Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masalah Pangan, soal Hidup atau Mati

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pengesahan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan men jadi undang-undang pada sidang paripurna DPR beberapa bulan lalu jadi titik kulminasi dari serangkaian keprihatinan yang disuarakan sepanjang tahun 2012 tentang pangan dalam negeri.

Pidato menjelang akhir tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu sebelum disahkannya UU pangan yang baru, menjadi penyimpul keprihatinan tersebut.

Beberapa minggu sebelum pidato presiden, salah satu organisasi internasional pun turut memberi pernyataan bertema sama. Adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam sebuah forum resmi pada 11 Oktober 2012 berkomentar bahwa kebijakan pangan Indonesia salah arah. Sikap OECD ini, terlepas apa vested interest-nya, masih bisa diterima.

Apalagi bicara kedaulatan nasional atau sebelum jauh menyikapi pesatnya perkembangan dimensi ekonomi dalam negeri beberapa tahun belakangan.

Terkait kedaulatan, menomorduakan masalah pangan bukan pilihan bijak. Bahkan dari perspektif keamanan domestik, dalam strateginya bila suatu negara tidak mandiri dalam hal pangan maka bisa berkonsekuensi menyandera kedaulatan negara.

Telebih lagi mau gagah-gagahan bicara fenomena eskalasi potensi berbagai lini dan capaian pembangunan sektor lain.

Mengutip apa yang dikatakan Kepala Ekonom Bank Indonesia, Destry Damayanti yang dalam artikelnya berangkat dari prediksi McKinsey Global Institute bulan September lalu tentang peluang besar Indonesia menjadi negara nomor tujuh terbesar di dunia pada 2030, ketidaksiapan penataan sektor pangan bisa jadi ancaman serius bagi pertumbuhan sektor lain.

Logis, suplai dan ketersediaan bahan baku kebutuhan pokok adalah harga mati. Ketidaksiapan sektor ini hanya membuat laju pertumbuhan penduduk dan pergerakan aktivitas tidak bisa dikapitalisasi secara maksimal.

Padahal, masih menurut kutipan di atas, konsumsi mengambil bagian terbesar dalam progresivitas ekonomi bangsa kita belakangan.

Berdasarkan itu, dengan pembaruan UU Pangan dan dengan diprioritaskannya ketahanan pangan (yang menempati peringkat kelima dari 11 prioritas nasional pada RPJMN 2010-2014 Buku I) diharapkan dapat menggerakkan kita semua, akan urgennya tantangan yang dihadapi.

Hidup Mati
Pidato Presiden Soekarno pada 27 April 1952 saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian di Bogor perlu kita kenang kembali.

Secara tegas dinyatakan bahwa bicara pangan berarti bicara soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari. Pidato ini kemudian dikenang dengan judul “Soal Hidup atau Mati”.

 Namun sekarang situasinya berubah. “Soal hidup atau mati” ini cenderung dinomorduakan. Keterkenalan Indonesia akan sektor agraris perlahan sirna. Ini bukan pertanda baik. Secara kasuistik ini dapat kita lihat dari fenomena yang mengemuka.

 Pertama, soal kemandirian produksi pangan. Masa depan pertanian dengan segala asosiasinya, khususnya memperkuat loyalitas terhadap sektor pertanian masih gelap.

Pembelaan atas kepemilikan lahan pertanian, kualitas dan kuantitas produksi, ketidakjelasan pengaturan lahan pertanian, ketergantungan pada satu jenis pangan, dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal (daerah) butuh pendekatan totalitas.

Hambatan di luar itu tak kalah seru. Fenomena miskoordinasi birokrasi pascaotonomi yang kadang ego “empunya” wilayah, kesulitan menyikronkan program up to bottom dan kurang meyakinkannya cetak biru program pangan dari awal sampai akhir bak duri dalam daging.

Ini secara signifikan hanya akan memperlambat upaya kebijakan pangan dalam negeri. Sedangkan di saat yang sama di negara lain terus berpacu meningkatkan kualitas dan kuantitas.

Kedua, terkonsentrasinya kebijakan baik itu nasional dan lokal pasca otonomi daerah pada industri dan sektor berbasis perkotaan dibandingkan berbasis pedesaan dan pertanian dinilai turut berkontribusi.

Terus terang saja, konsentrasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung dan memanfaatkan komoditi lokal untuk kemandirian pangan dinilai masih kurang fokus.

Kerja Antarlini
Jalan keluarnya memang tidak mudah. Namun melirik kembali UU Pangan yang baru, sikap optimistis bisa diperkokoh.

Yang terpenting bagaimana pendekatan ke depan ditujukan untuk mendudukkan azas kedaulatan dan ketahanan pada tempatnya. Supaya kedaulatan pangan sejalan dengan konsep ketahanan pangan.

Karena bisa dibilang antara konsep kedaulatan pangan (yang berbasis pada pelaku pertanian) dan ketahanan pangan (yang berbasis mekanisme pasar) belum akur.

Padahal pendekatan mekanisme pasar amat dibutuhkan. Agar dapat menjadi pembeda perlakuan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan rakyat.

Sederhananya, ini mengarah pada perlindungan petani rakyat. Sehingga mereka tak terkesan dibiarkan bersaing dengan perusahaan pangan skala besar. Ini sekaligus memberi masa depan cerah bagi sektor pertanian.

Seperti yang ditempuh beberapa negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

Di samping itu, pendekatan ketahanan pangan berbasis perkebunan atau memandang pertanian sebagai new emerge industry (agroindustri) juga jadi pilihan tepat. Mengacu dari perspektif ini maka perlakuan terhadap komoditi, idealnya tidak lagi berangkat semata dari “hasrat” daerah dengan tujuan peningkatan perekonomian. Tapi juga mengacu pada prioritas kebijakan pangan nasional.

Sebagaimana Rancangan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa dari 39 komoditas unggulan nasional yang ingin dipacu peningkatan produksi, ada 5 (lima) komoditas yang jadi target.

Yaitu  padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Lima komoditas ini disebut komoditas pangan utama.

Namun target ini hanya akan sia-sia, jika tidak dalam pembangunannya tidak didukung antar lini terkait. Jangankan bicara mengulangi sejarah emas sebagai negara agraris yang berorientasi kepada kapasitas pengekspor, bahkan sekadar memenuhi kebutuhan dalam negeri pun akan kewalahan. Karena di sini akan banyak bicara peningkatan produksi dan  produktivitas. Praktis di sini butuh areal lahan dan kesadaran bersama.

Ini sangat bergantung pada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) selaku pemegang amanah di tingkat lokal, hingga masyarakat sebagai ujung tombak.

Dalam skala Riau, agenda semisal K2i yang di antaranya menyasar perkebunan dan peternakan rakyat bisa jadi salah satu upaya signifikan.

Dengan penyempurnaan segala sisi operasional dari program ini, terutama dengan perhatian pada perluasan akses terhadap lahan, akan dapat memberi kontribusi berarti.

Jelaslah, di balik kompleksitas masalah dan kebijakan pangan bukan tanpa hikmah. Semua ini ujian bagi bangsa ini tentang seberapa besar keinginan kita untuk mengubah situasi dengan berkorban untuk kemaslahatan bangsa ini dan generasi kita ke depannya. Karena benih yang kita tabur hari inilah yang akan dituai oleh generasi bangsa ini di masa akan datang.***


Mansyur HS, Anggota DPRD Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer