Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bayang -bayang ketakutan kini menghantui warga Pekanbaru setelah tim gabungan dari Mabes Polri, TNI, Polair dan Badan Inteljen Negara (BIN), melakukan pengrebekan sebuah rumah di Jl Rambutan, Pekanbaru.
Rumah tersebut ternyata tempat pengoplosan gas elpiji 12 dan 3 kg, plus solar. Di Baganbesar, Dumai, hal serupa juga terjadi. Tim gabungan menemukan tempat penampungan BBM ilegal.
Ketakutan warga sangat beralasan. Gas elpiji 3 kg yang di awal pemunculannya dulu banyak ditolak masyarakat karena sering bocor dan meledak yang menimbulkan korban jiwa, kini sudah jarang terdengar kasus seperti itu.
Artinya, si hijau 3 kg itu kini menjadi alat memasak yang relatif murah, menjadi “idola” ibu rumah tangga dan para pedagang makanan keliling, pengganti minyak tanah yang harganya mahal dan langka.
Nah, di tengah kondisi yang nyaman tersebut, penemuan tim gabungan tersebut kembali membangkitkan kenangan kita pada banyak kasus “bom elpiji” beberapa waktu lalu.
Jelas, pengisian gas dan pengoplosan BBM secara ilegal, tidak menjamin keamanan untuk konsumen, terutama gas elpiji.
Jika pihak pemerintah melalui Pertamina saja pernah mengalami hal-hal buruk –terutama banyaknya kasus kebocoran yang memicu ledakan— bagaimana dengan pengisian ilegal yang hampir bisa dipastikan tingkat keamanannya tak terjaga dengan baik?
Yang menarik lagi, selama ini sebenarnya desas-desus tentang pengisian elpiji ilegal ini sudah sering didengar masyarakat, tetapi tak ada tindak lanjut dari aparat yang berwenang.
Masyarakat yang mendengar desas-desus itu sebenarnya sudah dibuat panik, jangan-jangan tabung gas elpiji yang dipakainya adalah salah satu dari produk ilegal tersebut.
Selama ini konsumen merasa yakin bahwa tabung gas yang mereka pakai adalah keluaran dari Pertamina yang selama ini menjadi satu-satunya pihak yang memiliki hak monopoli “mengelola” gas elpiji dari pemerintah.
Sebabnya, tak terlihat perbedaan baik tabung maupun segel yang menjadi penjamin keaslian tabung tersebut. Pertamina semestinya tidak menutup mata dengan berita dari mulut ke mulut yang sudah menjadi rahasia umum tentang adanya elpiji ilegal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
Sebab, masyarakat tahunya adalah semua tabung dan gas yang beredar itu milik Pertamina. Dan jika ada pihak yang secara massal memiliki tabung gas sebegitu banyak, sumbernya dari mana?
Ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina dalam melindungi keamanan masyarakat atas produk tabung dan gas yang beredar.
Jangan sampai masyarakat kemudian tak percaya dengan Pertamina, karena selama ini masalah peredaran gas, Pertamina-lah regulatornya.
Jika terjadi kelangkaan gas, misalnya, maka alamatnya jelas ke Pertamina.
Kini, ketika tabung dan gas ilegal beredar luas di masyarakat, selain pihak keamanan yang harus terus melakukan upaya hukum, pihak Pertamina juga harus mencari urutan dari mana pihak yang ilegal itu mendapatkan tabung dan gasnya.
Sebab, dua benda itu selama ini menjadi monopoli Pertamina. Kasus ini harus dituntaskan. Masyarakat harus dilindungi dari ancaman “bom gas elpiji” yang dulu sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa di banyak tempat.
Pihak tim gabungan dari Mabes Polri, TNI dan beberapa pihak tersebut juga harus tegas dalam mengambil tindakan, termasuk dalam proses hukumnya.
Jika ada oknum aparat yang terbukti menbekingi kegiatan ilegal ini, harus ditindak dengan tegas dan adil. Tidak boleh ada pembedaan antara proses hukum oknum aparat dengan masyarakat sipil yang terlibat dalam jaringan oplosan ini.
Sebab yang sering terjadi selama ini, nyaris oknum aparat yang menjadi beking hal-hal ilegal hampir selalu lolos dari jeratan hukum, sedang masyarakat sipil yang terlibat, diproses dengan cepat.
Sekali lagi, keselamatan dan rasa keadilan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai masyarakat ketakutan menggunakan gas lagi, sementara minyak tanah sudah sangat mahal dan langka untuk didapatkan.***
Rumah tersebut ternyata tempat pengoplosan gas elpiji 12 dan 3 kg, plus solar. Di Baganbesar, Dumai, hal serupa juga terjadi. Tim gabungan menemukan tempat penampungan BBM ilegal.
Ketakutan warga sangat beralasan. Gas elpiji 3 kg yang di awal pemunculannya dulu banyak ditolak masyarakat karena sering bocor dan meledak yang menimbulkan korban jiwa, kini sudah jarang terdengar kasus seperti itu.
Artinya, si hijau 3 kg itu kini menjadi alat memasak yang relatif murah, menjadi “idola” ibu rumah tangga dan para pedagang makanan keliling, pengganti minyak tanah yang harganya mahal dan langka.
Nah, di tengah kondisi yang nyaman tersebut, penemuan tim gabungan tersebut kembali membangkitkan kenangan kita pada banyak kasus “bom elpiji” beberapa waktu lalu.
Jelas, pengisian gas dan pengoplosan BBM secara ilegal, tidak menjamin keamanan untuk konsumen, terutama gas elpiji.
Jika pihak pemerintah melalui Pertamina saja pernah mengalami hal-hal buruk –terutama banyaknya kasus kebocoran yang memicu ledakan— bagaimana dengan pengisian ilegal yang hampir bisa dipastikan tingkat keamanannya tak terjaga dengan baik?
Yang menarik lagi, selama ini sebenarnya desas-desus tentang pengisian elpiji ilegal ini sudah sering didengar masyarakat, tetapi tak ada tindak lanjut dari aparat yang berwenang.
Masyarakat yang mendengar desas-desus itu sebenarnya sudah dibuat panik, jangan-jangan tabung gas elpiji yang dipakainya adalah salah satu dari produk ilegal tersebut.
Selama ini konsumen merasa yakin bahwa tabung gas yang mereka pakai adalah keluaran dari Pertamina yang selama ini menjadi satu-satunya pihak yang memiliki hak monopoli “mengelola” gas elpiji dari pemerintah.
Sebabnya, tak terlihat perbedaan baik tabung maupun segel yang menjadi penjamin keaslian tabung tersebut. Pertamina semestinya tidak menutup mata dengan berita dari mulut ke mulut yang sudah menjadi rahasia umum tentang adanya elpiji ilegal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
Sebab, masyarakat tahunya adalah semua tabung dan gas yang beredar itu milik Pertamina. Dan jika ada pihak yang secara massal memiliki tabung gas sebegitu banyak, sumbernya dari mana?
Ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina dalam melindungi keamanan masyarakat atas produk tabung dan gas yang beredar.
Jangan sampai masyarakat kemudian tak percaya dengan Pertamina, karena selama ini masalah peredaran gas, Pertamina-lah regulatornya.
Jika terjadi kelangkaan gas, misalnya, maka alamatnya jelas ke Pertamina.
Kini, ketika tabung dan gas ilegal beredar luas di masyarakat, selain pihak keamanan yang harus terus melakukan upaya hukum, pihak Pertamina juga harus mencari urutan dari mana pihak yang ilegal itu mendapatkan tabung dan gasnya.
Sebab, dua benda itu selama ini menjadi monopoli Pertamina. Kasus ini harus dituntaskan. Masyarakat harus dilindungi dari ancaman “bom gas elpiji” yang dulu sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa di banyak tempat.
Pihak tim gabungan dari Mabes Polri, TNI dan beberapa pihak tersebut juga harus tegas dalam mengambil tindakan, termasuk dalam proses hukumnya.
Jika ada oknum aparat yang terbukti menbekingi kegiatan ilegal ini, harus ditindak dengan tegas dan adil. Tidak boleh ada pembedaan antara proses hukum oknum aparat dengan masyarakat sipil yang terlibat dalam jaringan oplosan ini.
Sebab yang sering terjadi selama ini, nyaris oknum aparat yang menjadi beking hal-hal ilegal hampir selalu lolos dari jeratan hukum, sedang masyarakat sipil yang terlibat, diproses dengan cepat.
Sekali lagi, keselamatan dan rasa keadilan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai masyarakat ketakutan menggunakan gas lagi, sementara minyak tanah sudah sangat mahal dan langka untuk didapatkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

