Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Banjir yang melanda DKI Jakarta
memang berangsur surut. Kerugian materi diperkirakan bisa menembus angka
Rp15 triliun, seperti diestimasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Ini belum termasuk kerugian yang tak terhitung: 20 nyawa melayang. Begitulah dahsyatnya dampak banjir yang melanda Jakarta sepekan ini.
Ke depan tak ada jaminan Jakarta bakal aman dari banjir. Bahkan, kalau saja terjadi hujan lebih deras, tentu logikanya, banjir akan lebih gawat lagi.
Sebab mengantisipasi banjir —seperti rencana Joko Widodo yang akan membangun terowongan raksasa, dan upaya lainnya— tak bisa bimsalabim, langsung jadi. Butuh waktu cukup lama mewujudkan itu.
Upaya mengatasi banjir di Jakarta, sudah dimulai sejak gubernur sebelumnya. Namun tak pernah maksimal. Banjir tetap saja terjadi. Makin lama makin parah.
Dan, terakhir terjadi banjir begitu dahsyat. Istana negara bahkan sampai kebanjiran, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun harus menyingsingkan celanannya mengitari istana.
Ya, begitulah gawatnya banjir kalau tak pernah benar-benar diseriusi mengantisipasinya. Pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan kepadatan kawasan perkotaan.
Sebaliknya daerah serapan, dan saluran-saluran air justru menyempit. Sementara itu, hujan makin sulit diprediksi, karena cuaca ekstrem.
DKI Jakarta seperti merepresentasikan —walau mungkin masih ada kota besar yang bebas banjir— kota-kota besar di Indonesia. Ibu kota negara saja bisa tenggelam oleh banjir, apalagi kota besar lain di Indonesia! Bagaimana dengan kota lain di Indonesia?
Padang, salah satu kota yang berada di tepi laut dengan ketinggian yang justru di bawah permukaan laut, mulai masuk pada tahap yang mencemaskan pula.
Memang, sejauh ini, banjir belum sampai merendam kediaman gubernur, atau kediaman wali kota. Namun, kalau hujan deras mengguyur, nyaris tak ada jalan yang bebas dari banjir. Sebagian besar permukiman penduduk, juga “tenggelam”.
Sejauh ini tak begitu terlihat upaya berarti pemerintah mengantisipasi banjir. Yang baru dikerjakan, “hanya” normalisasi sungai. Ini pun sebetulnya dilakukan, karena telah terjadinya beberapa kali galodo dari hulu sungai. Untuk mengantisipasi banjir di tengah kota?
Lain Padang, lain lagi Pekanbaru. Kota yang jauh dari tepi laut ini, juga memiliki problem tersendiri jika hujan datang. Buruknya perencanaan awal pembangunan kota yang mengabaikan sistem drainase, membuat Pekanbaru menjadi kota dengan daratan cembung yang menjadi kuali penampung air hujan. Jangankan hujan berjam-jam, hujan lebat tak sampai satu jam saja di mana-mana sudah kebanjiran.
Terpilihnya Firdaus MT sebagai wali kota diharapkan bisa mencari jalan keluar sebagai solusi untuk menjauhkan banjir dari kota ini.
Dengan latar belakang teknik sebagai mantan Kepala Dinas PU Provinsi Riau, Firdaus diyakini masyarakat memiliki ilmu yang cespleng.
Namun, hampir setahun masa jabatannya, belum banyak solusi yang bisa dilakukannya. Dia bahkan masih kesulitan mencari cara membuang air di kota saat hujan deras.
Debit air Sungai Siak ketika musim hujan justru lebih tinggi dari daratan Pekanbaru. Yang terjadi, bukan air dari kota yang mengalir ke sungai, justru air dari sungai yang masuk ke drainase menuju kota.
Harus ada solusi yang benar-benar baik untuk memperbaiki drainase di kota ini agar di masa datang tak menjadi banjir besar seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Jika itu tak bisa dilakukan, maka kita tinggal menunggu waktu.***
Ini belum termasuk kerugian yang tak terhitung: 20 nyawa melayang. Begitulah dahsyatnya dampak banjir yang melanda Jakarta sepekan ini.
Ke depan tak ada jaminan Jakarta bakal aman dari banjir. Bahkan, kalau saja terjadi hujan lebih deras, tentu logikanya, banjir akan lebih gawat lagi.
Sebab mengantisipasi banjir —seperti rencana Joko Widodo yang akan membangun terowongan raksasa, dan upaya lainnya— tak bisa bimsalabim, langsung jadi. Butuh waktu cukup lama mewujudkan itu.
Upaya mengatasi banjir di Jakarta, sudah dimulai sejak gubernur sebelumnya. Namun tak pernah maksimal. Banjir tetap saja terjadi. Makin lama makin parah.
Dan, terakhir terjadi banjir begitu dahsyat. Istana negara bahkan sampai kebanjiran, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun harus menyingsingkan celanannya mengitari istana.
Ya, begitulah gawatnya banjir kalau tak pernah benar-benar diseriusi mengantisipasinya. Pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan kepadatan kawasan perkotaan.
Sebaliknya daerah serapan, dan saluran-saluran air justru menyempit. Sementara itu, hujan makin sulit diprediksi, karena cuaca ekstrem.
DKI Jakarta seperti merepresentasikan —walau mungkin masih ada kota besar yang bebas banjir— kota-kota besar di Indonesia. Ibu kota negara saja bisa tenggelam oleh banjir, apalagi kota besar lain di Indonesia! Bagaimana dengan kota lain di Indonesia?
Padang, salah satu kota yang berada di tepi laut dengan ketinggian yang justru di bawah permukaan laut, mulai masuk pada tahap yang mencemaskan pula.
Memang, sejauh ini, banjir belum sampai merendam kediaman gubernur, atau kediaman wali kota. Namun, kalau hujan deras mengguyur, nyaris tak ada jalan yang bebas dari banjir. Sebagian besar permukiman penduduk, juga “tenggelam”.
Sejauh ini tak begitu terlihat upaya berarti pemerintah mengantisipasi banjir. Yang baru dikerjakan, “hanya” normalisasi sungai. Ini pun sebetulnya dilakukan, karena telah terjadinya beberapa kali galodo dari hulu sungai. Untuk mengantisipasi banjir di tengah kota?
Lain Padang, lain lagi Pekanbaru. Kota yang jauh dari tepi laut ini, juga memiliki problem tersendiri jika hujan datang. Buruknya perencanaan awal pembangunan kota yang mengabaikan sistem drainase, membuat Pekanbaru menjadi kota dengan daratan cembung yang menjadi kuali penampung air hujan. Jangankan hujan berjam-jam, hujan lebat tak sampai satu jam saja di mana-mana sudah kebanjiran.
Terpilihnya Firdaus MT sebagai wali kota diharapkan bisa mencari jalan keluar sebagai solusi untuk menjauhkan banjir dari kota ini.
Dengan latar belakang teknik sebagai mantan Kepala Dinas PU Provinsi Riau, Firdaus diyakini masyarakat memiliki ilmu yang cespleng.
Namun, hampir setahun masa jabatannya, belum banyak solusi yang bisa dilakukannya. Dia bahkan masih kesulitan mencari cara membuang air di kota saat hujan deras.
Debit air Sungai Siak ketika musim hujan justru lebih tinggi dari daratan Pekanbaru. Yang terjadi, bukan air dari kota yang mengalir ke sungai, justru air dari sungai yang masuk ke drainase menuju kota.
Harus ada solusi yang benar-benar baik untuk memperbaiki drainase di kota ini agar di masa datang tak menjadi banjir besar seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Jika itu tak bisa dilakukan, maka kita tinggal menunggu waktu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

