Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Artikel yang berjudul “Gagalnya Program Sertifikasi Guru” ditulis oleh Yuli Afriyandi (Riau Pos, 27/11/2012), merupakan sebuah pendapat yang mengundang keprihatinan.
Penilaian seperti ini diberikan si penulis setelah mengutip hasil survei yang dirilis Bank Dunia tentang kegagalan kegiatan belajar mengajar pada 2011 di beberapa negara termasuk Indonesia.
Hasil survei yang dirilis ini menyimpulkan bahwa program yang dijalankan di republik ini seperti sertifikasi guru dianggap gagal. Alasannya, program itu tidak mampu mengubah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sang penulis lebih banyak menyoroti aspek ekonomis program ini karena memang masih berstatus mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam.
Akhirnya si penulis memvonis sertifikasi guru merupakan pemborosan tanpa hasil alias gagal. Sampai-sampai penulis menyatakan moratorium sertifikasi guru karena dianggap sebagai seremoni akademik yang sia-sia.
Saya sebagai praktisi pendidikan yang telah merasakan secuil pengalaman profesi mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi merasa terpanggil untuk menyoroti opini di atas.
Pertama, alasan yang diambil untuk menyimpulkan survei tersebut bahwa program sertifikasi guru tidak mengubah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sayangnya di sini tidak disebutkan parameter apa yang dijadikan Bank Dunia untuk menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sebenarnya, bila kita telaah secara yuridis akan diperoleh bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Ini termaktub dalam pasal 39 ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan landasan ini sudah jelas bahwa untuk mengukur kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, bertitik tolak dari substansi tugas guru atau pendidik tersebut.
Saya juga tidak tahu, apakah survei tersebut sudah mengacu pada payung hukum yang berlaku di negeri ini? Jika belum, berarti survei ini masih belum bersifat spesifik dan belum menggunakan parameter khusus tentang kegiatan pembelajaran di suatu negara.
Berbicara mengenai program sertifikasi guru, tidak akan lepas dari substansi pasal 28 ayat (1) PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial.
Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.
Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tentu bisa diartikan kualifikasi akademiknya minimal D4/S1 atau sudah bertugas selama dua puluh tahun dan berusia minimal lima puluh tahun.
Jika kualifikasi akademik yang dijadikan penilaian keberhasilan program sertifikasi guru, maka jumlah guru yang tidak layak mengajar tentunya membengkak lebih besar lagi (Suparlan, 2010).
Estimasi seperti ini tentu juga secara tidak langsung sudah termasuk guru yang belum disertifikasi.
Parameter ini menjadi terlalu kaku, karena ketidaklayakan guru hanya diukur dari kualifikasinya, bukan dari kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Memang, ada kaitan antara kualifikasi dan keluasan wawasan dan mungkin juga terhadap kompetensinya.
Pemetaan kompetensi terhadap guru yang telah disertifikasi, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) belum lama ini.
Namun, dari dua gelombang UKG yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa catatan sebagai kelemahan. Ada yang melaporkan terkendala masalah koneksi ke server, sehingga ujian pun batal dilaksanakan.
Masalah durasi waktu dalam penyelesaian yang tidak proporsional antara jumlah soal, bobot soal, dan bidang soal yang diujikan.
Ada pula yang meragukan kevalidan soal karena banyak ditemukan soal yang tidak lengkap, baik konten maupun pilihannya. Ditambah lagi konten soal yang disajikan baru mencakup kompetensi pedagogik dan profesional.
Dengan demikian, bolehlah dikatakan sistem pelaksanaan UKG ini yang belum siap dan adanya kesan tergesa-gesa.
Sebenarnya, UKG ini bisa saja berpeluang dijadikan parameter untuk mengukur kompetensi guru. Dalam konteks ini tentu dengan catatan sistem pelaksanaannya diperbaiki disertai sosialisasi yang baik pula kepada guru.
Tetapi, sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa UKG hanya untuk kepentingan pemetaan semata dan tidak akan berpengaruh apapun terhadap hak guru.
Kedua, adanya pernyataan dari penulis bahwa sertifikasi guru merupakan pemborosan tanpa hasil. Semua tentu sepakat, pendidikan itu adalah investasi jangka panjang.
Generasi yang berkiparah sekarang merupakan hasil sumber daya manusia atau produk pendidikan dekade sebelumnya. Jadi, out put dari pendidikan tidak bisa diukur secara ekonomis karena yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang mendominasi generasi berikutnya.
Wardiman Djojonegoro mengingatkan kepada kita bahwa masalah martabat guru, separuhnya adalah masalah kesejahteraannya. Guru yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan harus mendapatkan ganjaran yang memadai dalam hal ini tunjangan profesi. Itulah salah satu syarat agar pekerjaan guru itu sebagai profesi.
Ketiga, menyikapi persepsi penulis bahwa sertifikasi guru sebagai seremoni akademik. Pada hal penyelenggaraan ujian sertifikasi guru sudah melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sarana pendukung.
Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah. Instrumen ujian sertifikasi terdiri atas kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok instrumen tes meliputi tes tertulis dan tes kinerja.
Tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda meliputi kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching, yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
Kelompok instrumen nontes berupa portofolio. Apakah semua ini masih sebatas seremoni akademik? Guru hanya mengikuti sistem dan prosedur yang dijalankan, tidak lebih dari itu.
Pemberitaan miring seputar guru memang banyak mengalir setelah bergulirnya program sertifkasi ini. Seakan ada saja yang tidak rela guru itu lebih senang dari sebelumnya.
Pada hal, tidak sedikit pula dari kalangan guru ini yang telah menunjukkan prestasi dengan kreativitas dan inovasinya. Tetapi hati seorang guru yang bijak tentu menyikapi ini dengan selalu merefleksi diri dan intropeksi diri.
Hati guru akan lebih bangga dan mendoakan anak didiknya lebih berhasil tanpa mengharapkan balas jasa. Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan guru katanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa.***
Syahrial, Praktisi Pendidikan di Kampar.
Penilaian seperti ini diberikan si penulis setelah mengutip hasil survei yang dirilis Bank Dunia tentang kegagalan kegiatan belajar mengajar pada 2011 di beberapa negara termasuk Indonesia.
Hasil survei yang dirilis ini menyimpulkan bahwa program yang dijalankan di republik ini seperti sertifikasi guru dianggap gagal. Alasannya, program itu tidak mampu mengubah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sang penulis lebih banyak menyoroti aspek ekonomis program ini karena memang masih berstatus mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam.
Akhirnya si penulis memvonis sertifikasi guru merupakan pemborosan tanpa hasil alias gagal. Sampai-sampai penulis menyatakan moratorium sertifikasi guru karena dianggap sebagai seremoni akademik yang sia-sia.
Saya sebagai praktisi pendidikan yang telah merasakan secuil pengalaman profesi mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi merasa terpanggil untuk menyoroti opini di atas.
Pertama, alasan yang diambil untuk menyimpulkan survei tersebut bahwa program sertifikasi guru tidak mengubah kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sayangnya di sini tidak disebutkan parameter apa yang dijadikan Bank Dunia untuk menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sebenarnya, bila kita telaah secara yuridis akan diperoleh bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Ini termaktub dalam pasal 39 ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan landasan ini sudah jelas bahwa untuk mengukur kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, bertitik tolak dari substansi tugas guru atau pendidik tersebut.
Saya juga tidak tahu, apakah survei tersebut sudah mengacu pada payung hukum yang berlaku di negeri ini? Jika belum, berarti survei ini masih belum bersifat spesifik dan belum menggunakan parameter khusus tentang kegiatan pembelajaran di suatu negara.
Berbicara mengenai program sertifikasi guru, tidak akan lepas dari substansi pasal 28 ayat (1) PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial.
Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.
Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tentu bisa diartikan kualifikasi akademiknya minimal D4/S1 atau sudah bertugas selama dua puluh tahun dan berusia minimal lima puluh tahun.
Jika kualifikasi akademik yang dijadikan penilaian keberhasilan program sertifikasi guru, maka jumlah guru yang tidak layak mengajar tentunya membengkak lebih besar lagi (Suparlan, 2010).
Estimasi seperti ini tentu juga secara tidak langsung sudah termasuk guru yang belum disertifikasi.
Parameter ini menjadi terlalu kaku, karena ketidaklayakan guru hanya diukur dari kualifikasinya, bukan dari kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Memang, ada kaitan antara kualifikasi dan keluasan wawasan dan mungkin juga terhadap kompetensinya.
Pemetaan kompetensi terhadap guru yang telah disertifikasi, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) belum lama ini.
Namun, dari dua gelombang UKG yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa catatan sebagai kelemahan. Ada yang melaporkan terkendala masalah koneksi ke server, sehingga ujian pun batal dilaksanakan.
Masalah durasi waktu dalam penyelesaian yang tidak proporsional antara jumlah soal, bobot soal, dan bidang soal yang diujikan.
Ada pula yang meragukan kevalidan soal karena banyak ditemukan soal yang tidak lengkap, baik konten maupun pilihannya. Ditambah lagi konten soal yang disajikan baru mencakup kompetensi pedagogik dan profesional.
Dengan demikian, bolehlah dikatakan sistem pelaksanaan UKG ini yang belum siap dan adanya kesan tergesa-gesa.
Sebenarnya, UKG ini bisa saja berpeluang dijadikan parameter untuk mengukur kompetensi guru. Dalam konteks ini tentu dengan catatan sistem pelaksanaannya diperbaiki disertai sosialisasi yang baik pula kepada guru.
Tetapi, sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa UKG hanya untuk kepentingan pemetaan semata dan tidak akan berpengaruh apapun terhadap hak guru.
Kedua, adanya pernyataan dari penulis bahwa sertifikasi guru merupakan pemborosan tanpa hasil. Semua tentu sepakat, pendidikan itu adalah investasi jangka panjang.
Generasi yang berkiparah sekarang merupakan hasil sumber daya manusia atau produk pendidikan dekade sebelumnya. Jadi, out put dari pendidikan tidak bisa diukur secara ekonomis karena yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang mendominasi generasi berikutnya.
Wardiman Djojonegoro mengingatkan kepada kita bahwa masalah martabat guru, separuhnya adalah masalah kesejahteraannya. Guru yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan harus mendapatkan ganjaran yang memadai dalam hal ini tunjangan profesi. Itulah salah satu syarat agar pekerjaan guru itu sebagai profesi.
Ketiga, menyikapi persepsi penulis bahwa sertifikasi guru sebagai seremoni akademik. Pada hal penyelenggaraan ujian sertifikasi guru sudah melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sarana pendukung.
Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah. Instrumen ujian sertifikasi terdiri atas kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok instrumen tes meliputi tes tertulis dan tes kinerja.
Tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda meliputi kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching, yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
Kelompok instrumen nontes berupa portofolio. Apakah semua ini masih sebatas seremoni akademik? Guru hanya mengikuti sistem dan prosedur yang dijalankan, tidak lebih dari itu.
Pemberitaan miring seputar guru memang banyak mengalir setelah bergulirnya program sertifkasi ini. Seakan ada saja yang tidak rela guru itu lebih senang dari sebelumnya.
Pada hal, tidak sedikit pula dari kalangan guru ini yang telah menunjukkan prestasi dengan kreativitas dan inovasinya. Tetapi hati seorang guru yang bijak tentu menyikapi ini dengan selalu merefleksi diri dan intropeksi diri.
Hati guru akan lebih bangga dan mendoakan anak didiknya lebih berhasil tanpa mengharapkan balas jasa. Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan guru katanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa.***
Syahrial, Praktisi Pendidikan di Kampar.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

