Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Moratorium Remisi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Rencana pemerintah menghapus pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi terpidana korupsi, narkotika, dan terorisme memicu pro dan kontra.

Bukan hanya karena UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan hak remisi belum dicabut, tapi juga karena desakan penghapusan remisi lebih banyak berasal dari kalangan yang gigih memerangi praktek KKN daripada yang anti terhadap kejahatan lain.

Bagi yang pro, penghapusan remisi terhadap ketiga kejahatan luar biasa tersebut merupakan salah satu wujud dari extra-ordinary effort, di samping hukuman penjara yang berat dan pembalikan beban pembuktian bagi pelakunya.

Sementara bagi yang kontra, penghapusan remisi hanya pada jenis tindak pidana tertentu di samping mengingkari eksistensi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan merehabilitasi terpidana juga melanggar prinsip hak azasi manusia yang menjamin perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law) dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (non-discrimination)

Remisi dan HAM
Ide penghapusan remisi terhadap pelaku extra-ordinary crimes sebenarnya tidak akan menimbulkan polemik bila perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap pelaku tindak pidana lain tanpa kecuali.

Prinsip equality before the law dan non-discrimination yang dijamin baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan HAM lain tidak akan terlanggar bila penghapusan remisi berlaku bagi setiap terpidana.

Di sisi lain, penghapusan remisi secara keseluruhan tanpa membedakan jenis tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM mengingat hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana tidak tergolong dalam HAM yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, melainkan dalam UU No. 12/1995 yang sewaktu-waktu bisa dicabut melalui proses perubahan undang-undang.

Dengan lain perkataan, hak mendapatkan remisi bagi terpidana bisa dihapus apabila pemerintah dan DPR sepakat menghilangkan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12/1995, sekalipun potensi diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh kalangan yang tidak setuju tetap terbuka lebar.

Mengacu pada pengklasifikasian hak asasi manusia dari sudut perlindungan dan pemajuannya,  hak memperoleh remisi tidak termasuk dalam non-derogable rights yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penggolongan non-derogable rights dalam UUD 1945 ini sangat mirip dengan pengaturan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) khususnya Pasal 6, 7, 8 (paragraf 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18.

Maka, penghapusan remisi sepanjang penerapannya berlaku terhadap setiap terpidana, sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip HAM karena disamping tidak tergolong dalam non-derogable rights juga sejalan dengan prinsip equality before the law dan non-discrimination.

Mengapa Moratorium?
Meskipun penghapusan remisi terhadap kasus korupsi, narkotika, dan terorisme dimungkinkan sepanjang kasus-kasus lain mendapat perlakuan yang sama, namun penerapannya tetap menjadi bermasalah bila alasannya adalah dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan extra-ordinary crimes.

Upaya luar biasa terhadap extra-ordinary crimes tidak sepantasnya diberlakukan juga terhadap kejahatan biasa yang dengan cara biasa sudah dianggap memadai.

Terlebih bila alasannya adalah karena praktik pemberian remisi yang terjadi selama ini diwarnai berbagai praktek ‘kotor’, seperti suap, kolusi, dan nepotisme.

Argumentasi terakhir sebenarnya lebih tepat digunakan untuk memperbaiki praktik pemberian remisi daripada menghapuskannya.

Apa pun pilihannya, penghapusan remisi atau tetap mempertahankannya sama-sama menimbulkan polemik.

Pemberantasan korupsi, narkotika, dan terorisme akan kurang efektif tanpa penghapusan remisi bagi pelakunya yang pada umumnya selalu diganjar dengan hukuman yang lebih ringan oleh pengadilan daripada yang dituntut oleh jaksa.

Sebaliknya, hak-hak asasi mereka khususnya hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif akan terlanggar manakala penghapusan remisi tidak diberlakukan sama terhadap terpidana lain.

Terpidana korupsi, narkotika, dan terorisme tentu akan menuntut perlakuan yang sama dengan terpidana lain yang masih diberi hak mendapatkan remisi.

Solusi alternatif yang relatif lebih acceptable untuk menjawab dua pertentangan di atas adalah melakukan penundaan (moratorium) pemberian remisi terhadap setiap terpidana tanpa membedakan jenis kejahatan dan beratnya hukuman.

Sembari itu, berbagai perbaikan perlu segera dilakukan termasuk syarat, tata cara, dan pengawasan dalam pemberian remisi.

Tentu saja, penguatan lembaga pengadilan agar menjadi lembaga yang berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap koruptor kelas kakap menjadi jauh lebih berefek jera daripada menghapus remisi yang pada saatnya nanti diharapkan akan lebih accountable dalam penerapannya.***


Sudi Prayitno, Anak jati Kepulauan Meranti, menyelesaikan magister hukum di Belanda.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer