Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nikah siri yang dilakukan oleh Bupati Garut Aceng Fikri berbuntut panjang, di samping mendapat reaksi luas dari publik kabupaten Garut, ternyata juga berujung pada pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.
Secara etimologi istilah pemakzulan berasal dari kata makzul, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta (baca: Bupati).
Memakzulkan, berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. Istilah pemakzulan selalu disandingkan dengan istilah impeachment.
Impeachment di samping merupakan istilah asing, juga bermakna sempit, yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemakzulan presiden dari jabatannya dengan mempergunakan alasan-alasan pidana (crime) yang berada pada tahap pendakwaan.
Sejarah Pemakzulan
Istilah pemkazulan yang sudah lazim digunakan untuk sebutan pemberhentian dalam jabatan publik, sejatinya kalau dilihat dalam perspektif ketatanegaraan tidak bersumber dari tradisi ketatanegaraan Indonesia.
Hal ini bisa dilacak dari disertasi yang ditulis oleh Hamdan Zoelva pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung yang sudah dibukukan dengan judul Pemakzulan Presiden di Indonesia, penerbit Sinar Grafika tahun 2011.
Dalam uraian pada Bab III buku tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan presiden yang dikenal pada abad modern sekarang untuk pertama kali diperkenalkan dalam konstitusi Amerika Serikat (AS) tahun 1787, seiring dengan diperkenalkannya jabatan presiden dalam pemerintahan modern, dan mekanisme pertanggungjawaban politik dalam sistem demokrasi.
Apabila dilacak lebih jauh ke belakang, ternyata konsepsi pemakzulan melalui mekanisme impeachment yang diadopsi para perumus konstitusi AS bersumber dari praktik ketatanegaraan di Inggris yang dikenal sejak akhir abad ke-14.
Impeachment sebagai mekanisme peradilan mengalami perkembangan cukup baik di Inggris, tetapi hampir tidak memperoleh teknik dan mekanisme baku.
Istilah impeachment sendiri telah lama dipergunakan berkaitan dengan jenis penuntutan disetiap pengadilan di Inggris. Awalnya tidak ditujukan khusus untuk penuntutan di parlemen (the house of commons) di hadapan raja.
Dalam praktik ketatanegaraan di Inggris sidang impeachment terakhir pernah dilakukan terhadap Warren Hasting (Gubernur Jenderal Inggris di India) yang berlangsung selama 7 tahun (1788-1795) yang berakhir dengan putusan Hasting dinyatakan tidak bersalah, serta dalam perkara Henry Dundas, 1 st Viscount Melville pada tahun 1806.
Setelah impeachment dalam kedua kasus tersebut, tidak pernah lagi impeachment dipergunakan di Inggris hingga saat ini, walaupun mekanisme impeachment sendiri tidak dihapus dalam hukum ketatanegaran Inggris.
Transplantasi Ketatanegaraan
Mekanisme pemakzulan presiden melalui mekanisme impeachment yang bersumber dari tradisi ketatanegaraan Inggris dan diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat 1787 tersebut dilakukan “transplantasi” ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila dilihat dalam perspektif historis mekanisme pemakzulan pernah dituangkan dalam TAP MPR RI No VI/MPR/1973 diubah dengan TAP MPR No. III/MPR/1978, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang memperkenalkan forum privilegiatium.
Setelah perubahan UUD 1945 mekanisme pemakzulan diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan, sejatinya kehadiran Pasal 7A dan 7B UUD 1945 semakin meneguhkan semangat sistem presidensial. Mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7 B inilah yang diadopsi oleh ketentuan pasal 29, 30, 31, dan 32 UU 32 Tahun 2004 yang ingin memperbaiki semangat pemakzulan kepala daerah yang berkarakter sistem parlementer di bawah rezim UU No 22 Tahun 1999.
Kasus Aceng Fikri
Dalam upaya pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, mekanisme yang ditempuh oleh DPRD yakni mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) UU 32 Tahun 2004. Upaya pemakzulan terhadap Aceng Fikri telah digelindingkan oleh DPRD Garut dengan mengajukan permohonan pada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji pendapat DPRD Garut yang berpendapat bahwa Bupati Aceng Fikri telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban selaku kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 32 Tahun 2004.
MA pun telah mengeluarkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut No.172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012.
Pascaputusan MA mekanisme selanjutnya yang ditempuh oleh DPRD yakni menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden.
Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.
Saya berpendapat, dengan tidak bermaksud mendahului proses yang sedang berlangsung, pemakzulan terhadap Aceng Fikri akan berjalan “mulus” dengan alasan Aceng Fikri tidak memiliki political support yang memadai di DPRD, karena Aceng Fikri pada saat maju sebagai calon Bupati Garut berasal dari calon perseorangan yang berpasangan dengan Dicky Chandra ketika itu, sehingga kekuatan politik yang ada di DPRD merasa tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami Aceng Fikri. Fakta ini ditunjukkan dengan kegagalan Aceng Fikri “menghadang” keinginan DPRD untuk mengajukan permohonan pengujian pendapat pada MA.***
Mexsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.
Secara etimologi istilah pemakzulan berasal dari kata makzul, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta (baca: Bupati).
Memakzulkan, berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. Istilah pemakzulan selalu disandingkan dengan istilah impeachment.
Impeachment di samping merupakan istilah asing, juga bermakna sempit, yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemakzulan presiden dari jabatannya dengan mempergunakan alasan-alasan pidana (crime) yang berada pada tahap pendakwaan.
Sejarah Pemakzulan
Istilah pemkazulan yang sudah lazim digunakan untuk sebutan pemberhentian dalam jabatan publik, sejatinya kalau dilihat dalam perspektif ketatanegaraan tidak bersumber dari tradisi ketatanegaraan Indonesia.
Hal ini bisa dilacak dari disertasi yang ditulis oleh Hamdan Zoelva pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung yang sudah dibukukan dengan judul Pemakzulan Presiden di Indonesia, penerbit Sinar Grafika tahun 2011.
Dalam uraian pada Bab III buku tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan presiden yang dikenal pada abad modern sekarang untuk pertama kali diperkenalkan dalam konstitusi Amerika Serikat (AS) tahun 1787, seiring dengan diperkenalkannya jabatan presiden dalam pemerintahan modern, dan mekanisme pertanggungjawaban politik dalam sistem demokrasi.
Apabila dilacak lebih jauh ke belakang, ternyata konsepsi pemakzulan melalui mekanisme impeachment yang diadopsi para perumus konstitusi AS bersumber dari praktik ketatanegaraan di Inggris yang dikenal sejak akhir abad ke-14.
Impeachment sebagai mekanisme peradilan mengalami perkembangan cukup baik di Inggris, tetapi hampir tidak memperoleh teknik dan mekanisme baku.
Istilah impeachment sendiri telah lama dipergunakan berkaitan dengan jenis penuntutan disetiap pengadilan di Inggris. Awalnya tidak ditujukan khusus untuk penuntutan di parlemen (the house of commons) di hadapan raja.
Dalam praktik ketatanegaraan di Inggris sidang impeachment terakhir pernah dilakukan terhadap Warren Hasting (Gubernur Jenderal Inggris di India) yang berlangsung selama 7 tahun (1788-1795) yang berakhir dengan putusan Hasting dinyatakan tidak bersalah, serta dalam perkara Henry Dundas, 1 st Viscount Melville pada tahun 1806.
Setelah impeachment dalam kedua kasus tersebut, tidak pernah lagi impeachment dipergunakan di Inggris hingga saat ini, walaupun mekanisme impeachment sendiri tidak dihapus dalam hukum ketatanegaran Inggris.
Transplantasi Ketatanegaraan
Mekanisme pemakzulan presiden melalui mekanisme impeachment yang bersumber dari tradisi ketatanegaraan Inggris dan diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat 1787 tersebut dilakukan “transplantasi” ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila dilihat dalam perspektif historis mekanisme pemakzulan pernah dituangkan dalam TAP MPR RI No VI/MPR/1973 diubah dengan TAP MPR No. III/MPR/1978, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang memperkenalkan forum privilegiatium.
Setelah perubahan UUD 1945 mekanisme pemakzulan diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan, sejatinya kehadiran Pasal 7A dan 7B UUD 1945 semakin meneguhkan semangat sistem presidensial. Mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7 B inilah yang diadopsi oleh ketentuan pasal 29, 30, 31, dan 32 UU 32 Tahun 2004 yang ingin memperbaiki semangat pemakzulan kepala daerah yang berkarakter sistem parlementer di bawah rezim UU No 22 Tahun 1999.
Kasus Aceng Fikri
Dalam upaya pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, mekanisme yang ditempuh oleh DPRD yakni mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) UU 32 Tahun 2004. Upaya pemakzulan terhadap Aceng Fikri telah digelindingkan oleh DPRD Garut dengan mengajukan permohonan pada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji pendapat DPRD Garut yang berpendapat bahwa Bupati Aceng Fikri telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban selaku kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 32 Tahun 2004.
MA pun telah mengeluarkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut No.172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012.
Pascaputusan MA mekanisme selanjutnya yang ditempuh oleh DPRD yakni menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden.
Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.
Saya berpendapat, dengan tidak bermaksud mendahului proses yang sedang berlangsung, pemakzulan terhadap Aceng Fikri akan berjalan “mulus” dengan alasan Aceng Fikri tidak memiliki political support yang memadai di DPRD, karena Aceng Fikri pada saat maju sebagai calon Bupati Garut berasal dari calon perseorangan yang berpasangan dengan Dicky Chandra ketika itu, sehingga kekuatan politik yang ada di DPRD merasa tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami Aceng Fikri. Fakta ini ditunjukkan dengan kegagalan Aceng Fikri “menghadang” keinginan DPRD untuk mengajukan permohonan pengujian pendapat pada MA.***
Mexsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

