Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Agaknya kehadiran partai politik (parpol) di negeri ini masih digemari, ini terbukti setidaknya bahwa pada tahap pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap 34 parpol yang lolos administrasi pendaftaran sebagai peserta pemilu 2014 (Kompas, 15/9/2012).
Kemudian, 10 partai politik di antaranya dinyatakan lolos verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Ke-10 partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Bila dirunut, bahwa fenomena parpol di negeri ini tidaklah berusia seumur jagung atau baru-baru ini saja.
Parpol di negeri ini sudah ada sejak awal abad ke-20 lalu, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui politik etis dan UU desentralisasi tahun 1903. Namun, pada awal abad ke-20 yang lalu partai politik hadir memang sebagai lembaga mediator aspirasi rakyat.
Aktor partai politik saat itu identik dengan aktor pergerakan kebangsaan yang mewakili kehendak rakyat untuk keluar dari belenggu kolonialisme.
Kita tahu pada dekade awal abad ke-20 yang lalu, di antaranya ada Partai Sarekat Islam (1912), Partai Komunis Indonesia (1921), Partai Nasional Indonesia (1921), Partai Muslimin Indonesia (1931), dan Partai Islam Indonesia (1938).
Nah, di awal kemerdekaan dengan mamentum maklumat tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta telah memberi ruang untuk partai politik merumuskan jati dirinya, memposisikan diri ke dalam sistem politik di negara yang baru merdeka.
Di samping adanya pertimbangan bahwa “partai politik akan memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa”.
Setelah dikeluarkan maklumat tanggal 3 November tersebut, maka lebih banyak lagi bermunculan partai politik.
Walaupun, pada umumnya merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang.
Di antaranya ada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, dan lain sebagainya (Arbi Sanit, 1981).
Pada saat itu partai politik juga identik dengan ideologi yang diyakini oleh aktor partai politik pemegangnya, bahwa ideologi yang dipilih tersebut diyakini mengandung kemaslahatan, di samping, adanya hubungan yang mendasar antara partai politik dengan pendukungnya berdasarkan ideologi yang dianut.
Satu hal yang penting dicatat pada masa ini adanya contoh bagaimana “politik berprinsip” dijalankan hingga akhirnya Dekrit Presiden 1959 dan bersambung dengan kepemimpinan Orde Baru yang mengebiri hak-hak politik, di antaranya dengan hanya membolehkan tiga partai politik yang ada yaitu PDI, PPP dan Golkar.
Kini, setelah Reformasi 1998 sesungguhnya peluang itu sangat terbuka. Spirit Reformasi memberikan ruang bagi partai politik untuk bisa memainkan peran dalam spirit bangsa yang merdeka, yang hendak menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Lihatlah, betapa banyak produk hukum yang memberikan landasan konstitusi yang memadai untuk partai politik bisa berperan dalam kondisi sejatinya.
Kemudian kini, kenapa seolah-olah tidak ada relevansi tanda-tanda kehadiran partai politik dewasa ini membawa pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjadi bangsa yang berdaya saing.
Padahal awalnya, bahwa prinsip kehadiran partai politik tak syak lagi merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis, bahkan keberadaannya dianggap menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar demokratis (Riswanda Imawan, 2004).
Kembali ke Khittah
Maka bila hal ini dilihat dalam perspektif actor oriented yang menyorot pada penelaahan kepada aktor yang bermain sepanjang sejarah partai politik, yang bertumpu pada tiga hal, yakni prilaku, jaringan dan strategi.
Dengan pendekatan ini akan diarahkan perhatian pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku serta prilaku dan tindakan mereka (Heddy Shri Ahimsa, 2007). Akan segera ketahuan di mana titik persoalan sebenarnya.
Pada analisis prilaku misalnya, adakah sama atau berbeda prilaku aktor partai politik di masa awal abad ke-20 dalam iklim pemerintahan Hindia-Belanda atau pada pertengahan abad ke-20 yang lalu dalam iklim awal kemerdekaan, jika dibandingakan dengan prilaku aktor partai politik masa kini? Misalnya saja, dalam hal mengkomunikasikan gagasan pikirannya dan keputusan-keputusan yang diambil.
Umum diketahui bahwa aktor partai politik pada awal abad ke-20 dan pertengahan abad ke-20 yang lalu adalah sosok-sosok yang suka menuliskan gagasan-gagasannya dalam berkomunikasi dengan massa pendukungnya. Lihat saja Mohammad Natsir sebagai aktor inti dalam Partai Masyumi.
Bahkan tulisan Natsir ini bisa dibaca sampai hari ini dalam buku kumpulan karangannya, Capita Selekta. Berikutnya bisa kita lihat sosok Syahrir dengan Partai Sosialis-nya, belum lagi sosok Soekarno dengan PNI-nya.
Pada era Reformasi ini partai politik terjebak dalam bentuk oligarki dalam hal mengkomunikasikan gagasan partai dan pengambilan keputusan strategis.
Belum lagi pada analisa jaringan yang mempermasalahkan dua hal: yaitu perhatian hubungan di antara orang-orang yang saling berhubungan dalam bentuk kelompok informal dan kelompok formal.
Apabila kita mengambil contoh pada dua sosok pemimpin partai politik di masa lalu, yaitu Syahrir dan Natsir, maka kita bisa menjumpai dan melihat bagaimana komitmen terbangun dalam sebuah jaringan.
Dalam buku John D Legge tentang Syahrir menuliskan bagaimana jejaring sosok Syahrir dengan Partai Sosialis-nya begitu hangat dibangun dengan basis ideologi dan pendidikan massa yang begitu teratur.
Begitu juga Deliar Noer yang mengadakan penelitian tentang Masyumi yang pernah dipimpin oleh Natsir.
Bisa disimpulkan bahwa jaringan yang dilakukan bertumpu pada pertimbangan ideologis bukan pada kepentingan pola pikir ekonomi pasar yang berbasis pada logika konsumen yang merebak di partai politik pada saat ini.
Terakhir, pada analisis strategi yang digunakan. Ada kecendrungan juga bergeser dari strategi “orisinil” ke arah strategi “topeng”. Simbol menjamurnya kebutuhan akan lembaga survei bagi partai politik membuktikan hal ini.
Dengan demikian, wahai partai politik mari kembali pada khittah-mu yang mulia.
Pada hadirnya nilai-nilai etik yang menopang munculnya nilai-nilai perjuangan dalam berpartai politik, pada basis jaringan yang menjadikan aktivis partai politik dekat kepada amal kebajikan, pada strategi yang menampakkan jati diri dalam kemasan yang murni, bukan beralaskan topeng.***
Abdurrahman, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Sejarah UGM asal Inhil.
Kemudian, 10 partai politik di antaranya dinyatakan lolos verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Ke-10 partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Bila dirunut, bahwa fenomena parpol di negeri ini tidaklah berusia seumur jagung atau baru-baru ini saja.
Parpol di negeri ini sudah ada sejak awal abad ke-20 lalu, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui politik etis dan UU desentralisasi tahun 1903. Namun, pada awal abad ke-20 yang lalu partai politik hadir memang sebagai lembaga mediator aspirasi rakyat.
Aktor partai politik saat itu identik dengan aktor pergerakan kebangsaan yang mewakili kehendak rakyat untuk keluar dari belenggu kolonialisme.
Kita tahu pada dekade awal abad ke-20 yang lalu, di antaranya ada Partai Sarekat Islam (1912), Partai Komunis Indonesia (1921), Partai Nasional Indonesia (1921), Partai Muslimin Indonesia (1931), dan Partai Islam Indonesia (1938).
Nah, di awal kemerdekaan dengan mamentum maklumat tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta telah memberi ruang untuk partai politik merumuskan jati dirinya, memposisikan diri ke dalam sistem politik di negara yang baru merdeka.
Di samping adanya pertimbangan bahwa “partai politik akan memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa”.
Setelah dikeluarkan maklumat tanggal 3 November tersebut, maka lebih banyak lagi bermunculan partai politik.
Walaupun, pada umumnya merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang.
Di antaranya ada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, dan lain sebagainya (Arbi Sanit, 1981).
Pada saat itu partai politik juga identik dengan ideologi yang diyakini oleh aktor partai politik pemegangnya, bahwa ideologi yang dipilih tersebut diyakini mengandung kemaslahatan, di samping, adanya hubungan yang mendasar antara partai politik dengan pendukungnya berdasarkan ideologi yang dianut.
Satu hal yang penting dicatat pada masa ini adanya contoh bagaimana “politik berprinsip” dijalankan hingga akhirnya Dekrit Presiden 1959 dan bersambung dengan kepemimpinan Orde Baru yang mengebiri hak-hak politik, di antaranya dengan hanya membolehkan tiga partai politik yang ada yaitu PDI, PPP dan Golkar.
Kini, setelah Reformasi 1998 sesungguhnya peluang itu sangat terbuka. Spirit Reformasi memberikan ruang bagi partai politik untuk bisa memainkan peran dalam spirit bangsa yang merdeka, yang hendak menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Lihatlah, betapa banyak produk hukum yang memberikan landasan konstitusi yang memadai untuk partai politik bisa berperan dalam kondisi sejatinya.
Kemudian kini, kenapa seolah-olah tidak ada relevansi tanda-tanda kehadiran partai politik dewasa ini membawa pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjadi bangsa yang berdaya saing.
Padahal awalnya, bahwa prinsip kehadiran partai politik tak syak lagi merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis, bahkan keberadaannya dianggap menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar demokratis (Riswanda Imawan, 2004).
Kembali ke Khittah
Maka bila hal ini dilihat dalam perspektif actor oriented yang menyorot pada penelaahan kepada aktor yang bermain sepanjang sejarah partai politik, yang bertumpu pada tiga hal, yakni prilaku, jaringan dan strategi.
Dengan pendekatan ini akan diarahkan perhatian pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku serta prilaku dan tindakan mereka (Heddy Shri Ahimsa, 2007). Akan segera ketahuan di mana titik persoalan sebenarnya.
Pada analisis prilaku misalnya, adakah sama atau berbeda prilaku aktor partai politik di masa awal abad ke-20 dalam iklim pemerintahan Hindia-Belanda atau pada pertengahan abad ke-20 yang lalu dalam iklim awal kemerdekaan, jika dibandingakan dengan prilaku aktor partai politik masa kini? Misalnya saja, dalam hal mengkomunikasikan gagasan pikirannya dan keputusan-keputusan yang diambil.
Umum diketahui bahwa aktor partai politik pada awal abad ke-20 dan pertengahan abad ke-20 yang lalu adalah sosok-sosok yang suka menuliskan gagasan-gagasannya dalam berkomunikasi dengan massa pendukungnya. Lihat saja Mohammad Natsir sebagai aktor inti dalam Partai Masyumi.
Bahkan tulisan Natsir ini bisa dibaca sampai hari ini dalam buku kumpulan karangannya, Capita Selekta. Berikutnya bisa kita lihat sosok Syahrir dengan Partai Sosialis-nya, belum lagi sosok Soekarno dengan PNI-nya.
Pada era Reformasi ini partai politik terjebak dalam bentuk oligarki dalam hal mengkomunikasikan gagasan partai dan pengambilan keputusan strategis.
Belum lagi pada analisa jaringan yang mempermasalahkan dua hal: yaitu perhatian hubungan di antara orang-orang yang saling berhubungan dalam bentuk kelompok informal dan kelompok formal.
Apabila kita mengambil contoh pada dua sosok pemimpin partai politik di masa lalu, yaitu Syahrir dan Natsir, maka kita bisa menjumpai dan melihat bagaimana komitmen terbangun dalam sebuah jaringan.
Dalam buku John D Legge tentang Syahrir menuliskan bagaimana jejaring sosok Syahrir dengan Partai Sosialis-nya begitu hangat dibangun dengan basis ideologi dan pendidikan massa yang begitu teratur.
Begitu juga Deliar Noer yang mengadakan penelitian tentang Masyumi yang pernah dipimpin oleh Natsir.
Bisa disimpulkan bahwa jaringan yang dilakukan bertumpu pada pertimbangan ideologis bukan pada kepentingan pola pikir ekonomi pasar yang berbasis pada logika konsumen yang merebak di partai politik pada saat ini.
Terakhir, pada analisis strategi yang digunakan. Ada kecendrungan juga bergeser dari strategi “orisinil” ke arah strategi “topeng”. Simbol menjamurnya kebutuhan akan lembaga survei bagi partai politik membuktikan hal ini.
Dengan demikian, wahai partai politik mari kembali pada khittah-mu yang mulia.
Pada hadirnya nilai-nilai etik yang menopang munculnya nilai-nilai perjuangan dalam berpartai politik, pada basis jaringan yang menjadikan aktivis partai politik dekat kepada amal kebajikan, pada strategi yang menampakkan jati diri dalam kemasan yang murni, bukan beralaskan topeng.***
Abdurrahman, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Sejarah UGM asal Inhil.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

