Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ada dua alasan utama Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Berstandar Internasional (SBI).
Alasan tersebut adalah RSBI/SBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan. Alasan kedua adalah penggunaan bahasa asing (Inggris) dianggap berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia.
Keputusan yang dibacakan oleh ketua MK Moh Mahfud MD, selasa 8 Januari dalam sidang putusan uji materi pada Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sontak dalam sekejap telah menjadi hiruk-pikuk di berbagai media.
Dualisme sistem pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan, sebenarnya bukan hal baru lagi. Namun, mungkin baru terasa setelah RSBI dihapuskan.
Ketidakmerataan kesempatan bagi semua siswa untuk dapat mengenyam pendidikan pada sekolah yang notabene berlabel tertentu sudah dirasakan jauh sebelum RSBI dibidani.
Faktor penentu lain yang menghambat kesempatan seorang siswa untuk masuk ke sekolah-sekolah RSBI/SBI, sekolah unggulan, sekolah pintar SMU Plus dan sebagainya itu adalah biaya dan relasi.
Tidak dipungkiri, bahwa untuk memasuki sekolah-sekolah berlabel seperti yang telah disebutkan, perlu biaya yang banyak, ada uang ini-itu yang harus dibayar.
Satu celah telah tertutup, siswa-siswa yang orangtuanya kurang mampu tentu tidak sanggup masuk ke sekolah-sekolah tersebut.
Selain biaya, relasi juga menjadi penentu yang tidak kalah berperan. Anak yang cerdas, orangtua yang mampu, namun tidak memiliki relasi atau orang dalam, juga akan sangat sulit masuk ke sekolah yang berlabel.
Artinya, tidak hanya semata kecerdasan dan prestasi yang menjadi faktor penentu siswa dapat masuk ke sekolah berlabel internasional, tetapi ada faktor keuangan orangtua, relasi dan faktor lainnya yang turut menjadi variabel diskriminatif.
Teramat banyak budak-budak kampung yang sangat pintar namun tidak dapat masuk ke sekolah RSBI karena bapaknya hanya monakiak di kobun urang.
Terkait dengan sekolah berlabel ini, khususnya SBI, saya memiliki pengalaman menjadi tutor bahasa Inggris untuk guru-guru SBI khususnya di Provinsi Riau.
Tahun 2008, ada sebuah proyek di pemerintahan Provinsi Riau yang output-nya adalah guru-guru SBI yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Riau agar dapat menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris.
Pelaksana proyek sibuk mencari guru dan dosen yang bisa menjadi tutor bahasa Inggris ke daerah-daerah.
Menurut jadwalnya, tutorial harus dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan dan sesuai kesepakatan antara sekolah dan tutor. Saya pergi ke salah satu daerah yang memiliki sekolah bersastus SBI. Di sekolah itu juga sudah disiapkan infocus, whiteboard dan perangkat pembelajaran lainnya.
Dalam pikiran saya, karena ini merupakan SBI, guru-guru di sekolah tersebut minimal sudah memiliki dasar bahasa Inggris.
Apa kesah, dengan tidak bermaksud memandang rendah guru-guru di sana, kemampuan bahasa Inggris mereka bisa dikatakan nol. Awalnya saya yang mencoba untuk menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Inggris, harus kembali menggunakan bahasa Indonesia agar mereka lebih mudah memahami apa yang disampaikan.
Ternyata, proyek ini pun bermasalah. Belum sampai empat kali pertemuan, (rata-rata para tutor baru mengunjungi sekolah dua kali), proyek ini dihentikan dengan alasan dana tidak ada lagi.
Dengan hanya empat kali pertemuan sesuai dengan jadwal, output kegiatan ini tidak mungkin tercapai, apalagi hanya dengan dua kali pertemuan.
Bisa kita ambil kesimpulan dari pengalaman ini bahwa pemerintah mengadakan RSBI/SBI pun tidak direncanakan dengan baik, wajar jika hal ini kemudian dibatalkan oleh MK.
Namun, ada alasan menarik MK membatalkan sekolah berlabel internasional ini, yaitu bahasa asing (Inggris) yang digunakan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan materi pelajaran.
Penggunaan bahasa asing tersebut dianggap berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh bahasa Indonesia.
Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah status di Facebook terkait dengan hal ini. “Ternyata bukan hanya tingginya biaya pendidikan, melainkan juga penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan yang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi pertimbangan penghapusan RSBI oleh MK. Syukurlah kalau pada sadar. Perjuangan tidak sia-sia”.
Walaupun itu hanya sekadar status di Facebook, seharusnya dapat menyadarkan bangsa ini akan pentingnya sebuah jati diri.
Selama ini, kita rasakan betapa rendahnya apresiasi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap budayanya termasuk bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
Upaya pembinaan, perlindungan dan pengkajian bahasa sangat minim perhatian, sehingga masalah ini terabaikan.
Bangsa ini terlalu sibuk dengan urusan politik, perebutan kekuasaan, urusan proyek yang berujung praktik korupsi, dan urusan jati diri pun telah ditinggalkan dalam bencah yang amat dalam. Urusan jati diri merupakan tugas seluruh komponen bangsa, terutama aparatur negara.
Pertanyaannya, berapa gelintir aparatur negara yang punya kekuasaan besar untuk membuat kebijakan dan program terkait pembangunan bangsa memiliki perspektif kebudayaan? Mungkin tidak sampai segelintir.
Terakhir, jika selama ini perhatian kita selalu disita oleh urusan politik, kekuasaan, perebutan jabatan, dan korupsi yang terus menggelinding, biarlah itu menjadi urusan pihak yang terkait.
Bagi kita yang mungkin pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, dan pemerhati bidang pendidikan, secara bersama-sama, mari kita dudukkan semua persoalan terkait pendidikan, minimal kita tata dalam lingkup yang lebih kecil di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, diadakan singkronisasi di tingkat provinsi untuk mendapatkan kesempurnaan.
Semua persoalan dibahas bersama, mulai dari kurikulum, infrastrktur, masalah tenaga kependidikan (kualitas dan persebarannya), metode pembelajaran, dan lain sebagainya.
Akhirnya, harus ada sebuah format pelaksanaan pendidikan yang mumpuni, yang akan membidani SDM-SDM yang berkualitas di tanah Lancang Kuning ini, dan yang akan menjadi estafet pelaksanaan pendidikan yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Ayo… bersama kita bisa… (bukan kampanye).***
Raja Saleh, Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau.
Alasan tersebut adalah RSBI/SBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan. Alasan kedua adalah penggunaan bahasa asing (Inggris) dianggap berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia.
Keputusan yang dibacakan oleh ketua MK Moh Mahfud MD, selasa 8 Januari dalam sidang putusan uji materi pada Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sontak dalam sekejap telah menjadi hiruk-pikuk di berbagai media.
Dualisme sistem pendidikan dan bentuk baru liberalisasi pendidikan, sebenarnya bukan hal baru lagi. Namun, mungkin baru terasa setelah RSBI dihapuskan.
Ketidakmerataan kesempatan bagi semua siswa untuk dapat mengenyam pendidikan pada sekolah yang notabene berlabel tertentu sudah dirasakan jauh sebelum RSBI dibidani.
Faktor penentu lain yang menghambat kesempatan seorang siswa untuk masuk ke sekolah-sekolah RSBI/SBI, sekolah unggulan, sekolah pintar SMU Plus dan sebagainya itu adalah biaya dan relasi.
Tidak dipungkiri, bahwa untuk memasuki sekolah-sekolah berlabel seperti yang telah disebutkan, perlu biaya yang banyak, ada uang ini-itu yang harus dibayar.
Satu celah telah tertutup, siswa-siswa yang orangtuanya kurang mampu tentu tidak sanggup masuk ke sekolah-sekolah tersebut.
Selain biaya, relasi juga menjadi penentu yang tidak kalah berperan. Anak yang cerdas, orangtua yang mampu, namun tidak memiliki relasi atau orang dalam, juga akan sangat sulit masuk ke sekolah yang berlabel.
Artinya, tidak hanya semata kecerdasan dan prestasi yang menjadi faktor penentu siswa dapat masuk ke sekolah berlabel internasional, tetapi ada faktor keuangan orangtua, relasi dan faktor lainnya yang turut menjadi variabel diskriminatif.
Teramat banyak budak-budak kampung yang sangat pintar namun tidak dapat masuk ke sekolah RSBI karena bapaknya hanya monakiak di kobun urang.
Terkait dengan sekolah berlabel ini, khususnya SBI, saya memiliki pengalaman menjadi tutor bahasa Inggris untuk guru-guru SBI khususnya di Provinsi Riau.
Tahun 2008, ada sebuah proyek di pemerintahan Provinsi Riau yang output-nya adalah guru-guru SBI yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Riau agar dapat menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris.
Pelaksana proyek sibuk mencari guru dan dosen yang bisa menjadi tutor bahasa Inggris ke daerah-daerah.
Menurut jadwalnya, tutorial harus dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan dan sesuai kesepakatan antara sekolah dan tutor. Saya pergi ke salah satu daerah yang memiliki sekolah bersastus SBI. Di sekolah itu juga sudah disiapkan infocus, whiteboard dan perangkat pembelajaran lainnya.
Dalam pikiran saya, karena ini merupakan SBI, guru-guru di sekolah tersebut minimal sudah memiliki dasar bahasa Inggris.
Apa kesah, dengan tidak bermaksud memandang rendah guru-guru di sana, kemampuan bahasa Inggris mereka bisa dikatakan nol. Awalnya saya yang mencoba untuk menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Inggris, harus kembali menggunakan bahasa Indonesia agar mereka lebih mudah memahami apa yang disampaikan.
Ternyata, proyek ini pun bermasalah. Belum sampai empat kali pertemuan, (rata-rata para tutor baru mengunjungi sekolah dua kali), proyek ini dihentikan dengan alasan dana tidak ada lagi.
Dengan hanya empat kali pertemuan sesuai dengan jadwal, output kegiatan ini tidak mungkin tercapai, apalagi hanya dengan dua kali pertemuan.
Bisa kita ambil kesimpulan dari pengalaman ini bahwa pemerintah mengadakan RSBI/SBI pun tidak direncanakan dengan baik, wajar jika hal ini kemudian dibatalkan oleh MK.
Namun, ada alasan menarik MK membatalkan sekolah berlabel internasional ini, yaitu bahasa asing (Inggris) yang digunakan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan materi pelajaran.
Penggunaan bahasa asing tersebut dianggap berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh bahasa Indonesia.
Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah status di Facebook terkait dengan hal ini. “Ternyata bukan hanya tingginya biaya pendidikan, melainkan juga penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan yang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi pertimbangan penghapusan RSBI oleh MK. Syukurlah kalau pada sadar. Perjuangan tidak sia-sia”.
Walaupun itu hanya sekadar status di Facebook, seharusnya dapat menyadarkan bangsa ini akan pentingnya sebuah jati diri.
Selama ini, kita rasakan betapa rendahnya apresiasi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap budayanya termasuk bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
Upaya pembinaan, perlindungan dan pengkajian bahasa sangat minim perhatian, sehingga masalah ini terabaikan.
Bangsa ini terlalu sibuk dengan urusan politik, perebutan kekuasaan, urusan proyek yang berujung praktik korupsi, dan urusan jati diri pun telah ditinggalkan dalam bencah yang amat dalam. Urusan jati diri merupakan tugas seluruh komponen bangsa, terutama aparatur negara.
Pertanyaannya, berapa gelintir aparatur negara yang punya kekuasaan besar untuk membuat kebijakan dan program terkait pembangunan bangsa memiliki perspektif kebudayaan? Mungkin tidak sampai segelintir.
Terakhir, jika selama ini perhatian kita selalu disita oleh urusan politik, kekuasaan, perebutan jabatan, dan korupsi yang terus menggelinding, biarlah itu menjadi urusan pihak yang terkait.
Bagi kita yang mungkin pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, dan pemerhati bidang pendidikan, secara bersama-sama, mari kita dudukkan semua persoalan terkait pendidikan, minimal kita tata dalam lingkup yang lebih kecil di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, diadakan singkronisasi di tingkat provinsi untuk mendapatkan kesempurnaan.
Semua persoalan dibahas bersama, mulai dari kurikulum, infrastrktur, masalah tenaga kependidikan (kualitas dan persebarannya), metode pembelajaran, dan lain sebagainya.
Akhirnya, harus ada sebuah format pelaksanaan pendidikan yang mumpuni, yang akan membidani SDM-SDM yang berkualitas di tanah Lancang Kuning ini, dan yang akan menjadi estafet pelaksanaan pendidikan yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Ayo… bersama kita bisa… (bukan kampanye).***
Raja Saleh, Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

