Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mewajarkan Iklan Politik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Provinsi Riau memasuki masa-masa panas menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) September  2013 ini.

Ancang-ancang untuk maju sebagai calon dalam Pilgub 2013 sudah mulai terlihat dari beberapa tokoh partai maupun non partai.

Iklan “menjual diri” juga sudah banyak dilakukan baik melalui media spanduk/ baliho atau melalui media  seperti koran, televisi, radio maupun media online seperti website atau jejaring sosial (Facebook dan Twitter).

Tentu kita tidak mempermasalahkan cara-cara “menjual diri” (baca: kampanye) melalui media atau alat kampanye lainnya.

Siapapun berhak untuk mencalonkan diri dan tampil memberikan pemikiran-pemikiran terkait nasib Riau ke depan. Bahkan, pemikiran tersebut dikuatkan dengan janji-janji sarat politis yang terkadang dikemas dengan tujuan menarik simpati masyarakat banyak.

Namun, menarik simpati masyarakat melalui janji-janji politik harus pula berlandaskan etika dan logika kewajaran.

Perlu kita sadari saat ini, politik telah menjadi sebuah forum di mana terjadi pertukaran atau transaksi tentang kebenaran dan kesalahan/pendustaan, hiperbola, simplifikasi berlebihan dan penguasaan distorsi, serta menjadi ajang pencitraan.

Selain itu, masyarakat diindoktrinasi melalui slogan-slogan atau pernyataan-pernyataan politik murahan tertentu, yang disadari sebagai politik pembohongan massa, namun tetap saja merasuk ke dalam kesadaran masyarakat karena gencarnya iklan-iklan tersebut ditayangkan pada prime time di televisi-televisi atau radio-radio, atau dipajang di jalan-jalan protokol.

Janji-janji yang disampaikan melalui iklan media maupun dilontarkan secara langsung terkadang tidak terukur bahkan di luar kapasitas dan kemampuan.

Penuh intriks dan kebohongan/ kepalsuan, hiperbola serta sarat penyajian citra. Maka wajarlah jika muncul suatu tuduhan bahwa sebagian para elite pejabat di negeri ini hanya bisa mengumbar janji ketika masa-masa pemilihan, namun minim bukti ketika ia sudah terpilih, tidak sesuai dengan isi iklan ketika masa kampanye.

Jika kita lihat, iklan pada dasarnya difungsikan untuk melukiskan realitas. Namun, berbicara mengenai iklan politik, mungkin memiliki kesamaan dengan iklan produk yang juga terkadang banyak menipu melalui bahasa.

Seperti pada  sebagian iklan produk yang  terkadang tidak sesuai dengan realitas atau malah memalsukan realitas.

Contoh misalnya pada  iklan rokok yang menjual gambar lelaki perkasa, petualang dan kebebasan, seolah-olah bagi siapa yg mengisap rokok tersebut menjadi seorang lelaki yang sesuai dengan yang ada pada iklan.

Padahal, iklan tersebut jelas mendistorsi image yang hidup di tengah masyarakat tentang rokok yang penuh candu dan ketergantungan,  serta efek buruk yang ditimbulkan.

Begitu halnya dengan iklan politik, jargon-jargon dengan bahasa penuh percaya diri dengan sederet janji  politik seharusnya  tidak mengkaburkan realitas, apalagi memalsukan realitas.

Jargon kampanye tentunya harus diukur dengan logika kewajaran dan kapasitas diri. Agar ketika tahta itu dapat direbut, janji-janji itu dapat dipenuhi dan tidak memuai seperti buih.

Iklan politik pada dasarnya merupakan salah satu strategi dalam ilmu marketing politik yang berpotensi pula untuk memanipulasi opini publik.

Melalui media (baliho maupun media), informasi yang disampaikan akan dapat memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya ada.

Banjir informasi mungkin hal yang wajar ketika masa-masa menjelang pemilihan. Masyarakat akan di asupi oleh berbagai macam informasi dari  tokoh yang ikut dalam pencalonan.

Tidak jarang suatu permasalahan dibahas dan disajikan menurut analisis dan ideologi yang beraneka ragam. Bahkan tidak jarang pula, informasi baik jargon atau bahasa iklan saling serang dan saling menjatuhkan antar calon.

Sehingga dengan banyaknya informasi-informasi tersebut, memungkinkan masyarakat akan semakin jauh dari kondisi riilnya.

Fenomena ini tentu harus kita sikapi dengan nalar arif dan bijak. Masyarakat harus cerdas dalam mencerna setiap informasi yang disampaikan oleh calon yang akan bertarung dalam Pilgub yang hanya tinggal beberapa bulan ke depan.

Tentu kita mengharapkan, janji-janji suci yang disampaikan pada iklan politik di media atau pada masa kampanye politik nanti, bisa sesuai dengan bukti.

Kita tidak mengharapkan sebuah ungkapan dari Mark Twain, bahwa sebuah kebohongan dapat berjalan mengelilingi setengah dunia, pada saat yang sama kebenaran diletakkan di bawahnya.

Ungkapan ini menggambarkan sebuah kondisi di mana kebohongan selalu mendominasi kebenaran. Dan kebohongan nyaris dikaburkan oleh pembenaran-pembenaran untuk mencapai sebuah tujuan.

Kita tetap berharap, iklan politik sebagai media merebut simpati tidak dinodai oleh perilaku saling sikut, saling serang dan hantam, serta saling menjatuhkan.

Kita berharap visi dan misi yang dibawa untuk menakhodai kapal besar Provinsi Riau tidaklah menjadi pepesan kosong ketika nanti amanat rakyat sudah dipikul di pundak.

Oleh karena itu, setidaknya ada tiga prinsip moral yang harus diperhatikan sehubungan dengan etika dalam iklan politik. Pertama, masalah kejujuran dalam  iklan.

Kedua, masalah martabat manusia sebagai pribadi, artinya dalam hal ini tidak ada saling sikut, saling serang apalagi saling merendahkan. Dan ketiga, tanggung jawab sosial yang mesti diemban oleh si pengiklan.***

Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII Jogjakarta Asal Indragiri Hilir.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer