Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di tengah geramnya kita oleh mencuatnya kasus rasuah yang bilangan uang mencengangkan, muncul keprihatinan lain. Tingginya angka putus sekolah disebabkan kemiskinan!
Seperti dikutip koran ini kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, dari seluruh siswa SD dari kalangan keluarga miskin, yang putus sekolah mencapai 87 persen.
Jadi, hanya 13 persen yang menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dari sedikit yang berhasil lulus itu pun, hanya 56 persen yang melanjutkan ke SMP.
Ya, persoalan melanjutkan pendidikan memang selalu muncul. Tidak melulu itu terjadi pada masyarakat miskin yang bermukim di kawasan marjinal.
Di kota bahkan beragam versinya, yang selalu terkait dengan uang. Orang tua pusing saat disodorkan biaya yang harus dipenuhi.
Fakta yang selalu terjadi setiap tahun ini semestinya menyadarkan kita bahwa bagi sebagian anak bangsa, betapa tidak gampangnya mengenyam pendidikan, yang tujuan mulianya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Padahal, teori dengan manis menyatakan, keterbelakangan suatu bangsa hanya bisa diputus oleh peningkatan pada kualitas manusia.
Terkait dengan angka putus sekolah yang disodorkan Mendikbud tadi, kita harus menerima kenyataan, dunia pendidikan kita belum juga menjadi lebih baik saat ini.
Tepatnya, pendidikan yang menjadi keperluan dan tanggung jawab kita ternyata tetap menjadi masalah serius dari bangsa ini.
Karena itu, kita menyambut baik solusi yang akan diambil Kemendikbud. Bahwa, bakal ada kebijakan baru yang akan mendorong siswa SD wajib melanjutkan sampai SMP, tak boleh putus di tengah jalan oleh persoalan biaya.
Analisis sementara menyatakan, masalah ini muncul karena tak ada jaminan siswa tetap memperoleh beasiswa atau bantuan siswa miskin (BSM).
Nantinya, dengan kebijakan baru itu siswa SD yang disasar BSM akan tetap memperoleh terus sampai saat masuk SMP hingga SMA atau SMK.
Diyakini ini akan menekan angka putus sekolah bisa berjalan optimal. Bahkan bisa menyentuh angka putus sekolah nihil untuk yang disebabkan faktor finansial.
Tentunya dengan syarat, bantuan itu disalurkan dengan semestinya, tidak dikorupsi atau diselewengkan. Kita harus sama-sama mengawasinya.
Belum lagi kalau kita berbicara tentang praktik-praktik pendidikan yang tidak adil. Tidak adil karena kadang-kadang anak yang cerdas ternyata belum tertampung oleh sistem dan kebijakan pendidikan yang ada, tidak terpantau oleh sebuah kebijakan yang sebenarnya tertuju padanya, untuk membantunya melanjutkan pendidikan, seperti yang akan dilakukan Kemendikbud tadi.
Jangan kita biarkan anak-anak bangsa yang potensial, justru terjebak pada pilihan lain orangtuanya yang terkesan ironis, yakni tak menyekolahkan anaknya karena tak mampu menyiapkan biaya.
Dalam konteks yang seperti ini, kalau kita membiarkannya, pendidikan bukan saja menjadi tidak adil, tetapi sekaligus menjadi tragedi.***
Seperti dikutip koran ini kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, dari seluruh siswa SD dari kalangan keluarga miskin, yang putus sekolah mencapai 87 persen.
Jadi, hanya 13 persen yang menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dari sedikit yang berhasil lulus itu pun, hanya 56 persen yang melanjutkan ke SMP.
Ya, persoalan melanjutkan pendidikan memang selalu muncul. Tidak melulu itu terjadi pada masyarakat miskin yang bermukim di kawasan marjinal.
Di kota bahkan beragam versinya, yang selalu terkait dengan uang. Orang tua pusing saat disodorkan biaya yang harus dipenuhi.
Fakta yang selalu terjadi setiap tahun ini semestinya menyadarkan kita bahwa bagi sebagian anak bangsa, betapa tidak gampangnya mengenyam pendidikan, yang tujuan mulianya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Padahal, teori dengan manis menyatakan, keterbelakangan suatu bangsa hanya bisa diputus oleh peningkatan pada kualitas manusia.
Terkait dengan angka putus sekolah yang disodorkan Mendikbud tadi, kita harus menerima kenyataan, dunia pendidikan kita belum juga menjadi lebih baik saat ini.
Tepatnya, pendidikan yang menjadi keperluan dan tanggung jawab kita ternyata tetap menjadi masalah serius dari bangsa ini.
Karena itu, kita menyambut baik solusi yang akan diambil Kemendikbud. Bahwa, bakal ada kebijakan baru yang akan mendorong siswa SD wajib melanjutkan sampai SMP, tak boleh putus di tengah jalan oleh persoalan biaya.
Analisis sementara menyatakan, masalah ini muncul karena tak ada jaminan siswa tetap memperoleh beasiswa atau bantuan siswa miskin (BSM).
Nantinya, dengan kebijakan baru itu siswa SD yang disasar BSM akan tetap memperoleh terus sampai saat masuk SMP hingga SMA atau SMK.
Diyakini ini akan menekan angka putus sekolah bisa berjalan optimal. Bahkan bisa menyentuh angka putus sekolah nihil untuk yang disebabkan faktor finansial.
Tentunya dengan syarat, bantuan itu disalurkan dengan semestinya, tidak dikorupsi atau diselewengkan. Kita harus sama-sama mengawasinya.
Belum lagi kalau kita berbicara tentang praktik-praktik pendidikan yang tidak adil. Tidak adil karena kadang-kadang anak yang cerdas ternyata belum tertampung oleh sistem dan kebijakan pendidikan yang ada, tidak terpantau oleh sebuah kebijakan yang sebenarnya tertuju padanya, untuk membantunya melanjutkan pendidikan, seperti yang akan dilakukan Kemendikbud tadi.
Jangan kita biarkan anak-anak bangsa yang potensial, justru terjebak pada pilihan lain orangtuanya yang terkesan ironis, yakni tak menyekolahkan anaknya karena tak mampu menyiapkan biaya.
Dalam konteks yang seperti ini, kalau kita membiarkannya, pendidikan bukan saja menjadi tidak adil, tetapi sekaligus menjadi tragedi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

