Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bila selama ini sangat terasa
perbedaan di sejumlah sekolah, baik soal perlakuan terhadap siswa, mulai
dari proses penerimaan siswa baru sampai kepada proses belajar dan
mengajar siswa, ke depan perbedaan itu tidak akan ada lagi.
Terutama di sekolah negeri, yang jelas-jelas memang masuk dalam kategori diperhatikan dan dibiayai oleh pemerintah.
Landasan proses dan arah pendidikan Indonesia ke depan, secara tegas disampaikan oleh Hakim MK Anwar Usman, adalah UUD 1945 pasal 31, ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Jadi, bila ada aturan yang tidak sesuai, berarti harus di anulir, untuk kepentingan bangsa dan negara.
Atas dasar itu pulalah, Ketua MK Mahfud MD tidak ragu-ragu untuk mengetuk palu dan mengabulkan sepenuhnya gugatan terhadap pasal 50 ayat 3 UU 20/2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), yaitu terkait status Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Ke depan, tidak akan ada lagi pembedaan secara menyolok baik dari segi kemampuan siswa dalam belajar maupun soal kemampuan ekonomi.
Dengan sendirinya MK sudah menyelamatkan nasib dunia pendidikan di negeri ini.
Sebenarnya, sudah banyak juga keluhan yang terdengar soal status RSBI ini. Ada lagi status sekolah Model, atau bentuk-bentuk yang lain, yang semuanya itu secara jujur terasa memunculkan beban baru bagi masing-masing sekolah.
Tapi, karena tidak ada yang berani bersuara apalagi menggugat tetap juga proses pendidikan seperti itu dijalankan apa adanya. Bisa dibayangkan, bila saja kebingungan dan keraguan ini tidak diselesaikan, seperti apa wajah dunia pendidikan Indonesia ke depan. Siapa yang akan dipersalahkan nanti?
Sebenanrnya, bila bercermin dari anak-anak bangsa yang sudah lebih dulu berhasil, misalnya tokoh-tokoh nasional sekarang, toh mereka tidak mengenal yang namanya RSBI atau sekolah Model.
Namun demikian, mereka tetap bisa berhasil dan bersaing, serta yang paling penting secara intelektual mereka tidak kalah dari yang lain. Malah bisa bersaing sampai ke dunia internasional.
Presiden SBY, Wapres Boediono, para menteri, duta besar, termasuk para Hakim MK sekalipun, misalnya, dan beberapa sosok yang sangat sukses di negeri ini justru tidak semuanya lahir dari keluarga mampu.
Tapi, otak-otak brilian dan pemimpin-pemimpin bangsa itu bisa saja lahir dari pelosok-pelosok desa atau dari keluarga yang pas-pasan.
Lalu kenapa dibuat status-status pembatasan di dunia pendidikan, seperti RSBI itu? Makanya, putusan MK patut didukung dan diberikan apresiasi dalam semangat memajukan dunia pendidikan dan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, tak memandang dia miskin atau kaya, pintar, terlalu pintar atau biasa-biasa saja.
"Jika negara hendak memajukan, serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negaranya menjadi cerdas. Salah satunya, melalui penyelenggaraan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga tanpa terkecuali," tegas Anwar Usman.
RSBI atau bukan, sekolah Model atau bukan, tidak lagi jadi tolok-ukur keberhasilan dunia pendidikan di masa depan.
Kesungguhan dari setiap pelaku pendidikan (baca: tenaga pendidik) dan para pembuat dan pengambil kebijakanlah yang akan menjadi penentu. Indonesia akan maju, bila pendidikannya diurus dengan serius, bukan atas dasar kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan politik. Sadarlah.***
Terutama di sekolah negeri, yang jelas-jelas memang masuk dalam kategori diperhatikan dan dibiayai oleh pemerintah.
Landasan proses dan arah pendidikan Indonesia ke depan, secara tegas disampaikan oleh Hakim MK Anwar Usman, adalah UUD 1945 pasal 31, ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Jadi, bila ada aturan yang tidak sesuai, berarti harus di anulir, untuk kepentingan bangsa dan negara.
Atas dasar itu pulalah, Ketua MK Mahfud MD tidak ragu-ragu untuk mengetuk palu dan mengabulkan sepenuhnya gugatan terhadap pasal 50 ayat 3 UU 20/2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), yaitu terkait status Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Ke depan, tidak akan ada lagi pembedaan secara menyolok baik dari segi kemampuan siswa dalam belajar maupun soal kemampuan ekonomi.
Dengan sendirinya MK sudah menyelamatkan nasib dunia pendidikan di negeri ini.
Sebenarnya, sudah banyak juga keluhan yang terdengar soal status RSBI ini. Ada lagi status sekolah Model, atau bentuk-bentuk yang lain, yang semuanya itu secara jujur terasa memunculkan beban baru bagi masing-masing sekolah.
Tapi, karena tidak ada yang berani bersuara apalagi menggugat tetap juga proses pendidikan seperti itu dijalankan apa adanya. Bisa dibayangkan, bila saja kebingungan dan keraguan ini tidak diselesaikan, seperti apa wajah dunia pendidikan Indonesia ke depan. Siapa yang akan dipersalahkan nanti?
Sebenanrnya, bila bercermin dari anak-anak bangsa yang sudah lebih dulu berhasil, misalnya tokoh-tokoh nasional sekarang, toh mereka tidak mengenal yang namanya RSBI atau sekolah Model.
Namun demikian, mereka tetap bisa berhasil dan bersaing, serta yang paling penting secara intelektual mereka tidak kalah dari yang lain. Malah bisa bersaing sampai ke dunia internasional.
Presiden SBY, Wapres Boediono, para menteri, duta besar, termasuk para Hakim MK sekalipun, misalnya, dan beberapa sosok yang sangat sukses di negeri ini justru tidak semuanya lahir dari keluarga mampu.
Tapi, otak-otak brilian dan pemimpin-pemimpin bangsa itu bisa saja lahir dari pelosok-pelosok desa atau dari keluarga yang pas-pasan.
Lalu kenapa dibuat status-status pembatasan di dunia pendidikan, seperti RSBI itu? Makanya, putusan MK patut didukung dan diberikan apresiasi dalam semangat memajukan dunia pendidikan dan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, tak memandang dia miskin atau kaya, pintar, terlalu pintar atau biasa-biasa saja.
"Jika negara hendak memajukan, serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negaranya menjadi cerdas. Salah satunya, melalui penyelenggaraan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga tanpa terkecuali," tegas Anwar Usman.
RSBI atau bukan, sekolah Model atau bukan, tidak lagi jadi tolok-ukur keberhasilan dunia pendidikan di masa depan.
Kesungguhan dari setiap pelaku pendidikan (baca: tenaga pendidik) dan para pembuat dan pengambil kebijakanlah yang akan menjadi penentu. Indonesia akan maju, bila pendidikannya diurus dengan serius, bukan atas dasar kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan politik. Sadarlah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

