Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Informasi Anggaran Hak Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Keterbukaan  informasi merupakan fenomena global yang telah dikenal hampir di seluruh negara. 

Termasuk di negara Indonesia, keterbukaan informasi publik menjadi isu strategis dalam upaya menggapai good gavernance yang merupakan cita-cita bersama masyarakat Indonesia. Semangat keterbukaan informasi publik itu dibuktikan dalam pasal 28F UUD 1945.

Dalam UUD 1945 pasal 28F menyatakan,  “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Dengan demikian hak terhadap informasi merupakan bagian dari “hak asasi” yang dijamin dalam konstitusi. 

Semangat mendorong terwujudnya good gavernance melalui keterbukaan informasi publik, disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14/2008, yang mengatur secara khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Kemudian melalui UU KIP, terbentuklah Komisi Informasi (KI) pusat dan disusul dibentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi se Indonesia. Dalam catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, sampai 2013 tercatat sudah 20 dari 33 provinsi yang sudah membentuk Komisi Informasi, termasuk Provinsi Riau yang baru terbentuk pada 2012 lalu. 

Dalam UU Nomor 14/2008, pasal 2 (1) menyatakan, “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Pasal 3a, UU ini “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik”, Pasal 3b, UU ini terbentuk dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Dalam konteks anggaran, lahirnya UU KIP menjadi angin segar bagi keterbukaan pengelolaan anggaran. Karena UU tersebut menjamin dan memandu masyarakat untuk meminta informasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah (APBN/APBD).

Namun, fakta di lapangan jauh berbeda dengan semangat good governance  melalui keterbukaan informasi khusunya pengelolaan anggaran yang digemborkan pemerintah. Yang terjadi justru, semangat keterbukaan informasi tersebut hanya isapan jempol, sebagai bentuk “pencitraan” pemerintah terhadap dunia internasional. 

Sementara itu tentang pengelolaan anggaran masyarakat justru dibikin “bodoh”. Artinya lahirnya UU KIP, empat tahun silam belum berdampak besar terhadap keterbukaan informasi di negeri ini. 

Rendahnya tingkat masyarakat “melek” anggaran (budgetliteracy), akibat dipengaruhi oleh rezim ketertutupan selama ini. Bahkan hingga saat ini masih banyak aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang menganggap informasi anggaran sebagai “rahasia negara” yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat luas. 

Hal itu mengasumsikan, pengelolaan anggaran adalah urusan pemerintah, sedangkan masyarakat dianggap tidak perlu mengetahui dan memahaminya. 

Memang, tak menafikan geliat pemerintah dalam proses pengelolaan anggaran, tidak terkecuali di pemerintah yang ada di Provinsi Riau memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 8 2008, Provinsi Riau dalam menyusun/merencanakan anggaran melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrembang tersebut juga dilakukan dari mulai tingkat desa, sampai di tingkat provinsi. 

Namun, Musrenbang yang dilaksanakan tak ubahnya seperti panggung pidato yang disiapkan kepada masyarakat di tingkat desa. Kemudian proses selanjutnya dibuat secara tertutup sehingga banyak ditemukan usulan masyarakat hanya sebagian kecil yang diakomodir dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). 

Hasil uji akses dokumen anggaran yang dilakukan FITRA Riau, untuk dokumen anggaran tahun 2012 (KUA–PPAS, RAPBD, APBD, LKPD), yang dilakukan di satu kabupaten dan satu kota di Provinsi Riau, hasilnya, sebagian besar dokumen anggaran tidak diberikan oleh lembaga publik. 

Lagi-lagi yang menjadi alasan adalah dokumen-dokumen yang diminta adalah dokumen rahasia, jika harus diberikan harus ada izin pimpinan. Padahal mekanisme prosedur uji akses informasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 

Keterbatasan informasi anggaran yang lengkap dengan dokumen anggarannya, berpotensi besar terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjarah anggaran rakyat. Hal itu, karena oligarki politik anggaran selama ini yang terjadi, tidak terlepas dari kepentingan ekskutif, legislatif dan pengusaha/pemodal. 

Sehingga hak asasi masyarakat yang dijamin konstitusi atas informasi anggaran tidak diberikan secara serta-merta.  Meskipun ada publikasi di media massa, namun tidak seluruhnya dokumen itu tersebarkan, melainkan hanya kulit-kulitnya saja. 

Hasil penelitian FITRA bersama The Asia Foundation tentang kinerja pengelolaan anggaran daerah di 41 daerah, menunjukkan daerah yang memperoleh rangking tertinggi hanya memperoleh skor 70 poin. 

Hal itu karena hanya dokumen perencanaan yang relatif mudah diminta dibandingkan dengan dokumen penganggaran yang secara khusus sudah menyebutkan pagu anggaran. 

Padahal anggaran merupakan sumberdaya publik bersama yang berasal dari rakyat. Melalui kebijakan alokasi anggaran, masyarakat seyogyanya dapat membaca arah keberpihakan pimpinan yang berkuasa dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya orang miskin dan kelompok perempuan. 

Anggaran sejatinya merupakan informasi publik, oleh karenanya anggaran harus dikelola secara terbuka. Untuk itu perlu informasi anggaran harus dapat diminta publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dengan cara sederhana, dan mudah dipahami publik. 

Oleh karena itu, tidak ada alasan pemerintah tertutup dalam pengelolaan anggaran. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan pemerintah. 

Sementara itu, warga negara/masyarakat sebagai pemohon informasi berhak: memperoleh informasi termasuk informasi anggaran, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, dan mendapatkan salinan informasi termasuk anggaran, menyebarluaskan informasi anggaran, mengajukan permintaan disertai alasannya, dan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapat hambatan.***


Triono Hadi, Devisi Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  (FITRA) Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer