Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda DAS bak ”Melepas Batuk di Tangga”

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Hampir setiap peradaban manusia dapat dilacak dari alur ekosistem yang melahirkan kebudayaannya.

Ketika Mesir kuno bergeliat dengan tradisi bertani di tepi Sungai Nil, Brazil mengolah keanekaragaman hanyatinya, Riau memperkenalkan “kebudayaan air”  yang menginspirasikan kearifan tetua Melayu menata alam.

Masyakarakat Melayu mengolah hutan dengan spirit kasih sayang, membagi rimbo kepungan, rimbo peladangan, rimbo hutan lebat yang menghasilkan air jernih di hulu sungai.

Namun selari dengan pembangunan ekonomi Orde Baru yang ditandai dengan pertambahan penduduk dan eksploitasi sumber daya alam, lanskap alami berubah.

Sungai-sungai yang menjadi bentangan eksotis pelayaran Melayu dan “teluk” bermukim penduduk pribumi, dalam waktu singkat mengalami pergeseran fungsi ekologis, psikis dan historis.

Daerah aliran sungai (DAS) yang bertangger di tepinya pemukiman Melayu, air yang jernih dari hulu, mulai diharu biru dengan maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sedimentasi akibat erosi tanah, pencemaran limbah industri dan limbah domestik, illegal fishing, pembuangan limbah clorine perusahaan bubur kertas sampai perampasan tanah ulayat; tempat ide-ide lingkungan puak Melayu merecup dan bersarang.

Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dari 5,5 ribu sungai utama panjang totalnya mencapai 94.573 Km dengan luas DAS mencapai 1.512.466 Km2.

Selain mempunyai fungsi hidrologis, sungai juga mempunyai peran dalam menjaga  plasma genetik fauna dan flora, nilai ekonomi, budaya, transportasi, pariwisata dan pelanjut siklus ekosistem manusia-alam.

Pada galibnya, kerusakan lingkungan DAS meliputi kerusakan pada aspek biofisik ataupun (pencemaran) kualitas air seperti yang terjadi di hampir semua sungai besar di Indonesia dan empat sungai besar di Riau; Siak, Rokan, Kampar dan Indragiri.

Rendahnya daya dukung DAS sebagai suatu mata rantai ekosistem merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (water related disaster) seperti banjir yang menghebohkan ibu kota baru baru ini.

Sungguhpun demikian, pemerintahan masa Soeharto telah “berupaya” merehabilitir DAS sejak 1970-an melalui Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air (PPHTA) dengan dikeluarkannya Inpres Penghijauan dan Reboisasi, walaupun dalam pelaksanaannya kemudian jauh panggang dari api karena izin HPH dan HTI yang merajalela.

Kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) yang ternyata hanya “melepas batuk di tangga”, dengan terusirnya Suku Sakai di Duri, Suku Akit di Bengkalis, dan konflik panjang masyarakat adat yang terusir ruang kehidupannya.

Sewaktu penulis berkesempatan melihat-lihat sungai di Australia, Eropa dan Amerika Syarikat di tahun 2012 lalu, pengelolaan DAS di sana telah dilakukan dengan meritokrasi ilmiah yang ketat.

Sebelum dibuat master plan pengelolaan DAS, pemerintah (Badan Lingkungan Hidup) perlu memastikan hal-hal sebagai berikut.  Pemetaan komprehensif DAS meliputi keadaan geologi, hidrogeologi, penutupan dan penggunaan lahan DAS oleh masyarakat lokal, kemiringan lahan, tingkat bahaya erosi, titik lahan kritis, kesesuaian lahan, iklim dan curah hujan, demografi, rencana tata ruang DAS, mitigasi bencana, konservasi tanah, jenis vegetasi dan pemukiman penduduk.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut pada dasarnya adalah mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina keserasian ekosistem  makrostrategis seperti pencegahan banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu,  transparansi dan partisipatif.

Dengan itu, diharapkan sumberdaya hutan dan lahan berfungsi optimal untuk menjamin keseimbangan tata air DAS, serta memberikan manfaat sosial ekonomi secara berkelanjutan.

 Berdasarkan pengalaman memimpin Kementerian Lingkungan Hidup, Prof Emil Salim memberikan catatan khusus dengan menekankan perlunya kesepahaman (platform) dan kerangka dasar (mainframe) yang sama antar instansi, organisasi, dan masyarakat tentang pengertian dan pengelolaan DAS.  

Hal itu berguna bagi penyelesaian perbedaan sektoral pada tingkat tinggi, yaitu koordinasi antar departemen, dinas dan BKSDA agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan kepentingan.

Mau tidak mau, pengelolaan DAS berkelanjutan harus masuk dalam RPJM dan RPJP agar diperoleh penganggaran yang memadai, evaluasi dan monitoring yang menandakan keseriusan pemerintah.

Selain itu, diperlukan restrukturisasi batas pengelolaan sumber daya alam, yang selama ini berdasarkan pada batas administrasi (politik mengalahkan lingkungan) menuju atau berdasarkan batas ekosistem DAS.

Penguatan melalui Perda
Sebagus apapun konsep yang telah penulis kemukakan, penegakan hukum dalam penataan lingkungan hidup amat diperlukan. Untuk itulah, perlu disusun Peraturan Daerah (Perda) DAS yang reformis dan partisipatif.

Reformasi legislasi itu bertujuan menjamin adanya partisipasi publik dalam ikut merumuskan perundang-undangan agar tidak “patah” ditengah jalan karena benturan kepentingan.

Pengaturan hukum terhadap DAS sesungguhnya sudah mulai ditetapkan pertama kali pada 1984 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Mendagri No19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU.124/KPTS/1984 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 .

Dasar pertimbangan SKB tersebut adalah bahwa upaya penyelamatan hutan tanah dan sumber-sumber air dapat diselamatkan secara terarah, terpadu, terorganisir dan saling mendukung.

Kegiatan konservasi tanah, baik yang berupa kegiatan pengendalian erosi banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna, lahan produksi dan pendapatan petani, peningkatan peran serta masyarakat harus terpadu dan mendukung serta mengamankan pembangunan prasarana dan bangunan- bangunan pengairan tanpa mengganggu kemampuan daya dukung ekologis.

Oleh itu, agar sebuah Perda DAS diharapkan benar-benar dapat menjamin kepentingan lingkungan dan manusia, penyusunannya harus terbuka dan demokratis agar ada pertanggungjawaban publik.

Mengamati geliat DPRD Riau, sebagaimana tulisan penulis “Pergi Meninggalkan Nurani” (31 Juli 2012) di harian Riau Pos ini, seringkali fokus anggota dewan tidak pada pekerjaan pokoknya, karena kuatnya arus kepentingan partai yang mereduksi idealisme anggota dewan.

Kegiatan berpesiar keliling dunia dengan uang rakyat dalam jumlah besar ternyata tidak ada kait mengaitnya dengan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Bahkan beberapa bulan terakhir, kegiatan menjarah uang rakyat di lembaga terhormat itu mulai terbongkar oleh KPK dengan mendekam 10 orang anggotanya di tahanan.

Justru untuk mencegah hal-hal ironi serupa itu,  kredibilitas dan partisipasi publik amat diperlukan. Fakta menunjukkan, isu-isu lingkungan hidup seperti tema kecil DAS belum dianggap “seksi” di DPRD Riau dengan fakta empirik pernah terjadi seluruh fraksi kecuali Fraksi Demokrat kompak menolak Pansus Semenanjung Kampar.

Padahal Pansus hanyalah hak berdialektika parlemen, belum sampai menolak atau menerima.  

Penjarahan hutan dan perampasan kebun rakyat di Pulau Padang, Kabupaten Meranti pun tidak dipedulikan wakil rakyat itu, kecuali melempar tanggung jawab dengan mengatakan hak izin dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan.

Walaubagaimana pun, masyarakat masih berharap perhatian pemimpinnya untuk  menciptakan kondisi pemungkinbagi terbumikannya ide pemulihan daerah aliran sungai yang sedang sekarat ini.

Dengan tersedianya aspek legal yang secara jelas memosisikan rencana pengelolaan DAS berkelanjutan, bermakna pemerintah telah menyiapkan landasan kerja bagi institusi dan stakeholders (Dewan Nasional Sumberdaya Air, Balai Wilayah Sungai Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PU, Bappeda, Dinas PU Riau, BLH, Dinas Kehutanan, Distan  dan masyarakat lokal) serta mengobati luka publik melihat lingkungan hidup di Bumi Lancang Kuning yang makin tak karu-karuan.

Jika nampak keseriusan dari Riau, tentu kerja sama pusat-daerah dan antar provinsi dalam pengelolaan DAS berkelanjutan dapat direncanakan.

Perencanaan itu dapat berupa koordinasi vertikal antar badan, pembagian pendanaan (budget share), analisis ekologis dan yang terpenting mengembalikan makna sungai dari perspektif kearifan Melayu; menjadikan sungai sebagai bacaan iktibar membangun peradaban yang adiluhur.***

Dr  Elviriadi MSi, Doktor Ilmu Lingkungan alumni UKM Malaysia, tugas di Fakultas Peternakan UIN Suska.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer