Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketika Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD menetapkan Visi Riau 2020 lebih satu dasawarsa silam, banyak orang merasa visi itu terlalu tinggi.
Pasalnya, Visi Riau 2020 itu mendeklarasikan bahwa Provinsi Riau ingin menjadi Pusat Perekonomian dan Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020.
Untuk pencapaian tingkat perekonomian sudah bisa dibayangkan bagaimana beratnya mengejar negara-negara serumpun seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.
Bagaimana dengan visi bidang kebudayaan Melayu? Tentu bukanlah hal yang terlalu jauh untuk dicapai. Pasalnya, Riau sejak dulu sudah mentahbiskan diri sebagai Pusat Bahasa dan Budaya Melayu. Banyak referensi dan catatan sejarah masa silam yang mendukung perwujudan visi budaya itu.
Apalagi letak Provinsi Riau yang strategis di persimpangan lalu-lalang orang dan barang di kawasan Asia Tenggara yang identik dengan kawasan negari serumpun Melayu.
Sebuah visi pada hakikatnya boleh dimaknai sebagai mimpi atau cita-cita. Belum ada larangan bagi siapa pun untuk bermimpi atau bercita-cita.
Bahkan sedari kecil, kita sudah terbiasa dengan jargon: gantungkanlah cita-citamu setinggi bitang di langit.
Terkait Visi Riau ini tentu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai bila diiringi tekad (azam) bersama secara padu dan kuat.
Upaya dan tekad Gubernur Riau, HM Rusli Zainal untuk menggiring pencapaian visi budaya Melayu itu tak perlu diragukan lagi. Penguatan demi penguatan secara struktural dan institusional terus dilakukan.
Bila kebudayaan Melayu menjadi sebuah tujuan atau cita-cita, maka “kendaraan” yang dapat mempercepat orang-orang mencapai tujuan itu tak lain institusi formal dan informal yang bertanggungjawab dalam pembangunan kebudayaan Melayu.
Kesadaran menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di kawasan serumpun pernah dicanangkan Rusli Zainal melalui ajakan kampanye spiritual “Menuju Satu Melayu.” Maknanya, kebudayaan Melayu harus dipandang dalam visi yang lebih luas sembari menghilang “bilik-bilik” yang tercipta secara tak sengaja atas dasar egoisme atau spirit perbedaan belaka.
Sebutlah, sejak pemisahan Kepuluan Riau sebagai provinsi baru dari induknya, Provinsi Riau, kecenderungan untuk menonjolkan egoisme tak bisa dipungkiri telah terjadi. Padahal, hubungan kebudayaan serumpun kecil Riau-Kepri itu tak mungkin dipisahkan. Bak “mencencang air yang tak akan pernah putus-putusnya”. Melayu Riau itu ya Melayu Kepri, atau sebaliknya.
Rusli Zainal menyebut “kendaraan” itu sebagai pilar. Ada tiga pilar utama yang mesti bergerak cepat dan seiring-sejalan agar akselerasi pencapaian visi dapat dilakukan yakni pilar formal terdiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan pilar informal meliputi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Dewan Kesenian Riau (DKR) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau yang berperan dalam memberi ruh islami dalam pergerakan budaya Melayu itu.
Kesiapan institusi formal seperti Disbudpar dan Disdikbud dalam mewujudkan visi budaya Melayu harus dilihat secara jernih dan teliti. Penyiapan grand design (konsep besar) dalam melihat wujud keberadaan budaya Melayu itu di masa depan bisa dilihat dari perencanaan dan aksi tindak secara bertahap yang bertumpu pada jalur pendidikan formal di bangku sekolah.
Persoalannya, apa dan bagaimana konsep besar yang dilahirkan kedua dinas formal itu tentang pembangunan kebudayaan Melayu, tak semua lapisan masyarakat boleh tahu. Cara berpikir dan cara kerja yang cenderung mengerucutkan “bilik-bilik” kelompok pastilah berakibat tidak optimalnya aksi tindak itu.
Banyak kegiatan strategis yang berkaitan dengan lalu-lintas pemikiran yang dibentang melalui seminar, workshop atau pertemuan ilmiah cenderung dibatasi oleh “spirit kelompok”. Etos “berkami” yang pernah ditengarai budayawan Ediruslan Pe Amanriza puluhan tahun silam semakin menonjol mengalahkan etos “berkita”.
Realitas yang terjadi dalam membangun kebudayaan dan peradaban Melayu ini cenderung mengerucut berdasarkan kelompok-kelompok. Kelompok yang satu ketika menggelar kegiatan cenderung menafikan atau tidak melibatkan kelompok lainya.
Aktivitas kebudayaan dikesankan sebagai sesuatu barang langka yang harus disembunyikan. Saat menggelar sebuah iven budaya yang menggunakan uang rakyat melalui dana APBD seakan-akan hanya boleh diikuti oleh kelompok atau orang-orang terpilih sesuka hatinya.
Padahal membangun kebudayaan dan peradaban mustahil bisa dilakukan hanya oleh suatu kelompok saja. Diperlukan sinergitas dan keterbukaan untuk merangkul berbagai pihak berkepentingan sebanyak mungkin. Sebab buah peradaban yang bakal muncul tentu menjadi representatif bagi kehidupan semua pihak.
Masyarakat pendukung budaya Melayu di daerah ini harus berdiri di atas kepentingan semua pihak. Bukan berkotak-kotak atau mempersempit bilik yang membuat kita sesak napas sendiri.
Andai mau jujur, bertanyalah secara terbuka. Perencanaan jangka panjang seperti apa yang sudah disusun oleh Disbudpar dan Disdikbud dalam membangun kebudayaan Melayu jangka panjang di daerah ini. Kurikulum pendidikan yang termuat di dalam muatan lokal cenderung bersifat sampiran (bukan pokok).
Buku-buku ajar dan buku pendukung tentang budaya Melayu yang diperuntukkan bagi para siswa cenderung memuat ajaran universal saja. Tidak memperlihatkan kekhasan budaya Melayu sebagaimana yang diharapkan banyak orang.
Bahkan, pendidikan budaya Melayu cenderung ditafsirkan secara sempit dengan hanya memperbanyak buku-buku cerita rakyat, legenda atau mitos yang bersentuhan dengan kebudayaan Melayu masa silam. Ada pula penerbitan sejumlah buku sastra kontemporer yang memiliki muatan lokal Melayu.
Tapi buku yang diterbitkan hanya dari segelintir pengarang atau sastrawan yang memiliki kedekatan dengan “penguasa” di dinas bersangkutan.
Sangat disayangkan, hingga kini, belum ada buku pokok yang menjadikan sumber materinya dari maha karya (master piece) Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy.
Padahal, dalam mewariskan nilai-nilai dan ajaran budaya Melayu bagi anak didik atau masyarakat umum itu, diperlukan buku peganganan utama.
Artinya, belum ada pihak yang berikhtiar membuat buku pokok ajaran budaya Melayu yang komprehensif sebagai sumber rujukan bersama.
Bila upaya mencapai Visi Riau 2020 bidang kebudayaan dilakukan secara berkotak-kotak begini, akankah visi itu dapat dicapai sesuai target dan tenggat waktu yang ada?
Diperlukan itikad baik semua pihak untuk merubuhkan sekat-sekat kelompok dengan semangat bersama dalam membangun budaya Melayu melalui semua jalur.
Sebab Visi Riau 2020 merupakan ikrar dan amanah seluruh rakyat Riau melalui lembaga DPRD yang membuhulnya dengan peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan sejak lama.
Tekad dan kemauan keras seorang Rusli Zainal dalam memacu laju pencapaian Visi Riau 2020 itu, belumlah cukup.
Pilihannya kini, perkuat sambungan lokomotif dengan gerbong-gerbong atau diperlukan lokomotif baru dengan gerbong yang baru pula pada tingkat pelaksana teknis sesuai bidang tugas masing-masing. ****
Fakhrunnas MA Jabbar, Sastrawan Riau.
Pasalnya, Visi Riau 2020 itu mendeklarasikan bahwa Provinsi Riau ingin menjadi Pusat Perekonomian dan Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020.
Untuk pencapaian tingkat perekonomian sudah bisa dibayangkan bagaimana beratnya mengejar negara-negara serumpun seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.
Bagaimana dengan visi bidang kebudayaan Melayu? Tentu bukanlah hal yang terlalu jauh untuk dicapai. Pasalnya, Riau sejak dulu sudah mentahbiskan diri sebagai Pusat Bahasa dan Budaya Melayu. Banyak referensi dan catatan sejarah masa silam yang mendukung perwujudan visi budaya itu.
Apalagi letak Provinsi Riau yang strategis di persimpangan lalu-lalang orang dan barang di kawasan Asia Tenggara yang identik dengan kawasan negari serumpun Melayu.
Sebuah visi pada hakikatnya boleh dimaknai sebagai mimpi atau cita-cita. Belum ada larangan bagi siapa pun untuk bermimpi atau bercita-cita.
Bahkan sedari kecil, kita sudah terbiasa dengan jargon: gantungkanlah cita-citamu setinggi bitang di langit.
Terkait Visi Riau ini tentu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai bila diiringi tekad (azam) bersama secara padu dan kuat.
Upaya dan tekad Gubernur Riau, HM Rusli Zainal untuk menggiring pencapaian visi budaya Melayu itu tak perlu diragukan lagi. Penguatan demi penguatan secara struktural dan institusional terus dilakukan.
Bila kebudayaan Melayu menjadi sebuah tujuan atau cita-cita, maka “kendaraan” yang dapat mempercepat orang-orang mencapai tujuan itu tak lain institusi formal dan informal yang bertanggungjawab dalam pembangunan kebudayaan Melayu.
Kesadaran menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di kawasan serumpun pernah dicanangkan Rusli Zainal melalui ajakan kampanye spiritual “Menuju Satu Melayu.” Maknanya, kebudayaan Melayu harus dipandang dalam visi yang lebih luas sembari menghilang “bilik-bilik” yang tercipta secara tak sengaja atas dasar egoisme atau spirit perbedaan belaka.
Sebutlah, sejak pemisahan Kepuluan Riau sebagai provinsi baru dari induknya, Provinsi Riau, kecenderungan untuk menonjolkan egoisme tak bisa dipungkiri telah terjadi. Padahal, hubungan kebudayaan serumpun kecil Riau-Kepri itu tak mungkin dipisahkan. Bak “mencencang air yang tak akan pernah putus-putusnya”. Melayu Riau itu ya Melayu Kepri, atau sebaliknya.
Rusli Zainal menyebut “kendaraan” itu sebagai pilar. Ada tiga pilar utama yang mesti bergerak cepat dan seiring-sejalan agar akselerasi pencapaian visi dapat dilakukan yakni pilar formal terdiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan pilar informal meliputi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Dewan Kesenian Riau (DKR) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau yang berperan dalam memberi ruh islami dalam pergerakan budaya Melayu itu.
Kesiapan institusi formal seperti Disbudpar dan Disdikbud dalam mewujudkan visi budaya Melayu harus dilihat secara jernih dan teliti. Penyiapan grand design (konsep besar) dalam melihat wujud keberadaan budaya Melayu itu di masa depan bisa dilihat dari perencanaan dan aksi tindak secara bertahap yang bertumpu pada jalur pendidikan formal di bangku sekolah.
Persoalannya, apa dan bagaimana konsep besar yang dilahirkan kedua dinas formal itu tentang pembangunan kebudayaan Melayu, tak semua lapisan masyarakat boleh tahu. Cara berpikir dan cara kerja yang cenderung mengerucutkan “bilik-bilik” kelompok pastilah berakibat tidak optimalnya aksi tindak itu.
Banyak kegiatan strategis yang berkaitan dengan lalu-lintas pemikiran yang dibentang melalui seminar, workshop atau pertemuan ilmiah cenderung dibatasi oleh “spirit kelompok”. Etos “berkami” yang pernah ditengarai budayawan Ediruslan Pe Amanriza puluhan tahun silam semakin menonjol mengalahkan etos “berkita”.
Realitas yang terjadi dalam membangun kebudayaan dan peradaban Melayu ini cenderung mengerucut berdasarkan kelompok-kelompok. Kelompok yang satu ketika menggelar kegiatan cenderung menafikan atau tidak melibatkan kelompok lainya.
Aktivitas kebudayaan dikesankan sebagai sesuatu barang langka yang harus disembunyikan. Saat menggelar sebuah iven budaya yang menggunakan uang rakyat melalui dana APBD seakan-akan hanya boleh diikuti oleh kelompok atau orang-orang terpilih sesuka hatinya.
Padahal membangun kebudayaan dan peradaban mustahil bisa dilakukan hanya oleh suatu kelompok saja. Diperlukan sinergitas dan keterbukaan untuk merangkul berbagai pihak berkepentingan sebanyak mungkin. Sebab buah peradaban yang bakal muncul tentu menjadi representatif bagi kehidupan semua pihak.
Masyarakat pendukung budaya Melayu di daerah ini harus berdiri di atas kepentingan semua pihak. Bukan berkotak-kotak atau mempersempit bilik yang membuat kita sesak napas sendiri.
Andai mau jujur, bertanyalah secara terbuka. Perencanaan jangka panjang seperti apa yang sudah disusun oleh Disbudpar dan Disdikbud dalam membangun kebudayaan Melayu jangka panjang di daerah ini. Kurikulum pendidikan yang termuat di dalam muatan lokal cenderung bersifat sampiran (bukan pokok).
Buku-buku ajar dan buku pendukung tentang budaya Melayu yang diperuntukkan bagi para siswa cenderung memuat ajaran universal saja. Tidak memperlihatkan kekhasan budaya Melayu sebagaimana yang diharapkan banyak orang.
Bahkan, pendidikan budaya Melayu cenderung ditafsirkan secara sempit dengan hanya memperbanyak buku-buku cerita rakyat, legenda atau mitos yang bersentuhan dengan kebudayaan Melayu masa silam. Ada pula penerbitan sejumlah buku sastra kontemporer yang memiliki muatan lokal Melayu.
Tapi buku yang diterbitkan hanya dari segelintir pengarang atau sastrawan yang memiliki kedekatan dengan “penguasa” di dinas bersangkutan.
Sangat disayangkan, hingga kini, belum ada buku pokok yang menjadikan sumber materinya dari maha karya (master piece) Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy.
Padahal, dalam mewariskan nilai-nilai dan ajaran budaya Melayu bagi anak didik atau masyarakat umum itu, diperlukan buku peganganan utama.
Artinya, belum ada pihak yang berikhtiar membuat buku pokok ajaran budaya Melayu yang komprehensif sebagai sumber rujukan bersama.
Bila upaya mencapai Visi Riau 2020 bidang kebudayaan dilakukan secara berkotak-kotak begini, akankah visi itu dapat dicapai sesuai target dan tenggat waktu yang ada?
Diperlukan itikad baik semua pihak untuk merubuhkan sekat-sekat kelompok dengan semangat bersama dalam membangun budaya Melayu melalui semua jalur.
Sebab Visi Riau 2020 merupakan ikrar dan amanah seluruh rakyat Riau melalui lembaga DPRD yang membuhulnya dengan peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan sejak lama.
Tekad dan kemauan keras seorang Rusli Zainal dalam memacu laju pencapaian Visi Riau 2020 itu, belumlah cukup.
Pilihannya kini, perkuat sambungan lokomotif dengan gerbong-gerbong atau diperlukan lokomotif baru dengan gerbong yang baru pula pada tingkat pelaksana teknis sesuai bidang tugas masing-masing. ****
Fakhrunnas MA Jabbar, Sastrawan Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

