Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus Hambalang.
Ketua Partai Demokrat (PD) itu menyusul beberapa orang lainnya yang lebih dulu dijadikan tersangka, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng.
Penetapan yang dilakukan KPK ini sebenarnya tak mengejutkan, karena “hanya” menunggu waktu yang tepat. Sejak bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas diri Anas beberapa waktu lalu, orang sudah yakin, cepat atau lambat, KPK pasti akan menyematkan label “tersangka” padanya.
Jauh-jauh hari juga, Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah memberikan sinyal, PD berada dalam masalah besar, dan kemudian “mengambil-alih” kepemimpinan partai dengan menyuruh Anas fokus pada masalah hukumnya.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) PD, 17 Februari lalu, meski posisi Anas tak diutak-atik sebagai ketua, namun orang-orang yang selama ini kontra dengan Anas, tetap berharap Anas dicopot karena keyakinan akan menjadi tersangka tersebut.
Para penentang Anas mengklaim, jatuhnya elektabilitas PD sampai titik terendah, yakni 8,3 persen, seperti dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mutlak karena kengototan Anas yang tak mau mundur dari posisi ketua.
Hasil survei itulah yang menjadi salah satu pertimbangan SBY “mengambil-alih” partai.
Ini berbeda dengan apa yang diyakini para loyalis Anas yang kebanyakan berbasis di DPD maupun DPC di daerah-daerah. Mereka menganggap apa yang dilakukan SBY adalah salah satu cara untuk mengebiri peran Anas dalam partai, dan menganggap jatuhnya elektabilitas PD dalam berbagai survei bukan karena Anas semata, tetapi karena akumulasi permasalahan yang selama ini muncul di Demokrat sejak mantan bendahara Muhammad Nazaruddin “bernyanyi”.
Nah, logikanya, jika benar hancurnya elektabilitas itu terjadi karena akumulasi masalah yang timbul di intern PD, bukankah itu menjelaskan bahwa Anas tak bisa mengendalikan partai pemenang Pemilu itu?
Makanya, ketika Anas ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang, banyak petinggi partai yang berharap kasus Hambalang dituntaskan secepatnya agar PD tidak tersandera secara politik.
Sebab, “kehilangan” Andi Malarangeng dan Anas –dua orang penting di partai— dalam kasus ini, adalah pukulan telak bagi partai berlambang mersi ini.
Jika Anas menjadi orang terakhir petinggi PD yang menjadi tersangka kasus ini, maka para petinggi PD yang tersisa bisa melakukan konsolidasi, memperbaiki kinerja, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan berharap bisa kembali memenangkan Pemilu 2014.
Meski, semua orang tahu, itu sangat berat. Ini terjadi, karena mau tak mau, persoalan yang kini melilit PD, telah menjadi alat kampanye paling ampuh bagi partai-partai pesaing.
Anas yang sudah menandatangani pakta integritas yang mewajibkan setiap kader menjadi tersangka korupsi harus mundur, kini mungkin sedang bingung.
Mundur seperti yang dilakukan Andi Malarangeng, adalah sikap ksatria, tetapi pasti akan menimbulkan gejolak di daerah yang merupakan basis loyalisnya. Kalau tak mau mundur, berarti dia mengingkari apa yang telah ditandatanganinya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana masa depan PD setelah Anas menjadi tersangka dan jika nantinya dia mundur dari jabatannya sebagai ketua?
Apakah SBY dan orang-orangnya bisa mengembalikan kepercayaan publik yang pelan tapi pasti sudah mulai tergerus?
Yang lebih penting lagi, mampukah PD mempertahankan dirinya sebagai partai yang masih pantas dipilih dan dipercayai rakyat dalam waktu yang terbilang singkat untuk Pemilu 2014? Berat memang, tetapi dalam politik, segalanya masih serba mungkin.***
Ketua Partai Demokrat (PD) itu menyusul beberapa orang lainnya yang lebih dulu dijadikan tersangka, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng.
Penetapan yang dilakukan KPK ini sebenarnya tak mengejutkan, karena “hanya” menunggu waktu yang tepat. Sejak bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas diri Anas beberapa waktu lalu, orang sudah yakin, cepat atau lambat, KPK pasti akan menyematkan label “tersangka” padanya.
Jauh-jauh hari juga, Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah memberikan sinyal, PD berada dalam masalah besar, dan kemudian “mengambil-alih” kepemimpinan partai dengan menyuruh Anas fokus pada masalah hukumnya.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) PD, 17 Februari lalu, meski posisi Anas tak diutak-atik sebagai ketua, namun orang-orang yang selama ini kontra dengan Anas, tetap berharap Anas dicopot karena keyakinan akan menjadi tersangka tersebut.
Para penentang Anas mengklaim, jatuhnya elektabilitas PD sampai titik terendah, yakni 8,3 persen, seperti dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mutlak karena kengototan Anas yang tak mau mundur dari posisi ketua.
Hasil survei itulah yang menjadi salah satu pertimbangan SBY “mengambil-alih” partai.
Ini berbeda dengan apa yang diyakini para loyalis Anas yang kebanyakan berbasis di DPD maupun DPC di daerah-daerah. Mereka menganggap apa yang dilakukan SBY adalah salah satu cara untuk mengebiri peran Anas dalam partai, dan menganggap jatuhnya elektabilitas PD dalam berbagai survei bukan karena Anas semata, tetapi karena akumulasi permasalahan yang selama ini muncul di Demokrat sejak mantan bendahara Muhammad Nazaruddin “bernyanyi”.
Nah, logikanya, jika benar hancurnya elektabilitas itu terjadi karena akumulasi masalah yang timbul di intern PD, bukankah itu menjelaskan bahwa Anas tak bisa mengendalikan partai pemenang Pemilu itu?
Makanya, ketika Anas ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang, banyak petinggi partai yang berharap kasus Hambalang dituntaskan secepatnya agar PD tidak tersandera secara politik.
Sebab, “kehilangan” Andi Malarangeng dan Anas –dua orang penting di partai— dalam kasus ini, adalah pukulan telak bagi partai berlambang mersi ini.
Jika Anas menjadi orang terakhir petinggi PD yang menjadi tersangka kasus ini, maka para petinggi PD yang tersisa bisa melakukan konsolidasi, memperbaiki kinerja, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan berharap bisa kembali memenangkan Pemilu 2014.
Meski, semua orang tahu, itu sangat berat. Ini terjadi, karena mau tak mau, persoalan yang kini melilit PD, telah menjadi alat kampanye paling ampuh bagi partai-partai pesaing.
Anas yang sudah menandatangani pakta integritas yang mewajibkan setiap kader menjadi tersangka korupsi harus mundur, kini mungkin sedang bingung.
Mundur seperti yang dilakukan Andi Malarangeng, adalah sikap ksatria, tetapi pasti akan menimbulkan gejolak di daerah yang merupakan basis loyalisnya. Kalau tak mau mundur, berarti dia mengingkari apa yang telah ditandatanganinya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana masa depan PD setelah Anas menjadi tersangka dan jika nantinya dia mundur dari jabatannya sebagai ketua?
Apakah SBY dan orang-orangnya bisa mengembalikan kepercayaan publik yang pelan tapi pasti sudah mulai tergerus?
Yang lebih penting lagi, mampukah PD mempertahankan dirinya sebagai partai yang masih pantas dipilih dan dipercayai rakyat dalam waktu yang terbilang singkat untuk Pemilu 2014? Berat memang, tetapi dalam politik, segalanya masih serba mungkin.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

