Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Melimpah-ruahnya laporan dan indikasi korupsi adalah hambatan pemberantasan korupsi yang jarang dibahas serius.
Beribu, bahkan berjuta, kecurigaan tentang terjadinya pencolengan uang negara telah mengisi ruang publik di berbagai media.
Muncullah yang disebut ”kegaduhan” (mana ada demokrasi yang tidak gaduh?).
Sementara itu, para koruptor tenang-tenang saja karena hanya kecil sekali persentase kasus korupsi yang berujung ke pengadilan atau penjara. Kalau ada penyuap, pemanipulasi, pe-mark up, pejabat pemeras yang dibui, mereka dianggap apes saja.
Selebihnya, para koruptor akan menikmati hasil korupsinya, lolos dari pengadilan dunia, dan langsung bertemu Maha Pengadil di akhirat yang tak bisa disuap.
Adalah baik tetap menjaga iman bahwa korupsi atau kejahatan di dunia tak akan lolos dari pembalasan akhirat. Orang baik maupun orang korup akan mati. Namun, keyakinan ini tak boleh menjadikan kita fatalis.
Kita tetap harus menangani kasus-kasus korupsi yang terus membuncah bak banjir kiriman dari puncak birokrasi negeri ini. Bersikap diam pada korupsi bisa jadi dosanya sama dengan korupsi.
Sebelumnya diekspos ”air bah” kecurigaan korupsi dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sepanjang 2012 PPATK menerima 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 381 penyedia jasa keuangan.
PPATK juga merilis riset yang mengungkapkan bahwa 42,71 persen dari 560 anggota dewan terindikasi tindak pidana korupsi. Modus yang paling dominan adalah transaksi tunai 15,59 persen dan setoran tunai 12,66 persen.
Apa yang bisa dilakukan KPK dengan data-data raksasa itu? Lembaga yang paling dipercaya memberantas korupsi ini hanya punya 700 pegawai.
Paling-paling hanya seribuan kasus yang diselesaikan setiap tahun. Padahal, siapa pun yang ingin kasus korupsi diusut secara serius menoleh ke KPK. Kita harus realistis bahwa tak semua kasus korupsi bisa dituntaskan di alam dunia. Yang bisa dilakukan adalah memilah kasus yang punya dampak besar (milestones).
Tak selalu nilainya besar, tetapi yang bisa memberikan penyadaran kuat. KPK Hongkong pernah menangkap penyuapan kepada perawat di rumah sakit oleh pasien senilai beberapa dolar untuk memberi pesan bahwa pemberian yang sudah ”membudaya” itu salah secara hukum dan moral.
Kita juga punya problem yang berat dengan para birokrat kecil di lapangan (street level bureaucracy). Mungkin KPK perlu mencokok para petugas KUA yang menerima amplop dari mempelai ketika menjalankan tugasnya mencatat nikah.
Bukankah kita semua terkejut ketika Irjen Kemenag M Jasin (mantan pimpinan KPK) menyataan bahwa uang pungli tersebut lebih dari Rp1,2 triliun? Itu belum termasuk rentetan pungli ketika mengurus prosedur nikah di birokrasi desa atau kelurahan.
Selama ini pemerasan kepada rakyat ini dianggap biasa. Yang juga penting adalah memperkuat pembangunan sistem penangkal korupsi. KPK memang menjalankan fungsi tersebut di banyak instansi pemerintah. Langkah itulah yang harus diperkuat dan dipercepat serta diperluas.
Pembangunan sistem yang menjaga akuntabilitas dan kejujuran kelak bisa mengurangi air bah laporan korupsi. Reformasi birokrasi adalah jalan sunyi yang tak boleh terhenti.
Harus terus dilalui meski rintangan datang silih-berganti. Jika kemudian semuanya dihentikan, maka alamat buruk bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.***
Beribu, bahkan berjuta, kecurigaan tentang terjadinya pencolengan uang negara telah mengisi ruang publik di berbagai media.
Muncullah yang disebut ”kegaduhan” (mana ada demokrasi yang tidak gaduh?).
Sementara itu, para koruptor tenang-tenang saja karena hanya kecil sekali persentase kasus korupsi yang berujung ke pengadilan atau penjara. Kalau ada penyuap, pemanipulasi, pe-mark up, pejabat pemeras yang dibui, mereka dianggap apes saja.
Selebihnya, para koruptor akan menikmati hasil korupsinya, lolos dari pengadilan dunia, dan langsung bertemu Maha Pengadil di akhirat yang tak bisa disuap.
Adalah baik tetap menjaga iman bahwa korupsi atau kejahatan di dunia tak akan lolos dari pembalasan akhirat. Orang baik maupun orang korup akan mati. Namun, keyakinan ini tak boleh menjadikan kita fatalis.
Kita tetap harus menangani kasus-kasus korupsi yang terus membuncah bak banjir kiriman dari puncak birokrasi negeri ini. Bersikap diam pada korupsi bisa jadi dosanya sama dengan korupsi.
Sebelumnya diekspos ”air bah” kecurigaan korupsi dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sepanjang 2012 PPATK menerima 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 381 penyedia jasa keuangan.
PPATK juga merilis riset yang mengungkapkan bahwa 42,71 persen dari 560 anggota dewan terindikasi tindak pidana korupsi. Modus yang paling dominan adalah transaksi tunai 15,59 persen dan setoran tunai 12,66 persen.
Apa yang bisa dilakukan KPK dengan data-data raksasa itu? Lembaga yang paling dipercaya memberantas korupsi ini hanya punya 700 pegawai.
Paling-paling hanya seribuan kasus yang diselesaikan setiap tahun. Padahal, siapa pun yang ingin kasus korupsi diusut secara serius menoleh ke KPK. Kita harus realistis bahwa tak semua kasus korupsi bisa dituntaskan di alam dunia. Yang bisa dilakukan adalah memilah kasus yang punya dampak besar (milestones).
Tak selalu nilainya besar, tetapi yang bisa memberikan penyadaran kuat. KPK Hongkong pernah menangkap penyuapan kepada perawat di rumah sakit oleh pasien senilai beberapa dolar untuk memberi pesan bahwa pemberian yang sudah ”membudaya” itu salah secara hukum dan moral.
Kita juga punya problem yang berat dengan para birokrat kecil di lapangan (street level bureaucracy). Mungkin KPK perlu mencokok para petugas KUA yang menerima amplop dari mempelai ketika menjalankan tugasnya mencatat nikah.
Bukankah kita semua terkejut ketika Irjen Kemenag M Jasin (mantan pimpinan KPK) menyataan bahwa uang pungli tersebut lebih dari Rp1,2 triliun? Itu belum termasuk rentetan pungli ketika mengurus prosedur nikah di birokrasi desa atau kelurahan.
Selama ini pemerasan kepada rakyat ini dianggap biasa. Yang juga penting adalah memperkuat pembangunan sistem penangkal korupsi. KPK memang menjalankan fungsi tersebut di banyak instansi pemerintah. Langkah itulah yang harus diperkuat dan dipercepat serta diperluas.
Pembangunan sistem yang menjaga akuntabilitas dan kejujuran kelak bisa mengurangi air bah laporan korupsi. Reformasi birokrasi adalah jalan sunyi yang tak boleh terhenti.
Harus terus dilalui meski rintangan datang silih-berganti. Jika kemudian semuanya dihentikan, maka alamat buruk bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

