Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mulai Januari 2013 ini, diberlakukan Penilaian Angka Kredit (PAK) guru yang baru. Pemberlakuan ini sesuai dengan Permenneg-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Permenneg ini merupakan pengganti Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkat Kreditnya.
Diberlakukannya Permenneg ini diharapkan mampu mereformasi guru. Hal ini dikarenakan menurut data NUPTK November 2010, masih terdapat 2.791.204 guru yang semestinya digesa untuk ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.
Selain itu, memungkinkan untuk meningkatkan mutu kinerja, Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB), dan pengembangan karier pendidik.
Harapan pembuat kebijakan dan tentu kita semua, pelaksanaan peraturan ini nantinya akan memperketat persaingan mutu di kalangan guru.
Tidak seperti sistem kenaikan pangkat sebelumnya, guru bisa naik pangkat minimal dalam masa dua tahun dengan akumulasi angkat kredit tertentu.
Melalui sistem kepangkatan guru ini, kenaikan pangkat guru akan lebih selektif. Akan terjadi seleksi alamiah. Tentu kita berharap guru tidak memperjualbelikan kejujurannya.
Kenaikan pangkat guru tidak semudah peraturan sebelumnya. Guru benar-benar dituntut memperlihatkan kompetensi profesionalnya dalam berkinerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik.
Sebenarnya, tanpa peraturan ini pun hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dan tugas guru.
Ada beberapa penyebab terjadinya keselektifan alam tersebut. Pertama, besar angkat kredit per kriteria, baik unsur utama maupun unsur penunjang, pada umumnya menyusut.
Kedua, diwajibkannya karya tulis untuk kenaikan pangkat guru mulai dari golongan III b ke atas (sebelumnya dari golongan IV a ke atas) dengan kriteria nilai kredit yang harus dipenuhi.
Selama ini, karya tulis menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar guru sehingga banyak yang ’’mati’’ di IVa. Jika guru tidak berubah dengan membudayakan dirinya untuk menulis, berkemungkinan besar banyak guru yang tersendat di III c atau III d.
Ini bukan suatu sikap pesimis, tetapi suatu cambuk yang akan membangunkan para pendidik agar membangun tradisi menulis (tradisi kreatif).
Ketiga, adanya pengharusan memenuhi kriteria angka kredit dari segi pengembangan diri dengan akumulasi nilai tertentu seperti mengikuti pelatihan-pelatihan.
Pemberlakuan peraturan yang ’’pahit’’ ini memang harus ditelan. Akan bermasalah jika para guru menjadikannya sebagai suatu masalah.
Akan menjadi cambuk jika para guru menyadari perubahan perhatian pemerintah selama ini walaupun ada yang menilai pemerintah masih setengah hati (misalnya, tentang tunjangan profesi bagi guru sertifikasi yang dijejali dengan kewajiban 24 jam tatap muka). Yang jelas, ada indikasi bahwa profesi guru menjadi suatu profesi yang diirikan oleh profesi lain.
Sehubungan dengan pemberlakuan Permennag ini, ada beberapa jalan keluar yang semestinya dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
Pertama, secepat dan secermat mungkin melaksanakan program sosialisasi, terutama bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pegawai dinas/instansi terkaitseperti BKD agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antarketiga unsur tersebut.
Kedua, merencanakan dan memaksimalkan progam pelatihan, workshop, MGMP/KKG/KKKS. Ketiga, menerbitkan jurnal ilmiah untuk menampung karya tulis para guru.
Keempat, memprogramkan sayembara karya inovatif para guru secara rutin. Kelima, dari sisi guru, tidak hanya cukup dengan keinginan untuk berubah, tetapi berbuat atau berupaya untuk mengubah diri sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Implementasi peraturan ini akan memberikan dampak positif bagi para guru yang berpikiran positif. Namun, bagi guru berpikiran negatif, peraturan tersebut akan dianggap menyusahkan, mempersulit, dan sebagai sikap setengah hati pemerintah untuk menyejahterakan guru.
Sebagai guru, saya mengajak agar berpikiran positif dengan segala kemungkinan kreativitas. Peraturan ini akan berdampak besar bagi reformasi guru.
Pemberlakuan peraturan ini akan mengasah kinerja guru yang lebih profesional, bukan sekadar sertifikat yang diperoleh dari berbagai pelatihan.
Sikap profesional guru pun secara bertahap akan mengalami perubahan dengan berbagai tantangan yang diberikan dalam peraturan ini.
Reformasi guru memang perlu, bahkan mendesak. Harus diakui, masih banyak di antara guru (mungkin termasuk saya) terbelenggu dengan sistem pembelajaran yang konvensional.
Kinerja yang diperlihatkan pun sudah usang. Jangankan tindakan/upaya untuk berubah, niat pun dibungkus oleh sikap psimistis.
Sekebat sikap negatif yang mengikat pikiran para guru merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat reformasi pendidikan, termasuk reformasi guru. Pola pikir negatif tersebut sudah mengunci sebagian dari kebiasaan kehidupan guru.
Di beberapa segi, pendidikan kita memang menggembirakan. Namun, langkahnya masih perlu dipergegas dan dipertepat. Guru-guru yang mampu bergegas dan mempercepat kompetensi profesinya akan mempengaruhi perubahan sikap profesinya.
Guru-guru seperti inilah nantinya yang akan membangun dan membentuk budaya kinerja yang konstruktif, kreatif, inovatif, dan beretos kerja yang hebat. Para guru yang masih bertahan dengan keusangannya, akan tergilas oleh seleksi alam melalui peraturan tersebut.
Fenomena sosial berubah. Kehidupan setiap saat berubah. Kemajuan pendidikan mengalami akselerasi yang tidak terbantahkan. Modernisasi teknologi informasi melejit luar biasa.
Model, sikap, dan perilaku siswa sudah jauh berbeda sejak kebangkitan teknologi digital. Jika para guru masih bertahan dengan kondisi sepuluh tahun ke bawah, bukan tidak mungkin pembelajaran yang dilaksanakan tidak memberikan makna apa-apa. Hanya guru yang mereformasi jiwa dan raganya yang akan menang dalam persaingan.
Semoga saja, pemberlakuan sistem kenaikan pangkat baru bagi para guru akan menjadi pemicu dan pemacu untuk segera bangkit dari tidur sehingga lahir guru masa depan yang luar biasa dan mengilhami.***
Musa Ismail, Sastrawan dan Guru SMA 3 Bengkalis.
Permenneg ini merupakan pengganti Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkat Kreditnya.
Diberlakukannya Permenneg ini diharapkan mampu mereformasi guru. Hal ini dikarenakan menurut data NUPTK November 2010, masih terdapat 2.791.204 guru yang semestinya digesa untuk ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.
Selain itu, memungkinkan untuk meningkatkan mutu kinerja, Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB), dan pengembangan karier pendidik.
Harapan pembuat kebijakan dan tentu kita semua, pelaksanaan peraturan ini nantinya akan memperketat persaingan mutu di kalangan guru.
Tidak seperti sistem kenaikan pangkat sebelumnya, guru bisa naik pangkat minimal dalam masa dua tahun dengan akumulasi angkat kredit tertentu.
Melalui sistem kepangkatan guru ini, kenaikan pangkat guru akan lebih selektif. Akan terjadi seleksi alamiah. Tentu kita berharap guru tidak memperjualbelikan kejujurannya.
Kenaikan pangkat guru tidak semudah peraturan sebelumnya. Guru benar-benar dituntut memperlihatkan kompetensi profesionalnya dalam berkinerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik.
Sebenarnya, tanpa peraturan ini pun hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab dan tugas guru.
Ada beberapa penyebab terjadinya keselektifan alam tersebut. Pertama, besar angkat kredit per kriteria, baik unsur utama maupun unsur penunjang, pada umumnya menyusut.
Kedua, diwajibkannya karya tulis untuk kenaikan pangkat guru mulai dari golongan III b ke atas (sebelumnya dari golongan IV a ke atas) dengan kriteria nilai kredit yang harus dipenuhi.
Selama ini, karya tulis menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar guru sehingga banyak yang ’’mati’’ di IVa. Jika guru tidak berubah dengan membudayakan dirinya untuk menulis, berkemungkinan besar banyak guru yang tersendat di III c atau III d.
Ini bukan suatu sikap pesimis, tetapi suatu cambuk yang akan membangunkan para pendidik agar membangun tradisi menulis (tradisi kreatif).
Ketiga, adanya pengharusan memenuhi kriteria angka kredit dari segi pengembangan diri dengan akumulasi nilai tertentu seperti mengikuti pelatihan-pelatihan.
Pemberlakuan peraturan yang ’’pahit’’ ini memang harus ditelan. Akan bermasalah jika para guru menjadikannya sebagai suatu masalah.
Akan menjadi cambuk jika para guru menyadari perubahan perhatian pemerintah selama ini walaupun ada yang menilai pemerintah masih setengah hati (misalnya, tentang tunjangan profesi bagi guru sertifikasi yang dijejali dengan kewajiban 24 jam tatap muka). Yang jelas, ada indikasi bahwa profesi guru menjadi suatu profesi yang diirikan oleh profesi lain.
Sehubungan dengan pemberlakuan Permennag ini, ada beberapa jalan keluar yang semestinya dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
Pertama, secepat dan secermat mungkin melaksanakan program sosialisasi, terutama bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pegawai dinas/instansi terkaitseperti BKD agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antarketiga unsur tersebut.
Kedua, merencanakan dan memaksimalkan progam pelatihan, workshop, MGMP/KKG/KKKS. Ketiga, menerbitkan jurnal ilmiah untuk menampung karya tulis para guru.
Keempat, memprogramkan sayembara karya inovatif para guru secara rutin. Kelima, dari sisi guru, tidak hanya cukup dengan keinginan untuk berubah, tetapi berbuat atau berupaya untuk mengubah diri sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Implementasi peraturan ini akan memberikan dampak positif bagi para guru yang berpikiran positif. Namun, bagi guru berpikiran negatif, peraturan tersebut akan dianggap menyusahkan, mempersulit, dan sebagai sikap setengah hati pemerintah untuk menyejahterakan guru.
Sebagai guru, saya mengajak agar berpikiran positif dengan segala kemungkinan kreativitas. Peraturan ini akan berdampak besar bagi reformasi guru.
Pemberlakuan peraturan ini akan mengasah kinerja guru yang lebih profesional, bukan sekadar sertifikat yang diperoleh dari berbagai pelatihan.
Sikap profesional guru pun secara bertahap akan mengalami perubahan dengan berbagai tantangan yang diberikan dalam peraturan ini.
Reformasi guru memang perlu, bahkan mendesak. Harus diakui, masih banyak di antara guru (mungkin termasuk saya) terbelenggu dengan sistem pembelajaran yang konvensional.
Kinerja yang diperlihatkan pun sudah usang. Jangankan tindakan/upaya untuk berubah, niat pun dibungkus oleh sikap psimistis.
Sekebat sikap negatif yang mengikat pikiran para guru merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat reformasi pendidikan, termasuk reformasi guru. Pola pikir negatif tersebut sudah mengunci sebagian dari kebiasaan kehidupan guru.
Di beberapa segi, pendidikan kita memang menggembirakan. Namun, langkahnya masih perlu dipergegas dan dipertepat. Guru-guru yang mampu bergegas dan mempercepat kompetensi profesinya akan mempengaruhi perubahan sikap profesinya.
Guru-guru seperti inilah nantinya yang akan membangun dan membentuk budaya kinerja yang konstruktif, kreatif, inovatif, dan beretos kerja yang hebat. Para guru yang masih bertahan dengan keusangannya, akan tergilas oleh seleksi alam melalui peraturan tersebut.
Fenomena sosial berubah. Kehidupan setiap saat berubah. Kemajuan pendidikan mengalami akselerasi yang tidak terbantahkan. Modernisasi teknologi informasi melejit luar biasa.
Model, sikap, dan perilaku siswa sudah jauh berbeda sejak kebangkitan teknologi digital. Jika para guru masih bertahan dengan kondisi sepuluh tahun ke bawah, bukan tidak mungkin pembelajaran yang dilaksanakan tidak memberikan makna apa-apa. Hanya guru yang mereformasi jiwa dan raganya yang akan menang dalam persaingan.
Semoga saja, pemberlakuan sistem kenaikan pangkat baru bagi para guru akan menjadi pemicu dan pemacu untuk segera bangkit dari tidur sehingga lahir guru masa depan yang luar biasa dan mengilhami.***
Musa Ismail, Sastrawan dan Guru SMA 3 Bengkalis.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

