Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilgubri dan Gerakan Mahasiswa Raja

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tak lama lagi, pada bulan September 2013 Riau akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Gubernur Riau/Pilgubri.

Terlepas dari polemik koalisi partai dan pasangan yang diusung, gerakan mahasiswa harus mengambil bagian dari pesta demokrasi lokal ini.

Dalam tataran idealnya, gerakan mahasiswa harus mampu mendorong Pemilukada berkualitas yang bebas dari beragam kecurangan. Itu bagian dari peran dan masih banyak peran yang lainnya yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Gerakan mahasiswa harus punya cita rasa yang berbeda dengan elemen gerakan pemuda yang saat ini sedang latah yang dengan mudah mengeluarkan pernyataan mendukung calon A, B, atau C untuk mendapatkan keuntungan pragmatis belaka.

Gerakan mahasiswa mestinya memiliki sikap ketidakberpihakannya dan tetap netral, serta memberikan pencerdasan politik yang sehat kepada masyarakat tanpa ada upaya menggiring masyarakat untuk mendukung salah satu calon.

Tidak pantas rasanya momentum Pilgub Riau dijadikan ajang dukung-mendukung oleh gerakan mahasiswa.

Inilah yang saya coba ingatkan sedari awal. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang dapat dikerjakan mahasiswa dalam menyukseskan Pilgubri yang akan hangat awal bulan April 2012 ini sebab pada bulan ini tahapan  akan dimulai.

Kalau begitu, di mana posisi gerakan mahasiswa dalam lingkaran Pilgubri nanti? Inilah barangkali yang menjadi poin perbedaan sekaligus tambahan permasalahan antara gerakan mahasiswa 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan gerakan mahasiswa pada era Reformasi ini.

Jika gerakan mahasiswa tempo dulu akrab dengan penguasa yang otoriter, tetapi sekarang tidak. Gerakan mahasiswa saat ini lebih leluasa untuk bergerak.

Bebas dalam berekspresi dan bersikap. Ini adalah suatu anugerah dan kenikmatan tersendiri. Namun, dalam konteks lingkaran Pilgubri nanti, walau bebas bersikap bukan berarti secara bebas pula untuk melakukan aksi dukung-mendukung.

Jelas ini tidak dibenarkan dalam etika sebuah gerakan mahasiswa yang menjadi wadah atau agen pengayom dan pencerdasan politik bagi masyarakat. Mengapa dikatakan demikian?

Jika gerakan mahasiswa masuk ke lingkaran dukungan tentu masyarakat juga akan tergiring dan secara politis akan menguntungkan bagi calon kepala daerah yang bersangkutan.  

Intinya, gerakan mahasiswa “haram” untuk mendukung kandidat calon pasangan dalam Pemilukada Riau nanti. Lalu soal sikap yang lain setidaknya ada lima hal yang perlu digarap oleh gerakan mahasiswa.

Sebelum membahas peran gerakan mahasiswa dalam Pilgub Riau, alangkah baiknya kita membahas secara umum beragam permasalahan yang menyelimuti Pemilukada secara umum.

Menurut Leo Agustino (2009: 121) dalam bukunya, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, ada sebelas permasalahan yang menyelimuti Pemilukada.

Pertama, tidak akuratnya data pemilih. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh Pemilukada mengalami ketidakakuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes.

Kedua,  persyaratan calon yang tidak lengkap. Dalam memenuhi persyaratan calon, terutama yang menyangkut ijazah sering tidak memenuhi persyaratan, seperti ijazah palsu, tidak punya ijazah atau surat keterangan hilang dan persamaan status ijazah setingkat SLTA.

Kurang telitinya KPUD dalam melakukan verifikasi berkas administrasi calon dan adanya pengaduan masyarakat terhadap dugaan ijazah palsu atau pernah dijatuhi hukuman yang sering kurang mendapat tanggapan.

Ketiga,  pengusulan pasangan calon dari partai politik. Berbagai kejadian di daerah, permasalahan internal Parpol dalam menentukan pasangan calon membuat pelaksanaan Pemilukada menjadi terhambat.

Ada parpol yang memiliki pengurus kembar,  ada yang proses seleksi calon tidak transparan sehingga menimbulkan protes pengurus dan ada intervensi dari pengurus pusat ke daerah.

Dualisme dukungan ini juga terkadang  sempat membuat Pemilukada akhirnya diikuti satu pasang calon dan membuat pelaksanaan Pemilukada tertunda.

Keempat, KPUD yang tidak netral.  Faktor kedekatan dan kekerabatan antara penyelenggara Pilkada dan pasangan calon mempengaruhi tingkat kenetralan penyelenggara.

Selain dari itu yang sangat dominan kekuasaan penyelenggara yang begitu kuat tanpa dapat dikoreksi oleh instansi manapun maupun pengadilan.

Kelima, Panwas Pemilukada terlambat dibentuk. Keenam, money politics atau politik uang. Ketujuh, dana kampanye yang tidak transparan.

Kedelapan, mencuri start kampanye. Kesembilan, dukungan PNS yang tidak netral. Dalam berbagai kampanye masih ditemukan PNS yang memihak salah satu pasangan calon dalam banyak praktik terjadi pemberian dukungan kepada kepala daerah yang mengikuti kembali Pilkada (incumbent). Kesepuluh, pelanggaran kampanye, dan terakhir atau kesebelas intervensi DPRD.

Masalah ini pada umumnya terjadi apabila DPRD tidak menyetujui pasangan calon kepala daerah yang terpilih dengan berbagai alasan, sehingga berkas hasil pemilihan yang dikirim oleh KPUD tidak diteruskan kepada gubernur atau Menteri Dalam Negeri, sehingga proses pengesahan kepala daerah menjadi berlarut-larut, maupun DPRD tidak mau melakukan sidang paripurna  istimewa seperti yang terjadi pada pelantikan kepala daerah Kabupaten Boalemo (Gorontalo) dan Kabupaten Aceh Tenggara (NAD).

Apa yang Harus Dilakukan  Gerakan Mahasiswa?
Melihat permasalahan Pemilukada di atas, ada empat hal yang perlu dilakukan oleh sebuah gerakan mahasiswa dalam mewujudkan Pilgub Riau yang berkualitas.

Pertama, menyosialisasikan agenda Pilgub Riau kepada masyarakat. Percaya atau tidak, masyarakat yang terlanjur apatis dengan politik perlu mendapatkan sosialisasi dan penjelasan secara detil terkait dengan “mahalnya” harga suara mereka.

Salah dalam menentukan pilihan atau tidak memilih tentunya akan menentukan nasib baik dan buruk wajah daerah lima tahun yang akan datang.

Kedua, mengawal DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jangan terburu-buru berprasangka baik dengan kandidat calon. Terkadang ada skenario terselubung yang tim sukses mereka lakukan untuk mengelabui masyarakat dengan DPT.

Gerakan mahasiswa harus mampu mengawal dan mengendus “bau” busuk ini yang kemungkinan bisa saja terjadi pada Pemilukada Riau 2013.

Ketiga, mengevaluasi  kepemimpinan incumbent. Posisi incumbent (petahana) memang diuntungkan ketika ikut bertarung dalam Pemilukada. Sebab incumbent memiliki modal politik yang kencang dan kuat. Calon incumbent biasanya memanfaatkan fasilitas kepemimpinannya untuk tebar pesona.

Dengan demikian,  gerakan mahasiswa harus mampu menginformasikan kepada masyarakat bahwa benarkah calon incumbent sudah sukses memimpin tentunya dengan indikator yang ilmiah bukan politis (itupun jika calon incumbent berniat kembali untuk mencalonkan diri).

Keempat, mengawasi KPUD. KPUD  sebagai penyelenggara Pemilukada harus dikontrol atau diawasi. Gerakan mahasiswa dapat melakukan beragam aksi untuk “mengancam” agar KPUD tidak berpihak sehingga Pemilukada dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Kelima, mengemas kontrak politik kepada masing-masing pasangan calon.  

Bila perlu dinotariskan. Hal inilah yang hingga saat ini belum terpikirkan oleh gerakan mahasiswa dalam ajang Pemilukada. Itulah sebabnya, perlu ada kontrak politik yang berisikan poin-poin yang pro terhadap masyarakat. Inilah harapan penulis terhadap gerakan mahasiswa untuk terus mendorong Pemilukada yang berkualitas. Semoga!***

Raja Dachroni, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Riau.


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer