Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Andi Alfian Mallarangeng, Jumat (7/12) resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Dewam Pembina Partai Demokrat.
Ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan juru bicara presiden SBY sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang senilai Rp1,1 triliun.
Status tersangka Andi termuat dalam surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri yang dikirimkan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM.
Surat KPK bernomor 4569/01-23/12/2012 tanggal 3 Desember tersebut juga dicantumkan pasal sangkaan untuk Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. Andi disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengunduran diri Andi sebagai pejabat negara, karena tersangkut kasus hukum merupakan ‘’sejarah’’ baru bagi Indonesia. Meskipun belum ada keputusan hukum tetap Andi bersalah, namun langkah itu keputusan tepat.
Sebab ada pembelajaran kedewasaan sebagai seorang negarawan. Berani berbuat harus berani bertanggungjawab.
Sikap gentleman Andi patut mendapat apresiasi. Karena selama ini, kita sering menyaksikan ketika seorang pejabat negara ditetapkan tersangka bahkan divonis bersalah, tak mengakui perbuatanya, tetap ngotot mempertahankan jabatan dengan segala daya upaya.
Jika kita membandingkan negara-negara maju —baik dari sisi ekonomi dan politik— seperti di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, termasuk negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, pengunduran diri seorang pejabat karena skandal —baik korupsi maupun kasus lain— adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.
Ada banyak makna dan pembelajaran yang didapat jika seorang pejabat negara ditetapkan tersangka dan mengundurkan diri dari jabatanya.
Pertama tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pejabat tersebut tidak terganggu. Jika Andi tidak mengundurkan diri, maka kerja-kerja di Kemenpora akan terganggu. Karena fokus sang Menteri akan terbelah.
Kedua pengungkapan kasus akan lebih fokus. Ketiga akan mempermudah penyidikan dan persidangan. Dengan Andi tidak lagi berstatus pejabat negara, maka pemeriksaan terhadap Andi akan lebih mudah. KPK tidak lagi perlu meminta izin ke presiden.
Keempat tidak akan ada conflict of interest antara penegak hukum dengan pejabat yang bersangkutan. Bagaimanapun seorang menteri memiliki hubungan yang kuat secara politis ke Presiden. Ditambah lagi Andi adalah pengurus partai berkuasa.
Kelima menipiskan terjadinya kongkalikong antara penegak hukum dan pejabat.
Dengan tidak adanya jabatan yang disandang tersangka, maka penegak hukum lebih ‘’leluasa’’ dalam melakukan pengembangan kasus hukum. Keenam menipiskan terjadinya praktik transaksional kepentingan politik kekuasaan.***
Ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan juru bicara presiden SBY sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang senilai Rp1,1 triliun.
Status tersangka Andi termuat dalam surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri yang dikirimkan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM.
Surat KPK bernomor 4569/01-23/12/2012 tanggal 3 Desember tersebut juga dicantumkan pasal sangkaan untuk Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. Andi disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengunduran diri Andi sebagai pejabat negara, karena tersangkut kasus hukum merupakan ‘’sejarah’’ baru bagi Indonesia. Meskipun belum ada keputusan hukum tetap Andi bersalah, namun langkah itu keputusan tepat.
Sebab ada pembelajaran kedewasaan sebagai seorang negarawan. Berani berbuat harus berani bertanggungjawab.
Sikap gentleman Andi patut mendapat apresiasi. Karena selama ini, kita sering menyaksikan ketika seorang pejabat negara ditetapkan tersangka bahkan divonis bersalah, tak mengakui perbuatanya, tetap ngotot mempertahankan jabatan dengan segala daya upaya.
Jika kita membandingkan negara-negara maju —baik dari sisi ekonomi dan politik— seperti di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, termasuk negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, pengunduran diri seorang pejabat karena skandal —baik korupsi maupun kasus lain— adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.
Ada banyak makna dan pembelajaran yang didapat jika seorang pejabat negara ditetapkan tersangka dan mengundurkan diri dari jabatanya.
Pertama tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pejabat tersebut tidak terganggu. Jika Andi tidak mengundurkan diri, maka kerja-kerja di Kemenpora akan terganggu. Karena fokus sang Menteri akan terbelah.
Kedua pengungkapan kasus akan lebih fokus. Ketiga akan mempermudah penyidikan dan persidangan. Dengan Andi tidak lagi berstatus pejabat negara, maka pemeriksaan terhadap Andi akan lebih mudah. KPK tidak lagi perlu meminta izin ke presiden.
Keempat tidak akan ada conflict of interest antara penegak hukum dengan pejabat yang bersangkutan. Bagaimanapun seorang menteri memiliki hubungan yang kuat secara politis ke Presiden. Ditambah lagi Andi adalah pengurus partai berkuasa.
Kelima menipiskan terjadinya kongkalikong antara penegak hukum dan pejabat.
Dengan tidak adanya jabatan yang disandang tersangka, maka penegak hukum lebih ‘’leluasa’’ dalam melakukan pengembangan kasus hukum. Keenam menipiskan terjadinya praktik transaksional kepentingan politik kekuasaan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

