Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Banality of Evil

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Keruntuhan bangsa Romawi adalah karena persoalan ambruknya moralitas bangsanya kala itu.  

Namun sebaliknya, bangsa Romawi pun  dapat dan mampu pula menjadi bangsa yang besar adalah juga karena dorongan moralitas untuk menjadi bangsa yang besar.

Bagi bangsa besar bernama Indonesia juga berlaku rumusan ini. Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa persoalan moralitas merupakan hal yang paling krusial untuk di perhatikan, sebab tegak dan runtuhnya bangunan integritas suatu bangsa akan sangat bergantung pada nilai-nilai moralitas yang dimiliki.

Tanpa memiliki nilai-nilai moralitas, maka kebobrokan akan menggerogoti konstruksi batin suatu bangsa.  

Diterima atau tidak, bangsa besar bernama Indonesia ini yang menjadikan Pancasila  sebagai dasar negara sejatinya sedang mengalami krisis moralitas sebenarnya.

Dan sebenarnya masalah kebangsaan kita dimulai dari persoalan moralitas anak-anak bangsa yang umumnya berpikir semua mengagungkan kuasa dan kekuasaan, bahkan mengabaikan etika-moral dalam berpolitik yang tidak lagi dilibatkan dalam hatinya ketika memegang kekuasaan.

Tak pelak lagi, ternyata para elite politik dan pemimpin di segala level-tingkatan di negeri ini lebih gandrung mempraktikkan pemikiran filsuf politik Nicolo Machiavelli yang mengatakan tentang korelasi antara politik dan moralitas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dari pada tesis politik yang di gaungkan oleh filsuf moral seperti Hannah Arendt.

Arendt pernah mengatakan, bahwa politik berkaitan dengan kebaikan umum dan padanya sejatinya mengandung bobot nilai moral.

Oleh karenanya maka seorang politikus pantas disebut politikus kalau ianya bermoral. Hilangnya nilai-nilai moralitas dalam diri seorang politikus dalam mengimplementasikan aktivitas atau kegiatan politiknya, maka akan melahirkan seperti yang di katakan oleh Hannah Arendt sebagai the banality of evil (banalitas kejahatan).

Banalitas kejahatan adalah suatu kondisi di mana kejahatan terjadi pada skala masif, dipraktekkan sebagai sesuatu yang otomatis, sistimatis, dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa bersalah.

Hampir senada dengan Arendt, filsuf moral lainnya, Vittorio Hoesle, bahkan menegaskan bahwa pada hakikatnya politik dan moralitas sulit dipisahkan dan bahkan jangan pernah dipisahkan.

Hoesle seperti hendak mengatakan, politik dan moralitas laksana jalinan ikatan mata rantai yang tak terpisahkan. Memisahkan nilai-nilai moralitas dari politik, sangat sulit untuk dibayangkan.

Hal ini karena menurut  Hoesle,  politik menjadi bernilai dan bisa di nilai selama masih ada kandungan moralitas di dalamnya.

Dalam konteks ini mungkin Arendt maupun Hoesle sepakat dengan apa yang di katakan oleh Aristoteles bahwa kekuasaan politik itu pada dasarnya sangat mulia, karena memiliki tujuan luhur, yaitu mengelola pemerintahan untuk melayani kebutuhan warganya.

Kekuasaan politik yang dasarnya mulia itu tentu harus pula di topang oleh moralitas para elite politiknya, sebab jika tidak maka kekuasaan politik itu akan mudah dibelokkan.

Apalagi kekuasaan politik itu memang mempunyai kecenderungan alamiah dalam memlesetkan para pemegangnya. Karena kekuasaan politik itu kerap pula mengalirkan getaran yang dapat merusak syaraf mata, sehingga membuat kita tidak jernih dalam melihat persoalan dan aneka problematika rakyat.

Kekuasaan politik juga melontarkan frekuensi yang bisa menulikan gendang telinga, sehingga tidak jernih dalam mendengarkan suara kebaikan dan kebenaran.  

Seorang pemegang kekuasaan bahkan bisa saja hadir di belakang layar dan menjadi untochauble (sesuatu yang tak tersentuh) dalam melakukan maksud-maksud politik kotornya, sehingga yang nampak di permukaan seperti berperilaku baik, tulus, dan bermoral.

Bahkan tak jarang kepergiannya di panggil Illahi diliput oleh media massa laksana sebait ode bagi seorang yang sarat dengan tanda jasa sembari memutar ulang riwayat hidupnya yang sarat dengan rekayasa sejarah diiringi lagu “Gugur Bunga” bak seorang pahlawan besar yang mangkat berlaga di medan perang seperti penguasa Orde Baru: Soeharto yang pergi dengan tenang tanpa sedikitpun merasa bersalah!  

Bahkan kekuasaan politik kerap pula “mendendangkan” pemegangnya sehingga menjadi tidak  sadar bahwa kekuasaan itu sebenarnya nisbi sifatnya dan ada norma-norma serta nilai-nilai moralitas yang harus dipatuhi dan ditaati dalam mengaktualisasikan fungsi kekuasaannya.

Makanya filsuf Eric Weil meminjam Thomas Koten (2011) kerap bertentangan dengan Machiavelli, mengatakan bahwa politik merupakan suatu gerak yang harus berangkat dari moralitas.

Bahkan keberadaan moral dalam politik menjadi sangat penting karena akan mengetuk nurani. Tanpa keberadaan moral dalam politik, maka kekuasaan politik  kerap teraktualisasi dalam perilaku yang mengedepankan ego dan nafsu keserakahan pribadi belaka.

Berbagai bentuk kesewenang-wenangan dan perilaku yang menghalalkan segala cara melalui konspirasi yang selalu sudah otomatis mentradisikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pun muncul dalam tingkatannya yang beragam.

Dari yang paling halus sampai yang secara vulgar dan terang-terangan, seperti yang di pertontonkan di atas pentas perpolitikan kontemporer Indonesia.

Betapa tidak, suap menyuap dalam proyek pemerintah menyangkut kasus wisma atlet di Palembang, dugaan suap pembahasan anggaran pembangunan venues cabang olahraga menembak dalam rangka pelaksanaan PON  XVIII di Riau yang baru usai, kasus Hambalang hingga terungkapnya perilaku mesum di DPR atau di kalangan politikus, sekadar contoh kasus yang menambah  deretan panjang wajah buram sebagai konsekuensi dari kemerosotan moralitas para elite dan pejabat birokrasi kita.

Bahkan lembaga yudikatif yang seharusnya dapat tampil menjadi “benteng” keadilan, juga tidak “steril” dari praktek-praktek korupsi. Praktik-praktik korupsi pun telah menyebar ke semua jenjang, tingkatan, dan di semua petak-petak di mana uang mengalir, tak peduli lagi di lingkungan dan institusi pendidikan dan bahkan di institusi kegamaan sekalipun.   

Dari kondisi demikian, maka sekali lagi tak berlebihan rasanya kalau kita berbicara tentang banalitas kejahatan seperti yang di kemukan oleh  Arendt,  berarti kita berbicara tentang Indonesia hari ini.

Ini disebabkan oleh  panggung politik kita sarat dengan watak dan prilaku koruptif dan praktik-praktik suap yang menjamur laksana cendawan di musim hujan serta kerap dipertontonkan sebagai bentuk nyata telah matinya nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga membuat panggung politik di republik yang berdasarkan Pancasila ini tidak saja tampak banal, tapi juga binal dan lebih menampilkan aura kejahatan! Wallahuallam.***


Agusyanto Bakar, Kabid Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer