Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mencegah Sejuta PHK

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Menjelang  tutup tahun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merilis pernyataan cukup mengagetkan. Yakni, ada sekitar satu juta pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tak ingin dituding menyebar sensasi dan kekhawatiran, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyebut, pernyataan tersebut didukung data yang dihimpun hingga 13 Desember 2012.

Sejak upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan di seluruh daerah, ada 1.312 perusahaan yang telah mengajukan penangguhan. Seribu lebih perusahaan itu memiliki tenaga kerja hampir sejuta, tepatnya 953.328 orang.

Sofyan menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut didominasi sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu.

Seimbang dengan aksi demo buruh yang menyita perhatian media awal bulan lalu, pengungkapan potensi gelombang PHK oleh Apindo itu juga segera menjadi isu utama.

Data yang diungkap Apindo seakan koreksi keras dari tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin mengurangi PHK buruh sepanjang sisa masa tugasnya sampai 2014.

SBY menegaskan hal tersebut dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri bidang perekonomian di Kantor Presiden Jakarta (3/11).

Isu kesejahteraan buruh memang memanas sejak awal tahun ini. Buruh di sejumlah kota dan kawasan industri berkali-kali berunjuk rasa untuk menuntut perbaikan upah dan kesejahteraan. Mereka meminta kenaikan upah minimum, penghapusan tenaga alih daya, dan jaminan kesehatan.

Buruh merasa ada yang salah dengan klaim pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan tahun depan diperkirakan 6,3-6,8 persen.

Pemerintah selalu mengulang-ulang cerita sukses bahwa ekonomi tumbuh dengan ditunjang konsumsi dalam negeri dan investasi asing.

Sementara buruh yang menjadi fondasi dan modal pertumbuhan justru jarang disebut. Bahkan, arah nasibnya bertolak belakang dengan tren naiknya ekonomi tersebut.

Di sisi seberangnya, para pengusaha pemberi kerja dihadapkan pada situasi tidak mudah. Produk mereka harus bersaing di dalam negeri dengan produk  impor ataupun produk yang sama di pasar luar negeri.

Mereka mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum dalam berinvestasi dan berproduksi.

Keinginan buruh tentu sangat penting, dan keinginan pengusaha juga tidak kalah penting. Dua kepentingan itu tidak bisa saling mengalahkan, karena saling terkait dan menjadi mata rantai tak terpisahkan.

Di sisi buruh, tentu tidak bisa semata-mata demi kesejahteraan dan kelayakan lantas mengorbankan kelangsungan hidup perusahaan.

Sebaliknya, di sisi pengusaha juga tidak serta-merta demi keuntungan perusahaan lantas menekan kesejahteraan buruh yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif bagi kelangsungan usaha itu sendiri.

Pemerintah harus bersikap adil dan tegas kepada kedua belah pihak. Jangan sampai isu upah menjadi alat politik, terutama untuk pencitraan memenangi Pilkada, Pilpres dan segala pemilihan lainnya.

Pemerintah membutuhkan pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja, sementara buruh adalah modal dasar pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai buruh dirugikan.

Sebaliknya, jangan sampai pengusaha menanggung beban berlebihan. Itulah esensi win-win, yang tentu bisa difasilitasi melalui campur tangan yang tepat dari pemerintah.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer