Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya madrasah semakin terpinggirkan karena kebijakan dibuat oleh orang yang tak mengerti dan berpikir ambigu.
Permendagri No 39 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan pada madrasah apabila APBD mampu memberikan bantuan tersebut.
Hal ini selaras dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), serta UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Secara substansi, negara menjamin atas terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengenal sekolah umum atau sekolah agama (madrasah dan pesantren).
Kedua bentuk lembaga pendidikan tersebut diakui keberadaannya dan dilindungi oleh undang-undang di NKRI. Artinya, dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dari sekedar Permen, NKRI mengakui bahwa madrasah merupakan tanggung jawab negara.
Tatkala kemapanan tersebut terbangun sejak lama, di penghujung tahun 2012 dunia pendidikan madrasah digoyang melalui rencana pemerintah melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan agar pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan kepada madrasah melalui dana APBD.
Pernyataan Mendagri yang demikian sangat tidak popular dan sangat tidak bijak tersebut perlu dipertanyakan. Apakah pernyataan tersebut karena ketidaktahuannya atau ketidakmampuannya dalam memahami madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan perannya yang demikian besar bagi memajukan bangsa ini jauh sebelum Indonesia merdeka.
Jika kebijakan ini dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuannya dalam memahami persoalan, ada dua pilihan yang perlu dilakukannya, yaitu: Pertama, bertanya dengan ilmuwan yang ahli di bidangnya agar jangan keliru dalam membuat kebijakan. Kedua, mundur dari jabatan karena ketidakmampuannya. Hal ini justru lebih terpuji.
Padahal, bila ditilik dari hasil Ujian Nasional (UN), kualitas lulusan madrasah mampu melampaui lulusan sekolah umum. Kebijakan yang menganaktirikan madrasah ini sangat menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia.
Ada beberapa persoalan yang muncul akibat kebijakan yang tidak populer ini, antara lain: Pertama, keberlangsungan madrasah yang sudah tertatih-tatih akan semakin terjerembab dalam ketidakmampuan finansial. Sebab, keberadaannya tidak memperoleh perhatian dari negara.
Bila hal ini terjadi, berarti negara berada pada garis berseberangan dengan UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Padahal, bila ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, berarti peraturan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Kedua, munculnya ketidakadilan.
Sebab, tatkala peraturan pelarangan berlaku bagi madrasah, namun tidak bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola oleh umat lain.
Dengan dalih bahwa hanya “madrasah” yang dilarang memperoleh bantuan dari dana APBD, maka lembaga pendidikan keagamaan yang tidak “madrasah” akan tetap memperoleh bantuan. Ketiga, hilangnya sejarah dan dinafikannya kontribusi madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan pribumi yang telah mencerdaskan ratusan ribu anak bangsa di negeri ini.
Peraturan yang sarat dengan nuansa politis dan ketidakmampuan pembuat kebijakan ini menjadi isu yang hangat dibincangkan di media massa di penghujung tahun 2012, namun sepi aksi dari kalangan intelektual.
Mungkin persoalan ini kalah gemerlap dengan persiapan menyambut Tahun Baru 2013, sehingga kurang energi untuk memperhatikannya.
Kita perlu mempertanyakan wawasan pembuat kebijakan atas lontaran kebijakan yang tidak popular ini. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan sangat melukai umat Islam di negeri yang justru dihuni oleh mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini akan menjadi sejarah kelam bagi pendidikan Islam (madrasah) di Indonesia.
Jika kebijakan ini ditetapkan sebagai Permen, maka pemerintah daerah tak perlu mengikuti kebijakan yang tidak cerdas seperti ini.
Sebab, tatkala kebijakan yang tak cerdas ini diikuti, maka akan berdampak negatif, antara lain, pertama, mengikuti kebijakan yang tak cerdas berarti sama tidak cerdasnya dengan si pembuat kebijakan. Kedua, akan semakin robohnya kepribadian anak bangsa di tengah-tengah persoalan dekadensi moral generasi negeri ini.
Pemerintah perlu mengkaji ulang alasan larangan memberikan bantuan dari dana APBD kepada madrasah. Sebab, tatkala dunia pendidikan negeri ini terkoyak dengan banyaknya tawuran antarpelajar dan dekadensi moral, justru hal tersebut terjadi pada lembaga pendidikan di luar madrasah.
Sedangkan melalui pola pendidikan dan kurikulum yang ditawarkan, madrasah mampu menanamkan akhlak terhadap siswanya dengan pendidikan karakter yang mulia.
Dengan pola yang diterapkan, kondisi yang membuat pendidikan terkoyak justeru mampu diminimalkan oleh pendidikan madrasah.
Padahal, pendidikan nasional sedang mengumandangkan teriakan pendidikan karakter. Tatkala madrasah mampu membantu negara dalam membangun karakter generasi, justeru keberhasilannya tersebut dihargai pemerintah dengan larangan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada madrasah dari dana APBD. Sungguh negeri yang lucu akibat dikelola oleh pembuat kebijakan yang lucu.
Sudah saatnya negeri ini meninggalkan tradisi yang aneh dan tidak cerdas menuju tradisi yang semakin cerdas dan bernas. Apatah lagi bila kebijakan tersebut justeru bertentangan dan paradoks dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa “berikanlah sebuah urusan kepada yang ahlinya. Tatkala sebuah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”.
Sudah begitu banyak kehancuran yang telah Allah perlihatkan di negeri ini akibat urusan yang diserahkan pada orang yang tidak ahlinya.
Jangan ditambah lagi kehancuran baru akibat lontaran kebijakan yang menampakkan ketidakcerdasan dan ketidakmampuan. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Samsul Nizar, Guru Besar Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis.
Permendagri No 39 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan pada madrasah apabila APBD mampu memberikan bantuan tersebut.
Hal ini selaras dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), serta UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Secara substansi, negara menjamin atas terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengenal sekolah umum atau sekolah agama (madrasah dan pesantren).
Kedua bentuk lembaga pendidikan tersebut diakui keberadaannya dan dilindungi oleh undang-undang di NKRI. Artinya, dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dari sekedar Permen, NKRI mengakui bahwa madrasah merupakan tanggung jawab negara.
Tatkala kemapanan tersebut terbangun sejak lama, di penghujung tahun 2012 dunia pendidikan madrasah digoyang melalui rencana pemerintah melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan agar pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan kepada madrasah melalui dana APBD.
Pernyataan Mendagri yang demikian sangat tidak popular dan sangat tidak bijak tersebut perlu dipertanyakan. Apakah pernyataan tersebut karena ketidaktahuannya atau ketidakmampuannya dalam memahami madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan perannya yang demikian besar bagi memajukan bangsa ini jauh sebelum Indonesia merdeka.
Jika kebijakan ini dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuannya dalam memahami persoalan, ada dua pilihan yang perlu dilakukannya, yaitu: Pertama, bertanya dengan ilmuwan yang ahli di bidangnya agar jangan keliru dalam membuat kebijakan. Kedua, mundur dari jabatan karena ketidakmampuannya. Hal ini justru lebih terpuji.
Padahal, bila ditilik dari hasil Ujian Nasional (UN), kualitas lulusan madrasah mampu melampaui lulusan sekolah umum. Kebijakan yang menganaktirikan madrasah ini sangat menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia.
Ada beberapa persoalan yang muncul akibat kebijakan yang tidak populer ini, antara lain: Pertama, keberlangsungan madrasah yang sudah tertatih-tatih akan semakin terjerembab dalam ketidakmampuan finansial. Sebab, keberadaannya tidak memperoleh perhatian dari negara.
Bila hal ini terjadi, berarti negara berada pada garis berseberangan dengan UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Padahal, bila ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, berarti peraturan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Kedua, munculnya ketidakadilan.
Sebab, tatkala peraturan pelarangan berlaku bagi madrasah, namun tidak bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola oleh umat lain.
Dengan dalih bahwa hanya “madrasah” yang dilarang memperoleh bantuan dari dana APBD, maka lembaga pendidikan keagamaan yang tidak “madrasah” akan tetap memperoleh bantuan. Ketiga, hilangnya sejarah dan dinafikannya kontribusi madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan pribumi yang telah mencerdaskan ratusan ribu anak bangsa di negeri ini.
Peraturan yang sarat dengan nuansa politis dan ketidakmampuan pembuat kebijakan ini menjadi isu yang hangat dibincangkan di media massa di penghujung tahun 2012, namun sepi aksi dari kalangan intelektual.
Mungkin persoalan ini kalah gemerlap dengan persiapan menyambut Tahun Baru 2013, sehingga kurang energi untuk memperhatikannya.
Kita perlu mempertanyakan wawasan pembuat kebijakan atas lontaran kebijakan yang tidak popular ini. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan sangat melukai umat Islam di negeri yang justru dihuni oleh mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini akan menjadi sejarah kelam bagi pendidikan Islam (madrasah) di Indonesia.
Jika kebijakan ini ditetapkan sebagai Permen, maka pemerintah daerah tak perlu mengikuti kebijakan yang tidak cerdas seperti ini.
Sebab, tatkala kebijakan yang tak cerdas ini diikuti, maka akan berdampak negatif, antara lain, pertama, mengikuti kebijakan yang tak cerdas berarti sama tidak cerdasnya dengan si pembuat kebijakan. Kedua, akan semakin robohnya kepribadian anak bangsa di tengah-tengah persoalan dekadensi moral generasi negeri ini.
Pemerintah perlu mengkaji ulang alasan larangan memberikan bantuan dari dana APBD kepada madrasah. Sebab, tatkala dunia pendidikan negeri ini terkoyak dengan banyaknya tawuran antarpelajar dan dekadensi moral, justru hal tersebut terjadi pada lembaga pendidikan di luar madrasah.
Sedangkan melalui pola pendidikan dan kurikulum yang ditawarkan, madrasah mampu menanamkan akhlak terhadap siswanya dengan pendidikan karakter yang mulia.
Dengan pola yang diterapkan, kondisi yang membuat pendidikan terkoyak justeru mampu diminimalkan oleh pendidikan madrasah.
Padahal, pendidikan nasional sedang mengumandangkan teriakan pendidikan karakter. Tatkala madrasah mampu membantu negara dalam membangun karakter generasi, justeru keberhasilannya tersebut dihargai pemerintah dengan larangan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada madrasah dari dana APBD. Sungguh negeri yang lucu akibat dikelola oleh pembuat kebijakan yang lucu.
Sudah saatnya negeri ini meninggalkan tradisi yang aneh dan tidak cerdas menuju tradisi yang semakin cerdas dan bernas. Apatah lagi bila kebijakan tersebut justeru bertentangan dan paradoks dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa “berikanlah sebuah urusan kepada yang ahlinya. Tatkala sebuah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”.
Sudah begitu banyak kehancuran yang telah Allah perlihatkan di negeri ini akibat urusan yang diserahkan pada orang yang tidak ahlinya.
Jangan ditambah lagi kehancuran baru akibat lontaran kebijakan yang menampakkan ketidakcerdasan dan ketidakmampuan. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Samsul Nizar, Guru Besar Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

