Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Sanksi FIFA

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tanggal 14 Desember mendatang, FIFA akan melakukan rapat di Tokyo, berbarengan dengan penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub.

Salah satu agenda yang mungkin akan serius dibicarakan adalah kondisi sepakbola Indonesia. Dualisme organisasi  —PSSI di sisi legal yang diakui FIFA dan KPSI di sisi lain yang selalu mengatakan dirinya sebagai manifestasi sepakbola Indonesia karena didukung mayoritas klub, pengprov dan pengcab— dan  kompetisi (IPL milik PSSI dan ISL milik KPSI) yang mengkristal menjadi rivalitas, bisa membawa kehancuran bagi sepakbola Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, FIFA memberi tenggat sampai 10 Desember kemarin agar kisruh ini bisa diperbaiki.

Sebelumnya, AFC dan AFF sudah membentuk  Join Committee (JC) atau Komisi Bersama (KB) untuk menyelesaikan masalah ini.

KB dibentuk dengan anggota masing-masing empat dari PSSI dan KPSI. KB diharapkan bisa menjadi jembatan agar kisruh berakhir, namun pada kenyataannya, kedua belah pihak sama-sama menganggap KB gagal menjalankan misinya.

PSSI menganggap KB gagal karena tak mampu menghentikan upaya KPSI membentuk timnas tandingan –yang akhirnya gagal mendapatkan legitimasi di mana-mana— dan tak mampu memberi pemahaman kepada KPSI dan ISL bahwa kepentingan negara di atas segalanya. Ini menyangkut pelarangan KPSI terhadap pemain-pemain ISL yang dipanggil masuk timnas.

Di seberangnya, KPSI menganggap PSSI tak memegang komitmen soal pengakuan ISL sebagai kompetisi yang diakui –mulanya dianggap terlarang, kemudian diakui, kemudian terlarang lagi—, melakukan pembekuan beberapa Pengprov PSSI di daerah dan mengangkat caretaker, dan beberapa poin lainnya.

Intinya, KB atau JC menjadi lembaga yang tak berkuku mengatasi egoisme PSSI dan KPSI yang sama-sama mada, merasa yang paling benar, dan (ini yang lebih penting) tak memahami akar rumput.

Sebenarnya, nyaris terjadi kesepakatan bahwa kongres 10 Desember kemarin bisa terlaksana oleh kedua kubu.

Namun PSSI berkeras bahwa jika voter Kongres Solo diundang dan dilegalkan –ini termasuk  Pengprov PSSI yang dibekukan—  itu akan menyalahi statuta. Alhasil, jalan perdamaian yang tinggal selangkah akan terwujud, kembali kacau.

Kemenpora yang diharapkan berdiri netral, ternyata juga tak bisa benar-benar netral. PSSI yang berkongres di Palangkaraya, tak diberi izin dengan penggembokan ballroom Hotel Aquarius Boutique tempat kongres  (kongres akhirnya dilakukan di lobi hotel) oleh polisi, sementara KPSI yang melakukan kongres dengan tetap memakai nama dan logo PSSI di Hotel Sultan, aman nyaman tanpa intervensi aparat keamanan.

Jelas sudah ke mana Agung Laksono (pengganti Andi Mallarangeng) meletakkan kakinya dalam kisruh ini.

Dua kubu yang tetap saja merasa paling benar dan telah menyelesaikan kongres –dan sepertinya “memilih” Indonesia dihukum oleh FIFA—  adalah cermin dari wajah orang-orang yang lebih mementingkan kelompoknya ketimbang masyarakat sepakbola Indonesia dan kepentingan negara.

Mereka memperlakukan olahraga sebagai bagian dari politik, dan inilah yang selama ini tak pernah memberikan kemajuan dan prestasi bagi sepakbola Indonesia.

Padahal, jika kedua kelompok ini mau mundur selangkah untuk memperbaiki permasalahan, maka nasib kita mungkin bisa diselamatkan.

Dengan tetap adanya dua kubu yang merasa paling benar dan paling hebat hingga hari ini, maka kenyataan pahit berupa sanksi FIFA yang melarang Indonesia mengikuti agenda sepakbola yang digelar FIFA dan organisasi turunannya, harus diterima.

Jika itu terjadi, alangkah kerdilnya kita sebagai bangsa yang besar ini.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer