Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tahun anggaran 2012 telah berakhir, pemerintah pusat dengan semua kementrian/lembaganya dan pemerintah daerah dengan semua satuan kerjanya/perangkat daerah telah dan akan disibukkan oleh kewajiban penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Laporan keuangan tersebut sebelum diserahkankan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) sesuai kewenangannya, terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dinilai atau diberi opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP dan LKPD tersebut.
Pemeriksaan oleh BPK tersebut merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai norma atau hukum dasar (groundnorm) tertulis Negara Republik Indonesia, tepatnya pasal 23E ayat (1).
Amanat konstitusi ini kemudian pasca-Reformasi ditindaklanjuti setidaknya oleh empat undang-undang (UU), yakni UU No 17/20
03 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No 15/2006 tentang BPK.
Pemeriksaan atau audit terhadap LKPP dan LKPD hanya merupakan salah satu dari beberapa tugas BPK. Selain itu BPK juga bertugas melakukan audit kinerja dan berwenang melakukan audit untuk kepentingan tertentu.
Namun, dalam tulisan singkat ini saya hanya akan fokus untuk membahas audit jenis yang pertama, yaitu audit atas laporan keuangan pemerintah.
Atas hasil audit laporan keuangan pemerintah, BPK menyusun laporan dengan memuat opini atau pendapat yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut, atau bisa juga memuat suatu asersi bahwa opini tidak dapat diberikan (disclaimer atau no opinion).
Disclaimer dilakukan BPK biasanya jika ruang lingkup audit terbatas atau dibatasi oleh pemerintah, atau dalam penyajian laporan keuangan mengandung banyak kesalahan, sehingga BPK tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk memberikan opini.
Adapun opini tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion [WTP]), Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion [WDP]), dan Tidak Wajar (adverse opinion [TW]).
Namun, yang menarik adalah tak jarang entitas yang telah mendapat predikat WTP, justru kemudian para pejabatnya terungkap penegak hukum telah menyalahgunakan keuangan atau mengkorupsi anggaran yang sebelumnya telah diperiksa BPK laporan keuangannya.
Tentu ini menjadi pertanyaan besar di benak kita, mengapa audit laporan keuangan yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK masih ada kasus korupsi besarnya?
Atas pertanyaan yang ramai diajukan tersebut, pimpinan BPK berulang kali menjawab bahwa opini WTP bukan berarti bebas atau tidak ada korupsi.
Mereka menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan itu tidak ditujukan untuk mencari kecurangan (korupsi), melainkan untuk menilai kewajaran penyajiannya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Meskipun ada indikasi korupsi, sepanjang secara keseluruhan laporan keuangan sudah sesuai SAP, BPK tidak mengharamkan opini WTP. Lalu kalau hanya sebatas itu, apa manfaatnya bagi upaya penyelamatan keuangan negara?
Jawaban pimpinan BPK tersebut ada benarnya dan ada salahnya. Benar, kesesuaian dengan SAP memang merupakan tolok-ukur dalam memberikan opini.
Namun, perlu diingat bahwa kesesuain dengan SAP bukanlah satu-satunya kriteria untuk memberikan opini, masih ada tiga kriteria lainnya yang tidak kalah penting sebagai pijakan memberikan opini, yaitu kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, tentu tidak layak diberikan opini WTP.
Lalu, ketika suatu laporan keuangan ada indikasi korupsi seperti yang disebutkan pimpinan BPK tersebut, apakah itu berarti tidak melanggar salah satu atau lebih dari empat kriteria tersebut? Itu jelas-jelas melanggar, setidak-tidaknya itu tidak memenuhi dua kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Mungkinkah ada pemahaman yang keliru dari pimpinan BPK terkait filosofi opini WTP, dan yang lebih penting lagi filosofi pemeriksaan keuangan?
Lupakah mereka bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan? Ataukah jawaban itu hanya sebagai upaya untuk menutupi kebobrokan lembaga mereka?
Korupsi jelas-jelas merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meskipun itu masih sebatas indikasi.
Seyogyanya indikasi korupsi yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut segera diteruskan dengan audit investigatif tanpa menunggu permintaan dari lembaga lain, sebagai bagian dari wujud keseriusan stakeholders di negara ini untuk memerangi korupsi yang merajalela.
Tidak maksimalnya pengawasan internal pada entitas yang di audit juga memberikan andil yang besar terhadap terjadinya korupsi. Ini saja semestinya sudah cukup bagi BPK untuk tidak memberikan opini WTP pada entitas yang bersangkutan.
Untuk mencegah semakin meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap opini WTP dari BPK, revisi regulasi mendesak diperlukan, khususnya undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
UU No 15/2004 masih belum memadai, oleh karena itu kualitas output yang dihasilkan pun tidak berbeda jauh dengan yang dihasilkan ketika BPK masih menggunakan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR) yang notabene warisan pemerintahan kolonial Belanda yang juga korup.
Dalam regulasi baru nantinya, audit investigatif harus dijadikan suatu keharusan bagi BPK jika dalam laporan keuangan ditemukan indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Tidak bisa lagi mengambang seperti dalam undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sekarang.
Kata “dapat” dalam pasal 13 UU No. 15/2004 mesti diganti dengan kata “harus”. Ancaman pidana juga tidak efektif lagi hanya untuk auditor yang tidak melaporkan temuan audit yang mengandung unsur pidana ketika auditor melakukan audit investigatif, tetapi juga bagi auditor yang tidak melanjutkan dengan audit investigatif setelah menemukan indikasi korupsi dalam laporan keuangan.
Kemudian, kriteria dalam memberikan opini hendaknya dimasukkan ke dalam butiran pasal UU, tidak cukup hanya pada bagian penjelasan seperti yang ada dalam UU No. 15/2004, karena penjelasan suatu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. SAP sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan pemerintah dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagai patokan bagi auditor dalam melakukan tugas pemeriksaannya juga perlu selalu dimutakhirkan sesuai dengan dinamika yang berkembang.
Selain itu yang tak kalah penting, BPK perlu terus meningkatkan independensinya, sehingga kemudian opini yang dikeluarkan dari proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah menjadi layak untuk dipercaya.
Selanjutnya hal itu akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kedepannya, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan.***
Wilham Murdianto, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR Konsentrasi Hukum Tata Negara.
Laporan keuangan tersebut sebelum diserahkankan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) sesuai kewenangannya, terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dinilai atau diberi opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP dan LKPD tersebut.
Pemeriksaan oleh BPK tersebut merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai norma atau hukum dasar (groundnorm) tertulis Negara Republik Indonesia, tepatnya pasal 23E ayat (1).
Amanat konstitusi ini kemudian pasca-Reformasi ditindaklanjuti setidaknya oleh empat undang-undang (UU), yakni UU No 17/20
03 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No 15/2006 tentang BPK.
Pemeriksaan atau audit terhadap LKPP dan LKPD hanya merupakan salah satu dari beberapa tugas BPK. Selain itu BPK juga bertugas melakukan audit kinerja dan berwenang melakukan audit untuk kepentingan tertentu.
Namun, dalam tulisan singkat ini saya hanya akan fokus untuk membahas audit jenis yang pertama, yaitu audit atas laporan keuangan pemerintah.
Atas hasil audit laporan keuangan pemerintah, BPK menyusun laporan dengan memuat opini atau pendapat yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut, atau bisa juga memuat suatu asersi bahwa opini tidak dapat diberikan (disclaimer atau no opinion).
Disclaimer dilakukan BPK biasanya jika ruang lingkup audit terbatas atau dibatasi oleh pemerintah, atau dalam penyajian laporan keuangan mengandung banyak kesalahan, sehingga BPK tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk memberikan opini.
Adapun opini tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion [WTP]), Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion [WDP]), dan Tidak Wajar (adverse opinion [TW]).
Namun, yang menarik adalah tak jarang entitas yang telah mendapat predikat WTP, justru kemudian para pejabatnya terungkap penegak hukum telah menyalahgunakan keuangan atau mengkorupsi anggaran yang sebelumnya telah diperiksa BPK laporan keuangannya.
Tentu ini menjadi pertanyaan besar di benak kita, mengapa audit laporan keuangan yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK masih ada kasus korupsi besarnya?
Atas pertanyaan yang ramai diajukan tersebut, pimpinan BPK berulang kali menjawab bahwa opini WTP bukan berarti bebas atau tidak ada korupsi.
Mereka menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan itu tidak ditujukan untuk mencari kecurangan (korupsi), melainkan untuk menilai kewajaran penyajiannya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Meskipun ada indikasi korupsi, sepanjang secara keseluruhan laporan keuangan sudah sesuai SAP, BPK tidak mengharamkan opini WTP. Lalu kalau hanya sebatas itu, apa manfaatnya bagi upaya penyelamatan keuangan negara?
Jawaban pimpinan BPK tersebut ada benarnya dan ada salahnya. Benar, kesesuaian dengan SAP memang merupakan tolok-ukur dalam memberikan opini.
Namun, perlu diingat bahwa kesesuain dengan SAP bukanlah satu-satunya kriteria untuk memberikan opini, masih ada tiga kriteria lainnya yang tidak kalah penting sebagai pijakan memberikan opini, yaitu kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, tentu tidak layak diberikan opini WTP.
Lalu, ketika suatu laporan keuangan ada indikasi korupsi seperti yang disebutkan pimpinan BPK tersebut, apakah itu berarti tidak melanggar salah satu atau lebih dari empat kriteria tersebut? Itu jelas-jelas melanggar, setidak-tidaknya itu tidak memenuhi dua kriteria, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Mungkinkah ada pemahaman yang keliru dari pimpinan BPK terkait filosofi opini WTP, dan yang lebih penting lagi filosofi pemeriksaan keuangan?
Lupakah mereka bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan? Ataukah jawaban itu hanya sebagai upaya untuk menutupi kebobrokan lembaga mereka?
Korupsi jelas-jelas merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meskipun itu masih sebatas indikasi.
Seyogyanya indikasi korupsi yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut segera diteruskan dengan audit investigatif tanpa menunggu permintaan dari lembaga lain, sebagai bagian dari wujud keseriusan stakeholders di negara ini untuk memerangi korupsi yang merajalela.
Tidak maksimalnya pengawasan internal pada entitas yang di audit juga memberikan andil yang besar terhadap terjadinya korupsi. Ini saja semestinya sudah cukup bagi BPK untuk tidak memberikan opini WTP pada entitas yang bersangkutan.
Untuk mencegah semakin meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap opini WTP dari BPK, revisi regulasi mendesak diperlukan, khususnya undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
UU No 15/2004 masih belum memadai, oleh karena itu kualitas output yang dihasilkan pun tidak berbeda jauh dengan yang dihasilkan ketika BPK masih menggunakan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR) yang notabene warisan pemerintahan kolonial Belanda yang juga korup.
Dalam regulasi baru nantinya, audit investigatif harus dijadikan suatu keharusan bagi BPK jika dalam laporan keuangan ditemukan indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Tidak bisa lagi mengambang seperti dalam undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sekarang.
Kata “dapat” dalam pasal 13 UU No. 15/2004 mesti diganti dengan kata “harus”. Ancaman pidana juga tidak efektif lagi hanya untuk auditor yang tidak melaporkan temuan audit yang mengandung unsur pidana ketika auditor melakukan audit investigatif, tetapi juga bagi auditor yang tidak melanjutkan dengan audit investigatif setelah menemukan indikasi korupsi dalam laporan keuangan.
Kemudian, kriteria dalam memberikan opini hendaknya dimasukkan ke dalam butiran pasal UU, tidak cukup hanya pada bagian penjelasan seperti yang ada dalam UU No. 15/2004, karena penjelasan suatu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. SAP sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan pemerintah dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagai patokan bagi auditor dalam melakukan tugas pemeriksaannya juga perlu selalu dimutakhirkan sesuai dengan dinamika yang berkembang.
Selain itu yang tak kalah penting, BPK perlu terus meningkatkan independensinya, sehingga kemudian opini yang dikeluarkan dari proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah menjadi layak untuk dipercaya.
Selanjutnya hal itu akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kedepannya, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan.***
Wilham Murdianto, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR Konsentrasi Hukum Tata Negara.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

