoko Susilo hanyalah kotak pandora dalam upaya bersih-bersih lembaga Polri. Drama pemberantasan korupsi di tubuh korps Bhayangkara bakal menyimpan kejutan-kejutan nan menegangkan, setelah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman mempersilakan KPK menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan pelat nomor kendaran bermotor (PNKB) di Korps Lalu Lintas Polri.

Bila seorang jenderal aktif saja ditahan, apalagi personel polisi berpangkat rendah di daerah yang merusak citra korps? Di Sumbar, juga pernah mencatat sejarah dalam pemberantasan korupsi di jajaran Polda Sumbar.

Mantan Kapolres Agam, AKBP Maulida Gustina, divonis 4 tahun penjara setelah terbukti korupsi dana Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) untuk bagian Reskrim dan Bina Mitra Polres Agam tahun 2009-2010 di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (12/1).

Bersamaan dengan itu, Polda Sumbar juga menunjukkan taringnya dengan memeriksa kepala daerah aktif, Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan sarana dan prasarana. Polda Sumbar juga memeriksa Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R.

Meski masih saksi kasus penyalahgunaan wewenang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bijih besi di Pasbar, langkah Polda Sumbar patut diapresiasi.  

Komitmen Polda Sumbar terjun dalam jihad pemberatasan korupsi, tak pelak mendapat apresiasi dari ma­syarakat Sumbar. Namun, besarnya gelembung harapan masyarakat terhadap polisi melawan korupsi, seketika kempes ketika kasus-kasus yang ditangani polisi, tak jelas juntrungannya.

Polisi seperti tersandera dengan bayang-bayang korupsi di internalnya, sebelum membersihkan rumah tetangga dari   tikus-tikus pengerat uang rakyat.

Para ahli hukum dan pegiat antikorupsi meyakini bahwa untuk memberantas korupsi, harus dimulai aksi bersih-bersih di lembaga penegak hukum.

Bila Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman telah membuka diri bagi KPK memeriksa kasus dugaan korupsi PNKB, lantas apalagi yang ditunggu Polda Sumbar untuk bersih-bersih di rumah sendiri?

Kasus Djoko Susilo, momentum bagi korps Bhayangkara di Sumbar membersihkan rumahnya sendiri dengan menyikat para perusak citra lembaga. Jangan lantaran esprit de crops melindungi satu atau dua titik nila, rusak susu Polri sebelanga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer