Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aksi demonstrasi guru di bawah bendera Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru ke Kantor Gubernur Riau, Selasa (18/12) semakin mempertegas bahwa para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul solid memperjuangkan nasib teman mereka satu profesi.
Sudah selayaknya masalah ini jadi perhatian serius, supaya tidak jadi preseden buruk di masa mendatang.
Adalah Said Nurjaya, Kabid Perlindungan Hutan di Dinas Kehutanan Riau yang jadi sasaran kemarahan para guru ini.
Oknum PNS yang ringan tangan ini didesak mundur dan atau dicopot dari jabatannya, supaya ke depan jangan lagi ada oknum-oknum PNS yang arogan seperti ini.
Terlebih kepada seorang guru, yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati bahkan tanpa tanda jasa. Apa mungkin seorang Said Nurjaya bisa duduk di jabatan sekarang, tanpa didikan seorang guru? Jawabannya, bisa dikembalikan ke diri kita masing-masing.
Aksi penamparan guru SDN 081 Pekanbaru, Nurbaiti oleh orang tua murid bernama Said Nurjaya ini benar-benar seperti membangunkan singa yang sedang tidur.
Nurbaiti, seorang guru senior yang selama ini dikenal teman-teman sejawatnya sebagai sosok yang baik dan ramah tiba-tiba saja menerima tamparan dari orang tua murid.
Tentu saja rasa solidaritas antar sesama guru ini muncul. Sebuah panggilan hati nurani, panggilan satu korps guru yang bernaung di bawah PGRI. Kalau saja bukan guru yang menerima perlakuan seperti ini, tentu saja ceritanya akan lain.
Sekarang 'bola panas' nasib Said Nurjaya ada di tangan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP. Sebagai kepala daerah, pemimpin yang disegani dan dituakan di Bumi Melayu ini tentulah akan mengambil langkah dan keputusan yang bijak.
Akankah Gubri mencopot Said Nurjaya dari jabatannya sebagai Kabid di Dinas Kehutanan Riau? Atau Gubri punya win win solution yang lebih arif, ketimbang harus ada yang dikorbankan.
Satu sisi ada desakan atas nama solidaritas dan penegakan hukum yang disuarakan pada guru, dan di sisi lain, Said Nurjaya adalah PNS di lingkungan Pemprov Riau, yang sudah mengabdi cukup lama.
Bila soal jabatan, jelas saja Gubri bisa jadi pemutus. Tapi kalau sudah soal status kepegawaian (baca: PNS) seorang Said Nurjaya, jelas saja Gubri tidak punya kewenangan.
Sebab, kewenangan mengangkat dan memberhentikan PNS itu ada di tangan Mendagri. Menteri lah yang berhak atas status PNS Said Nurjaya.
Walau begitu, keputusan Gubri terhadap yang bersangkutan sudah pasti akan berpengaruh terhadap kelanjutan karir, dan masa depan Said Nurjaya di lingkungan kedinasan. Ya, bagaimana pun, semua keputusan tentu perlu proses sebelum diputus dan ditetapkan.
Masih ingat bola panas yang memunculkan demonstrasi guru besar-besaran di Kabupaten Kampar beberapa tahun lalu? PGRI yang ketika itu juga jadi motor, membuktikan bahwa ketika para guru bersatu benar- benar bisa melahirkan perubahan signifikan di tingkat kebijakan.
Tidak saja sekadar selesai di situ, tapi sampai sekarang dan kapanpun peristiwa di Kampar ini tak akan pernah dilupakan. Sekali lagi tindakan emosional kepada guru akan berujung ingatan dan sejarah, agar guru tidak lagi dilecehkan.
Harapannya, meski maaf dan memaafkan terjadi, tapi yang namanya tindakan emosional sepihak jelas tidak pula bisa dibenarkan begitu saja. Baik dari seorang guru ke murid misalnya, atau dari orang tua murid ke guru.
Jadi, mesti ada benang merah dan ujung dari persoalan ini, sehingga kalau nanti generasi mendatang bertanya, kenapa ini atau keputusan itu dan pihak-pihak tersebut yang dikenai sanksi, jawabannya sudah jelas dan terang benderang.
Semoga persoalan ini cepat tuntas dan dunia pendidikan Riau lebih berjaya lagi.***
Sudah selayaknya masalah ini jadi perhatian serius, supaya tidak jadi preseden buruk di masa mendatang.
Adalah Said Nurjaya, Kabid Perlindungan Hutan di Dinas Kehutanan Riau yang jadi sasaran kemarahan para guru ini.
Oknum PNS yang ringan tangan ini didesak mundur dan atau dicopot dari jabatannya, supaya ke depan jangan lagi ada oknum-oknum PNS yang arogan seperti ini.
Terlebih kepada seorang guru, yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati bahkan tanpa tanda jasa. Apa mungkin seorang Said Nurjaya bisa duduk di jabatan sekarang, tanpa didikan seorang guru? Jawabannya, bisa dikembalikan ke diri kita masing-masing.
Aksi penamparan guru SDN 081 Pekanbaru, Nurbaiti oleh orang tua murid bernama Said Nurjaya ini benar-benar seperti membangunkan singa yang sedang tidur.
Nurbaiti, seorang guru senior yang selama ini dikenal teman-teman sejawatnya sebagai sosok yang baik dan ramah tiba-tiba saja menerima tamparan dari orang tua murid.
Tentu saja rasa solidaritas antar sesama guru ini muncul. Sebuah panggilan hati nurani, panggilan satu korps guru yang bernaung di bawah PGRI. Kalau saja bukan guru yang menerima perlakuan seperti ini, tentu saja ceritanya akan lain.
Sekarang 'bola panas' nasib Said Nurjaya ada di tangan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP. Sebagai kepala daerah, pemimpin yang disegani dan dituakan di Bumi Melayu ini tentulah akan mengambil langkah dan keputusan yang bijak.
Akankah Gubri mencopot Said Nurjaya dari jabatannya sebagai Kabid di Dinas Kehutanan Riau? Atau Gubri punya win win solution yang lebih arif, ketimbang harus ada yang dikorbankan.
Satu sisi ada desakan atas nama solidaritas dan penegakan hukum yang disuarakan pada guru, dan di sisi lain, Said Nurjaya adalah PNS di lingkungan Pemprov Riau, yang sudah mengabdi cukup lama.
Bila soal jabatan, jelas saja Gubri bisa jadi pemutus. Tapi kalau sudah soal status kepegawaian (baca: PNS) seorang Said Nurjaya, jelas saja Gubri tidak punya kewenangan.
Sebab, kewenangan mengangkat dan memberhentikan PNS itu ada di tangan Mendagri. Menteri lah yang berhak atas status PNS Said Nurjaya.
Walau begitu, keputusan Gubri terhadap yang bersangkutan sudah pasti akan berpengaruh terhadap kelanjutan karir, dan masa depan Said Nurjaya di lingkungan kedinasan. Ya, bagaimana pun, semua keputusan tentu perlu proses sebelum diputus dan ditetapkan.
Masih ingat bola panas yang memunculkan demonstrasi guru besar-besaran di Kabupaten Kampar beberapa tahun lalu? PGRI yang ketika itu juga jadi motor, membuktikan bahwa ketika para guru bersatu benar- benar bisa melahirkan perubahan signifikan di tingkat kebijakan.
Tidak saja sekadar selesai di situ, tapi sampai sekarang dan kapanpun peristiwa di Kampar ini tak akan pernah dilupakan. Sekali lagi tindakan emosional kepada guru akan berujung ingatan dan sejarah, agar guru tidak lagi dilecehkan.
Harapannya, meski maaf dan memaafkan terjadi, tapi yang namanya tindakan emosional sepihak jelas tidak pula bisa dibenarkan begitu saja. Baik dari seorang guru ke murid misalnya, atau dari orang tua murid ke guru.
Jadi, mesti ada benang merah dan ujung dari persoalan ini, sehingga kalau nanti generasi mendatang bertanya, kenapa ini atau keputusan itu dan pihak-pihak tersebut yang dikenai sanksi, jawabannya sudah jelas dan terang benderang.
Semoga persoalan ini cepat tuntas dan dunia pendidikan Riau lebih berjaya lagi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

