Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upaya Mengikis Budaya Korupsi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Berbicara korupsi, sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang telah lama ada dan tidak lapuk dimakan usia. Kebanyakan pakar meyakini usia korupsi sudah setua peradaban masyarakat.

Bahkan, sejarawan Onghokham, berpendapat bahwa korupsi itu telah ada ketika manusia mulai mengenal hidup berkelompok. Bahkan, bukti konkrit yang dikemukakan Eep Saefulloh Fatah, mengenai penemuan tindakan-tindakan koruptif di masa Raja Hammurabi dari Babilonia naik tahta pada tahun 1200 SM, kiranya dapat menjadi penegas apa yang diyakini Onghokham tersebut.

Namun, jika dikaitkan dengan pendapat Onghokham sendiri bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, di mana pemisahan itu sendiri tidak dikenal dalam konsep kekuasaan tradisional melainkan hanya dalam sistem politik modern, maka tentulah contoh yang dikemukakan Eep Saefulloh Fatah tadi menjadi tidak koheren sehubungan konsep kekuasaan pada masa Raja Hammurabi sendiri, sesuai jamannya diketahui berindikasi masih lebih bernuansa dalam konsep kekuasaan tradisional.  

Karena, dalam konsep kekuasaan tradidonal raja atau pemimpin adalah negara itu sendiri. Ia tidak mengenal pemisahan antara raja dengan negara yang dipimpinnya.

Seorang raja atau pemimpin dapat saja menerima upeti dari bawahannya atau raja menggunakan kekuasaan atau kekayaan negara guna kepentingan dirinya pribadi atau keluarganya.

Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai korupsi, kekuasaan politik yang ada di tangan raja bukan berasal dari rakyat dan rakyat sendiri menganggap wajar jika seorang raja memperoleh manfaat pribadi dari kekuasaannya tersebut.

Selanjutnya, dalam hubungan opini Onghokham bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, di mana hanya dikenal dalam sistem politik modern, maka ini berarti korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal. Menurut Thamrin dalam blog-nya, konsepsi mengenai korupsi sendiri baru muncul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya.

Hal yang  demikian, berarti korupsi secara faktual sebenarnya sudah ada sejak masa-masa sistem politik tradisional, namun secara konseptual baru muncul pada saat sistem politik modern dikenal.

Prinsip “pemisahan” itu sendiri muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke-19.

Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak korupsi. Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum.

Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri menyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.

Korupsi dalam Catatan Definisi
Secara etimologi konsep korupsi diketahui berasal dari bahasa Latin: corruptio, dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Menurut Merriam-Webster online dictionary, korupsi disebut dengan corrupt yang secara etimologi disebutkan berasal dari bahasa Latin,  corruptus, past participle of corrumpere. Sebagai kata kerja transitive, corrupt berarti to change from good to bad in morals, manners, or actions

Istilah korupsi ini pada abad Pertengahan diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yakni corruption dan bahasa Belanda, yaitu corruptie untuk menjelaskan atau menunjuk kepada suatu perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Korupsi dan Budaya Bangsa
Sebagaimana yang telah menjadi rahasia umum bahwa korupsi adalah perkara yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi jualah yang menciptakan terjadinya ketimpangan sosial yang kebanyakan berujung kepada konflik dan permusuhan terhadap sesama.

Bahkan kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Mochtar Lubis (Pemimpin Harian Indonesia Raya) sebagaimana yang dikutip  Tempo “KPK Tak Lekang” Edisi 31 Desember 2012-6 Januari 2013, bahwa korupsi sudah menjadi “budaya bangsa”,  korupsi telah mensengsarakan rakyat. Misalnya proyek pembangunan jalan yang dikorup, membuat usia jalan hanya seumur jagung.

Hal yang sama juga dialami oleh gedung sekolah yang dananya disunat, beberapa bulan berdiri bangunan itu akan roboh dan tiris atapnya. Belum lagi dana-dana siluman yang bergentayangan di tempat-tempat pelayanan publik, legalisir KTP, KK, pengurusan izin, rekrutmen CPNS misalnya, sampai kepada jual beli jabatan.

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi
Reformasi bergulir dengan segala konsekwensinya telah melahirkan mimpi-mimpi baru bagi rakyat Indonesia, dan bahkan Reformasi jualah yang turut membidani lahirnya lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Logikanya, karena korupsi telah mengakar dan membudaya, banyak pihak yang terusik dan bahkan cemas dengan kehadiran pendatang baru bernama “KPK” tersebut.

Perlahan tapi pasti telah banyak yang terjerat dengan lembaga anti rasuah tersebut, mulai dari menteri, duta besar, gubernur, bupati, anggota dewan dan banyak lainnya telah mencicipi bangku persakitan bermerek KPK.

Tentu semua ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan regenerasi koruptor di Indonesia, sehingga banyak cara yang dilakukan oleh berbagai kalangan (koruptor) untuk melucuti kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas, mulai dari judicial review (uji materi) Undang-Undangan KPK ke MK,  atau melucuti penyidik Polri yang berada di KPK yang dilakukan oleh Polri.

DPR, dengan cara memangkas kewenangan KPK  melalui revisiUU dan menyetir pemilihan pimpinan KPK karena DPR mendapat amanah dari UU untuk memilih pimpinan KPK.

Bahkan masih segar dii ngatan kita bagaimana alotnya  “Cicak vs Buaya” 1 dan 2, semuanya itu mengarah untuk memandulkan KPK dalam melawan musuh yang bernama korupsi.

Walapun demikian, rakyat masih menaruh harapan kepada KPK untuk kehidupan yang lebih baik tanpa korupsi.***

Assyari Abdullah, Mahasiswa magister Komunikasi Politik,  Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer