Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memindahkan Ibukota, Mengikis Jakartaisme

R
Penulis: Rindra Yasin❯
DESAKAN untuk memindahkan ibu kota mungkin akan segera surut seiring dengan surutnya banjir Jakarta. Adat kita memang seakan akan kapok saat kena bencana. Namun, setelah panik mereda, kita lupa semua kesakitan. Akhirnya, kita pun tergulung dan tidak bisa keluar dari siklus bencana tersebut. Tentu, itu tidak sehat.

Semestinya, kita menyadari Jakarta bukan lagi segala-galanya.  Gagasan hijrah ibu kota dari Jakarta tidak boleh surut. Pikiran yang terpaku ke Jakarta sebagai pusat dunia Indonesia atau ”Jakartaisme” harus diubah pula. Masih banyak tempat di Indonesia yang layak menjadi ibu kota. Toh, ibu kota kita pernah pindah dari Jakarta ke Jogjakarta dan Bukittinggi.

Presiden SBY yang membuka wacana pemindahan ibu kota memang membesarkan hati. Sudah ada yang menyebut Palangkaraya, Cirebon, Jogjakarta. Mungkin, kalau ingin lebih di tengah-tengah Indonesia ada Pulau Laut, Kalsel (116° 05’–116° 20’ BT dan 0 3° 20’–3° 45’ LS). Alangkah eksotisnya ibu kota di pulau yang nyaris pas di tengah republik. Ini kena dengan psikopolitik pemerintah berdiri di tengah-tengah.

Momentum pindah ibu kota itu juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk desentralisasi kantor kabinet. Seperti ide yang sudah pernah dilentingkan, misal, kantor Kementerian Kelautan berada di Ambon, Kementerian Daerah Tertinggal di Kupang, Kementerian Pertanian di Padang, Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jogjakara, Kementerian PU di Surabaya.

Kantor-kantor ini mendekati wilayah yang jadi ladang garapan, sekaligus agar memberi warna ”Indonesia” supaya NKRI lebih kuat. Kantor pemerintah pusat yang terpisah-pisah ini tidak akan menjadi kendala karena teknologi informasi melipat ruang dan waktu. Kalau memang perlu, rapat kabinet tatap muka langsung dengan presiden cukup dilakukan menteri dan beberapa staf. Era ”kerja tidak kerja pokoknya kumpul” sudah waktunya diganti ”kumpul tidak kumpul pokoknya kerja”.

Orang-orang Jakarta tidak usah risau setelah tidak berstatus ibu kota. Jakarta tetap raksasa. Daya tarik ekonominya tetap tidak tertandingi. Jakarta akan tetap hidup sentosa seperti halnya Rio de Janeiro atau New York atau Sydney; meski bukan ibu kota, tetapi tetap menjadi kota terbesar dan terkuat di Brazil, AS, dan Australia. Yang membedakan hanyalah, Jakarta perlu memikir dirinya sendiri. Jangan sampai problem yang dialami ”daerah” Jakarta menjadi problem republik dan memacetkan segala urusan pemerintahan negara ini. Jakarta, sebagai megapolitan atau, bahkan, ”dinopolitan”, masih sangat perkasa untuk bisa mengurus diri sendiri.

Yang dicari tinggal gubernur sekelas Ali Sadikin atau, sampai sejauh ini, Joko Widodo. Akan halnya di ibu kota baru, Republik Indonesia bisa menata diri secara lebih ayem. Institusi yang memang harus berkedudukan di ibu kota negara, seperti DPR, MPR, MA, BPK, KY, kedutaan besar asing, dan semacamnya bisa bekerja lebih tenang. Ibu kota negara memang harus bersuasana ayem, seperti Canberra, Brasilia City, atau, bahkan, Washington DC. Bukan bising, macet, penyakitan, brutal, dan banjir... ***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer