Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilgub Riau dan Ilusi Kesejahteraan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kendati tahapan Pemilukada Gubernur Riau belum dimulai, suhu politik sepertinya sudah mulai memanas. Wajah-wajah politisi mulai muncul di persimpangan jalan.

Tebar  wajah dan senyum yang begitu mempesona. Masyarakat pun berharap akan muncul dan lahir pemimpin baru yang bisa lebih menyejahterakan dan tidak membawanya menjadi ilusi atau mimpi di tengah semangat dan perjuangan masyarakat Riau untuk berubah menjadi lebih baik.

Melihat dari aspek historis, lahirnya Pemilukada langsung merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilgub melalui perwakilan oleh DPRD sebagaimana yang pernah diamanatkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999.

Namun, seiring perjalanan,  pada akhirnya semakin kentara dengan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 12 Tahun 2008.  

Berpijak pada peraturan atau perundang-undangan Pilgub pun digelar secara langsung di Indonesia mulai Juni 2005, ketika itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah Moh Ma’ruf.  

Pada tahun 2005 ini, berdasarkan sumber yang diekspose Depdagri,  Pilgub telah dilaksanakan di 226 daerah, 197 kabupaten, 36 kota dan 179 provinsi yang diawali Pilgub di Kutai Negara (Kalimantan Timur) dan ditutup Pilgub di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Seiring perjalanan dan pelaksanaan Pilgub dan proses evaluasi yang dilakukan, ternyata Pilgub yang esensinya melahirkan pemimpin yang kuat di tingkat lokal dan diharapkan mampu memberikan efek peningkatan kesejahteraan ternyata belum mampu membuktikan kedua hal itu kecuali hanya di beberapa daerah tertentu saja.

Pilgub ternyata melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang pragmatis dan membangun dinasti korup.  Esensi kesejahteraan masyarakat hingga saat ini seolah-olah hanya menjadi mimpi di siang bolong.

Wajar kemudian, muncul wacana untuk mengembalikan Pilgub langsung ini kepada DPRD khususnya untuk kepala daerah tingkat I atau provinsi.

Bagi penulis, ini merupakan suatu wacana kemunduran demokrasi lokal. Seharusnya, kita harus mencari penyakit penyelenggaraan Pilgub dan kemudian membenahinya menjadi sebuah penyelenggaraan yang lebih mendekat pada titik kesempurnaan bukan kemudian mengembalikan ke format awal.

Ilusi Kesejahteraan
Semakin baik kualitas penyelenggaraan Pilgub penulis pikir akan melahirkan pemimpin yang kuat dan tentunya akan berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nah inilah yang menjadi harapan kita semua. Namun muncul pertanyaan kemudian, Pilgub yang bagaimanakah yang akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat?


Menjawab pertanyaan ini penulis akan mencoba menjawabnya melalui pendekatan empat elemen penting dalam Pilgub yakni KPUD, Panwas, partai politik dan pasangan calon serta masyarakat yang memiliki hak pilih.

Pertama, KPUD sebagai penyelenggara Pilgub. Melihat perannya yang begitu besar dalam Pilgub diharapkan KPUD mampu memperlihatkan independensinya dan netralitasnya.

Salain itu, diharapkan juga KPUD mampu menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik. Beberapa kasus di daerah, terkesan KPUD memihak kepada salah satu pasangan calon dan terkadang juga berat sebelah dalam memberikan perlakuan kepada masing-masing pasangan calon.

Jadi, memang bicara kualitas penyelenggaraan Pilgub, KPUD punya peranan yang cukup penting dalam menciptakan kompetisi politik yang sehat.

Kedua, Panwas. Peran Panwas kerap kali hanya sebagai simbol seolah-olah penyelenggaraan Pilgub sudah diawasi dengan sempurna dan acapkali laporan-laporan dari Panwas juga relatif tidak didengar karena memang ada aturan-aturan yang melemahkan fungsi Panwas dan pembentukannya juga terkadang terlambat.  

Sebagaimana yang dikutip Leo Agustino (2009: 133) Pasal 7 Undang-undang No 32 Tahun 2004, Panwas Pilgub dibentuk oleh dan bertanggungjawab serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada DPRD.

Secara lebih rinci ketentuan ini juga tertuang dalam PP No 6 tahun 2005 Pasal 104 ayat (2). Menurut pasal ini, DPRD-lah yang membentuk Panwas Pilgub sehingga kemudian memunculkan dilema tersendiri dan terkesan Panwas Pilgub jauh dari kesan independen, sehingga keberadaannya membuat nyaris tak bertaji.

Anggaplah memang ini suatu takdir yang harus dilakoni dalam rangka memenuhi standari demokrasi yang prosedural, tapi ke depan memang hal ini harus diperbaiki.

Ketiga, pasangan calon dan partai politik. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita membutuhkan pasangan calon pemimpin yang kuat. Kuat dari berbagai sisi baik politik maupun ekonomi.

Pasangan calon harus bermental entrepreneurship dan memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatur birokrasi yang merupakan roda yang menjalankan pemerintahan di daerah.

Ini sangat penting, tapi ini juga sangat tergantung dengan peran partai politik, selama ini partai politik kurang mampu memaksimalkan perannya sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat atau kadernya.

Terbukti, sebagian besar partai politik lebih menjagokan tokoh-tokoh populer bahkan artis untuk diusung menjadi bakal calon kepala daerah dibandingkan kader sendiri.

Inilah titik kelemahan, mesin partai tidak berjalan begitu efektif. Figuritas terkadang menjadi faktor penentu yang menentukan bakal calon kepala daerah bisa menang atau tidak dalam kompetisi.

Ke depan barangkali partai politik perlu mengedepankan kualitas pasangan calon dan bisa lebih menghidupkan mesin partainya.

Keempat, masyarakat pemilih.  Nah, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih juga harus cerdas dalam menyikapi siapa bakal calon yang akan mereka pilih.

Mereka harus benar-benar kenal dengan siapa bakal calon yang akan mereka pilih kelak, tidak hanya sekadar populiritas di media tapi tahu persis apa yang akan dilakukan bakal calon wali kota yang mereka pilih, seandainya terpilih menjadi kepala daerah kelak. Kecerdasan masyarakat pemilih ini juga bisa dilihat bagaimana mereka menyikapi politik uang pasangan calon.

Sebuah fenomena yang cukup menarik, saat ini pasangan calon yang memberikan uang tidak menjadi sebuah jaminan untuk menang karena terkadang uangnya saja diambil, tapi soal pilihan ternyata tidak bisa dipaksakan.

Nah, kekuatan kecerdasan pemilih ini bisa juga mendorong lahirnya kepemimpinan yang kuat yang lebih memprioritaskan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakannya.

Setiap elemen di atas memang harus saling dikuatkan, tidak bisa tidak.***

Raja Dachroni, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer